‘Bencana’ di Dunia Maya | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

‘Bencana’ di Dunia Maya

‘Bencana’ di Dunia Maya
Foto ‘Bencana’ di Dunia Maya

Oleh Nanda Feriana

AKHIR-AKHIR ini kita menjadi sangat terbiasa mendengar dan menyaksikan berita orang-orang dilaporkan. Bahkan hanya karena sebuah tulisan, seseorang bisa dengan mudahnya digiring ke penjara. Masyarakat di era digital tampaknya mulai enggan “berbalas pantun” dengan cara yang lebih muslihat dan kenal kompromi. Misal, bila tak sepakat dengan sebuah argumen maka dihadapi versus argumen, data vs data, opini vs opini. Tetapi jalan pintas “mempolisikan” lebih dipilih ketimbang dialog, berdiskusi ataupun proses mediasi sebagai sarana memecahkan suatu persoalan.

Dipolisikannya seorang aktivis yang juga jurnalis, Dandhy Dwi Laksono baru-baru ini, cukup menjadi kabar pahit yang menghenyakkan publik sekaligus memanaskan telinga. Rabu 6 September 2017, jurnalis yang dikenal cukup pro terhadap kaum marginal itu resmi dilaporkan ke Polda Jatim oleh sebuah organisasi sayap PDIP yang menamai dirinya Relawan Perjuangan Demokrasi (Redpem) Jatim (Tempo.co, 7/9/2017).

Penulis buku Jurnalisme Investigasi dan Indonesia For Sale itu dituduh melakukan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Dandhy dijerat Pasal 27 ayat (3) UU Transaksi dan Informasi Elektronik (ITE), soal pencemaran nama baik. Sebelumnya Dandhy menulis sebuah tulisan di akun Facebook-nya yang sedikit kurangnya menyoal tentang kesamaan antara Megawati dengan tokoh politik Myanmar, Aung Sang Suu Kyi.

Selain Dandhy, dan tak kalah mengejutkan adalah dilaporkannya seorang penyidik senior KPK Novel Baswedan atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Direktur Penyidik KPK Brigjen Aris Budiman. Dalam email yang ditulisnya, Novel mengkritik mekanisme pengangkatan penyidik dari Polri yang tidak sesuai dengan aturan internal KPK. Novel menilai kinerja Penyidik KPK di bawah kepemimpinan Aris Budiman adalah kepemimpinan terburuk.

Tak mau ketinggalan dalam hal melaporkan, laporan kedua terhadap Novel disusul oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri Kombes Erwanto Kurniadi. Ia melaporkan Novel karena tak terima lantaran pernyataan Novel yang menganggap penyidik KPK dari Polri memiliki integritas rendah (URI.co.id, 6/9/2017).

Tren ‘potong lidah’
Laporan kasus pencemaran nama baik, tampaknya memang sedang menjadi primadona di meja kepolisian. Satu per satu dari mereka yang merasa dicecar namanya (meski tanpa bukti yang kuat), nekad mengadu ke polisi dengan alibi menuntut pemenuhan hak sebagai warga negara. Aparat penegak hukum pun menjadi sasaran “tempat pembuangan akhir” segala kekesalan oknum masyarakat. Alih-alih mengakhiri kesalahpahaman lewat cara berdamai, tak sedikit buntut dari pelaporan berakhir pemenjaraan.

Fenomena lapor-melapor menggunakan dalil UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE memang tak bisa dibilang tidak mewabah. Walau telah mengalami revisi menjadi UU ITE No.19 Tahun 2016, di mana dipangkasnya ancaman hukuman dari 6 tahun menjadi 4 tahun, nyatanya tidak cukup berhasil memberi keadilan bagi mereka yang disangkakan sebagai pelaku pencemaran nama baik. Sebaliknya, ITE kian merengggut kebebasan berpikir, berpendapat dan berekpresi para pengguna internet di negeri ini.

Sampai saat ini, tidak kurang dari 205 kasus ITE telah menjerat sejumlah netizen di Indonesia (viva.co.id). ITE dengan pasal pencemaran nama baik, memang rentan memangsa korban terutama mereka yang berasal dari srata sosial kelas menengah ke bawah, para aktivis (khususnya aktivis demokrasi, anti korupsi, dan aktivis lingkungan), jurnalis, budayawan, bahkan ibu rumah tangga tak terkecuali mahasiswa. Mirisnya, pelapor kasus pencemaran nama baik rata-rata berasal dari kalangan para petinggi dan tokoh publik, para pejabat, politisi, polisi bahkan akademisi.

Aktivis adalah satu kalangan yang paling rentan menjadi korban kriminalisasi. Nama Rusdianto Samawa (aktivis nelayan tradisional di Jakarta), Edianto Simatupang (aktivis lingkungan di Tapsel), dan Mohammad Aksa Patundu (aktivis anti korupsi di Sulawesi Tengah) adalah beberapa di antara nama korban tersebut. Dalam catatan Jaringan Relawan Kebebasan Berekpresi Asia Tenggara atau Southeast Asian Freedom Expression Network (SafeNet) mencatat, setidaknya ada 35 orang di kalangan aktivis yang dijerat UU ITE sejak 2008. Angka ini diprediksi akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Semua dikenakan pasal yang sama, yaitu soal pencemaran nama baik.

Dalam sebuah paguyuban yang dibentuk oleh SafeNet, berkumpul nama-nama korban kriminalisasi UU ITE seperti Prita Mulyasari, Saut Situmorang, Singky Soewadji, Ervani Handayani Yusniar, Azril Soepandi, Baiq Nuril Maknun, Muhadkly MT/Acho salah seorang komika Stand Up Comedy, NF (seorang mahasiswi yang dipolisikan dosennya), dan terakhir Dandhy Dwi Laksono.

Orang-orang ini dilaporkan bukan karena berbuat kriminal seperti mencuri, merampok, mengedarkan narkoba, membunuh dan semacamnya. Mereka dipolisikan karena “buka mulut” atas ketimpangan-ketimpangan, keganjilan-keganjilan, kesewenang-wenangan, hingga ketidakadilan yang terjadi di depan mata dan menimpa mereka sebagai korbannya.

Butuh waktu yang tak sebentar bagi mereka untuk “melepaskan diri” dari belenggu ancaman pidana. Proses berat dan melelahkan harus dilewati dengan segala ikhtiar pembuktian. Mulai dari disidik, diselidik, dituntut, diadili, hingga divonis. Mulai dari menghadapi kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Belum lagi munculnya gunjingan publik yang cukup mencipratkan noda padanama baik mereka. Namun kabar baiknya, tak sedikit dari mereka divonis bebas oleh pengadilan dan dinyatakan secara sah tidak terbukti bersalah.

Melihat fenomena memilukan ini, tak berlebihan jika kita simpulkan bahwa tren “potong lidah” memang sedang naik daun di negara ini. Orang-orang langsung dipolisikan karena mengutarakan kegelisahannya terhadap suatu penindasan dan ketidakadilan, mereka dibungkam karena melakukan kritik konstrukstif yang bertujuan demi kemajuan. Fenomena ini secara tak langsung seperti mengantarkan kita kembali pada masa Orba yang otoriter, represif dan antikritik. Bedanya, pada masa Orba warga sipil ditangkap, diculik dan berakhir dengan peghilangan nyawa. Namun masa kini upaya-upaya kriminalisasi dan pembungkaman dilakukan dengan “memenjarakan” pendapat dan kebebasan berpikir warga sipil.

Dewasa menyikapi
Strategi penegak hukum dan pemerintah dalam menekan kriminalitas di dunia nyata hingga ke dunia maya (cyberspace) yang kian penuh inovasi, terintegrasi dan sistematis memang patut diapresiasi. Akan tetapi akan lebih baik jika langkah yang ditempuh oleh negara untuk membasmi kejahatan dunia maya (cybercrime) lebih logis dan tepat sasaran. Tidak langsung “pukul rata” tanpa mempertimbangkanada tidaknya unsur kriminal dalam perbuatan yang diperkarakan.

Kita tentu tak bisa menolak fakta bahwa telah terjadi ledakan pengguna internet begitu signifikan di Indonesia dari masa ke masa. Jika pada 2016 pengguna internet Indonesia berjumlah 132 juta, namun pada 2017 ini jumlahnya berada pada posisi ke-6 terbesar di dunia setelah Jepang (Kominfo.go.id).

Tentu angka tersebut adalah gambaran betapa ruang maya kini menjadi bagian penting tak terpisahkan dari penduduk Indonesia. Segala aktivitas masyarakat kini bahkan banyak dihabiskan di ruang maya ketimbang dunia nyata. Kita tentu tak berharap, para netter yang terdiri dari pengguna media sosial, pebisnis, aktivis, blogger, dan pengguna jasa internet lainnya harus berurusan dengan kepolisian karena aktifitas daring mereka di dunia maya.

Protes dan kritik yang sering dilayangkan oleh para netizen di sosial media untuk pemerintah, tokoh-tokoh publik, atau pimpinan dari sebuah institusi, adalah alamiah dan lumrah, sehingga tak perlu direspons berlebihan. Sikap demikian menunjukkan kedewasaan kita dalam berdemokrasi. Terlebih UUD RI Pasal 28 E ayat (3) telah mengatur, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Jadi, pendapat sekalipun beraroma kritik satir adalah satu kelaziman yang harus disikapi dengan dewasa.

Di negeri berasaskan demokrasi, kritik harusnya tidak sampai bikin panik, karena pengkritik bukanlah teroris yang sedang melakukan teror bom bunuh diri yang harus diwaspadai dan diperangi. Demokrasi tak mengajarkan warga negara memasung hak hidup orang lain dengan menggunakan hukum sebagai alat pasungannya. Bahkan demokrasi menyarankan kompromi dan toleransi yang tinggi. Menghargai opini dan pendapat yang berbeda adalah wujud dari toleransi.

Kita memang hidup di bawah negara berpayung hukum, tapi jangan sampai hukum yang harusnya dibuat sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, “disalahgunakan” sebagai alat untuk menzalimi pihak lemah. Semoga saja fenomena lapor-melapor tak lagi menelan korban-korban baru. Hukum bukanlah buldozer yang bisa dipakai untuk menggilas hak asasi sesama warga negara lainnya. Hentikan kriminalisasi, mari menjadi insan-insan yang dewasa dalam berdemokrasi.

Nanda Feriana, alumnus Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh dan Sekolah Demokrasi Aceh Utara Angkatan III. Email: [email protected] (uri/ndra/ndrianto/IA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id