Berebut ‘Kursi Aceh-1’ | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Berebut ‘Kursi Aceh-1’

Foto Berebut ‘Kursi Aceh-1’

Oleh Mashudi SR

KEHEBOHAN seputar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017, sedang melanda 101 daerah di Indonesia, termasuk di Aceh. Di daerah bekas konflik ini, nuansa kompetisi begitu terasa. Majunya beberapa orang petinggi Partai Aceh (PA) sebagai bakal calon gubernur, menjadikan aktivitas politik semakin dinamis. Perang strategi, adu prestasi dan gagasan disertai agitasi dan propaganda, menjadi tontonan saban hari.

Jabatan gubernur menjadi incaran banyak elite politik. Di luar petahana, Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, ada nama Zakaria Saman, Irwandi Yusuf, Abdullah Puteh, Ahmad Farhan Hamid, Tarmizi A Karim dan TM Nurlif. Nama-nama ini tentunya tidak asing bagi masyarakat Aceh. Bukan hanya karena mereka putra asli daerah, tetapi posisi yang pernah diduduki menjadikan nama mereka begitu mudah dijumpai di media massa. Pendek kata, mereka adalah orang-orang yang populer.

Tetapi dalam pilkada, modal populer saja tidak cukup. Harus pula memiliki elektabilitas yang tinggi. Dan menaikkan angka elektabilitas ini tentu bukan perkara mudah. Melibatkan lembaga konsultan politik sekalipun belum bisa menjamin elektabilitas tinggi dan bisa terpilih. Faktor perilaku pemilih yang kerap anomali menjadi unsur tambahan. Pilkada DKI Jakarta pada 2012 lalu, misalnya, mayoritas lembaga survei memperlihatkan besarnya potensi kemenangan Fauzi Bowo. Tetapi pada akhirnya Bang Kumis harus rela melepas kursi DKI-1 kepada pesaing yang sebelumnya tidak diunggulkan, yaitu pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Lawan berat
Zaini Abdullah maupun Muzakir Manaf (Mualem) yang maju merebut kursi orang nomor satu di Aceh, merupakan lawan berat bagi siapapun penantangnya. Sebagai petahana keduanya memiliki modal politik yang cukup besar.Hal ini bisa dimengerti, karena petahana memiliki banyak kemudahan dalam membangun dan memperbesar modal politik. Seorang petahana tidak perlu mengeluarkan uang untuk mengiklankan dirinya. Sebab selama menjabat media selalu meliput kegiatan yang dilakukan. Ia memiliki jejaring yang luas dan sumber daya yang besar.

Tetapi, modal terbesar seorang petahana sesungguhnya terletak pada prestasi kerja selama menjabat. Lihat saja Walikota Surabaya, Tri Rismaharini atau Bupati Banyuwangi Abdullah Azawar Anas, misalnya. Keduanya bisa dengan mudah memenangi pemilihan pada pilkada 9 Desember 2015 lalu. Kesuksesan itu bukan semata karena jejaring politik yang luas atau modal finasial yang besar. Tetapi tidak bisa disangkal kemenangan telak yang mereka raih, merupakan buah dari kerja keras keduanya membangun daerah. Masyarakat memberi apresiasi dengan memilih mereka kembali untuk kedua kalinya.

Tentu saja apa yang terjadi di Surabaya dan Banyuwangi itu bisa menjadi pelajaran berharga dan direplikasi oleh pemilih di Aceh. Bahwa penilaian atas prestasi dan kerja nyata calon menjadi variabel penting dalam menentukan pilihan. Diyakini pemilih Aceh semakin cerdas menilai mana calon yang layak untuk dipilih, mana yang sekadar cukup dihormati.

Sejauh ini dari delapan nama yang ada, baru Mualem yang sudah memastikan mendapat tiket untuk maju melalui kederaan Partai Aceh. Dengan 29 kursi di DPRA, partai ini bisa mengusung pasangan calon tanpa harus berkoalisi dengan parpol lain.Meski begitu tidak menutup kemungkinan PA akan bersekutu dengan parpol lain.

Upaya mendapatkan tiket pencalonan telah mulai dilakukan masing-masing kubu. Gerilya politik semakin gencar dilakukan. Beragam aksi digelar guna menarik simpati partaisekaligus pemilih. Simpul-simpul pemenangan dibentuk.Rupa-rupa tim pendukung bekerja sesuai dengan tupoksi. Sebagian mengambil wilayah darat, sisanya bekerja melalui dunia maya, lewat jejaring sosial.

Partai sendiri memiliki mekanisme dalam menjaring bakal calon sebelum diusung atau didukung sebagai calon. Jumlah kursipun menjadi salah satu pertimbangan. Setiap partai akan mencari partai yang tepat untuk diajak berkoalisi. Partai Golkar misalnya, mempunyai 9 kursi. Partai Nasdem dan Partai Demokrat masing-masing 8 kursi, PAN 7 kursi, PPP 6 kursi, PKS 4 kursi. Gerindra dan PNA masing-masing 3 kursi, PDA, PBB, PKB dan PKPI masing-masing 1 kursi.

Pola koalisi
Melihat komposisi jumlah dan dengan “mengesampingkan” aspek ideologi partai, setidaknya ada beberapa pola koalisi yang akan terbentuk: Pertama, PA akan maju sendiri dengan mangajukan pasangan dari kader partainya. Ini bukan hal yang tidak mungkin terjadi, mengingat PA memiliki syarat cukup untuk melakukan itu.

Kedua, PA akan menggandeng salah satu partai nasional dengan asumsi Mualem tetap diposisi cagub. Ketiga, bersekutunya PA, PNA dan PDA mengusung satu pasangan. Kemungkinan ini sangat kecil mengingat Irwandi Yusuf dan Mualem sama-sama ingin sebagai cagub.

Keempat, beberapa parnas akan mengusung satu pasangan calon yang dianggap memiliki “nilai jual” tinggi. Kemungkinan ini sangat besar diwujudkan jika dilihat banyaknya nama bakal calon yang siap maju lewat partai. Dan, kelima, parnas membangun koalisi besar melawan pasangan yang diusung PA atau koalisi parlok. Ini hanya bisa terjadi jika ada diantara bakal calon yang mempunyai magnet politik, dengan popularitas dan elektabilitas yang cukup tinggi.

Karena itu, dengan model koalisi seperti ini, jumlah pasangan calon hanya empat atau lima selain yang maju melalui jalur perseorangan. Meski begitu, segala kemungkinan bisa terjadi, mengingat praktik politik yang sangat cair dan pragmatis. Apalagi kata akhir dari sikap partai ditentukan pimpinan pusat, menjadikan perebutan tiket pencalonan semakin sengit.

Dalam konteks terakhir inilah perlu diwaspadai adanya praktik mahar politik antara bakal calon dengan partai. Pengalaman dalam pilkada dan pileg memperlihatkan mahar politik dan politik mahar menjadi hal yang lumrah. Meski ada partai yang secara terbuka menyatakan tidak ada mahar politik, tetapi tidak menjamin itu tidak terjadi.

Pengalaman mengajarkan bahwa selalu ada imbal-balik di setiap sikap politik partai, ada atau tanpa mahar politik ketika calon yang diusung dan didukung memenangkan kontenstasi. Dan itu tidak selalu berwujud materi. Ia bisa dalam bentuk bagi-bagi kekuasaan, “mengkorupsi” ijin usaha, perlakuan istimewa kepada partai atau kader partai pengusung dan pendukung. Pendeknya, partai akan selalu mencari dan meminta keuntungan di balik setiap investasi politik yang dikeluarkan. Sebab dalam politik tidak ada makan siang gratis. Nah!

* Mashudi SR, anggota Majelis Hukum, HAM, Hikmah dan Kebijakan Publik Muhammadiyah Aceh. Email: [email protected] (uri/ndra/ndrianto/IA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id