Gubernur Harus Tunda Beli Pesawat | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Gubernur Harus Tunda Beli Pesawat

Gubernur Harus Tunda Beli Pesawat
Foto Gubernur Harus Tunda Beli Pesawat

* MaTA: Biaya Rawat dan Operasionalnya Mahal

BANDA ACEH – Masyarakat Transparan Aceh (MaTA) meminta Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) mengkaji kembali rencana membeli pesawat terbang untuk patroli laut dan hutan dalam tahun anggaran 2017, dengan cara mengalokasikan uang panjar untuk beli pesawat dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Perubahan 2017 sebesar Rp 10 miliar.

“Kalau uang panjarnya saja sudah senilai Rp 10 miliar, berapa lagi dana yang harus disediakan tahun depan untuk melunasi dua pesawat patroli laut dan hutan yang hendak dibeli itu?” tanya Koordinator MaTA, Alfian dalam siaran persnya yang disampaikan kepada Serambi, Kamis (21/9) siang.

Menurut Alfian, masalah yang dihadapi Pemerintah Aceh nanti, setelah membeli dua pesawat untuk patroli laut dan hutan itu adalah harus menyediakan dana operasional dan pemeliharaan yang cukup besar setiap tahunnya. Antara lain, untuk gaji pilot minimal dua orang, co-pilot dua orang, mekanik mesin pesawat dua orang, bayar parkir pesawat di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blangbintang, avtur, dan biaya pemeliharaannya.

Setiap tahunnya, sebut Alfian, tak kurang dari Rp 5 miliar harus disediakan untuk biaya operasional dan pemeliharaan dua pesawat yang diwacanakan Gubernur Irwandi Yusuf hendak dibeli Pemerintah Aceh itu. Lima tahun jumlahnya sudah mencapai Rp 25 miliar. “Seandainya uang sebesar itu digunakan untuk membangun rumah duafa dan bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, maka dalam lima tahun bisa dibangun 312 rumah duafa dan ratusan rumah orang miskin,” kata Alfian.

Apakah Gubernur dan TAPA, kata Alfian, tak menyadari bahwa jumlah penduduk miskin Aceh saat ini sebesar 16 persen lebih. Menduduki posisi tertinggi di Pulau Sumatera. “Nah, apakah ini tidak menjadi fokus utama bagi Gubernur Aceh bagaimana cara untuk menurunkannya? Belum lagi jumlah pengangguran yang telah mencapai 7 persen lebih dan semakin sulit lulusan perguruan tinggi mendapatkan pekerjaan tetap di daerahnya,” beber Alfian.

Sebagai buktinya, ungkap Alfian, pada saat pembukaan penerimaan calon PNS di jajaran Kakanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Aceh, puluhan ribu lulusan S1 dan S2 yang melamar guna memperebutkan ratusan kuota calon PNS yang dibutuhkan.

“Nah, dalam keadaan seperti itu, kenapa gubernur lebih mementingkan pengalokasian dana yang sangat besar dalam RAPBA Perubahan 2017 untuk uang panjar beli pesawat patroli laut dan hutan?” gugat Alfian.

Untuk patroli laut dan hutan, menurut Alfian, serahkan saja kepada Kementerian Kelautan dan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Pemerintah Aceh yang baru, di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan wakilnya Nova Iriansyah, disarankan Alfian agar fokus pada 15 program prioritasnya yang pernah disampaikan kepada masyarakat Aceh saat kampanye Pilgub, Februari 2017 lalu.

Ia tambahkan, program dan kegiatan yang dijalankan dalam 100 hari kerja Irwandi-Nova dan seterusnya sampai lima tahun ke depan adalah bagaimana memberikan kemudahan pelayanan umum kepada publik, mengurangi penduduk miskin dan pengangguran, serta menciptakan lapangan kerja. “Jadi, bukan mengalokasikan uang panjar dalam dokumen KUA dan PPAS perubahan 2017 Rp 10 miliar, dengan dalih untuk beli pesawat baru guna keperluan patroli laut dan hutan di Aceh,” tukas Alfian.

Di mata Alfian, pengadaan pesawat baru untuk patroli laut dan hutan itu, bukanlah kebutuhan dasar masyarakat Aceh yang mendesak.

Untuk patroli hutan, lanjut Alfian, Pemerintah Aceh telah mengontrak 2.000 orang guna mengawasi hutan. Dan itu dilakukan Pemerintah Irwandi Yusuf pada periode pertama ia menjabat gubernur Aceh (2007-2012). Setiap tahun tidak kurang dari Rp 50 miliar dana yang dialokasikan untuk membayar gaji 2.000 orang tenaga kontrak tersebut.

Untuk sementara ini, kata Alfian, belum saatnya Pemerintah Aceh mengadakan pesawat baru untuk patroli laut dan hutan. Belajar dari pengalaman pahit dalam pengadaan helikopter pada masa Gubernur Aceh, Abdullah Puteh, yang berakhir di pengadilan dengan vonis 10 tahun kurungan dan denda Rp 4 miliar. “Seharusnya kasus itu dijadikan pelajaran yang berharga bagi Pemerintah Aceh yang baru,” saran Alfian.

Menurut Alfian, Gubernur Irwandi harus memfokuskan dan maksimalkan program dan kegiatan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat, untuk kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat. Misalnya, mencukupi tenaga listrik yang masih kurang, menciptakan lapangan kerja baru, secepatnya mengoperasionalkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Kawasan Industri Ladong, Sabang yang telah dijadikan daerah tujuan wisata internasional, pelabuhan bebas dan perdagangan, serta PPS Lampulo.

Program dan kegiatan seperti itu, kata Alfian, ini lebih penting daripada membeli pesawat baru yang kemudian setiap tahun harus dikeluarkan dana yang besar untuk operasional dan pemeliharaan pesawat baru tersebut.

Selanjutnya, usul anggaran Rp 11 miliar untuk pelaksanakan pertandingan bola kaki dalam rangka peringatan bencana gempa bumi dan tsunami ke-13, juga perlu dipikirkan. Kegiatan itu, menurut Alfian, sangat tidak sesuai dengan hal dan kondisi yang akan diperingati.

Dana sebesar itu, kata Alfian lagi, harusnya digunakan untuk beberapa kegiatan keagamaan. Misalnya, berzikir, doa massal untuk korban tsunami yang telah meninggal, menyantuni anak yatim piatu dan janda korban tsunami, membantu pembiayaan program korban tsunami yang masih hidup, tapi kondisinya sampai kini masih berstatus duafa dan miskin.

Alfian mengatakan, pihaknya sependapat dengan Pimpinan dan anggota Banggar DPRA bahwa untuk sekarang ini, pengadaan pesawat baru untuk patroli laut dan hutan, belum begitu mendesak dan mendasar bagi rakyat Aceh.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Greenomic, Vanda Meutia, kepada Serambi tadi malam juga berpendapat agar usulan Gubernur Irwandi Yusuf berupa pengadaan dua pesawat untuk pemantauan hutan dan laut, harus dibatalkan. Sebaliknya, Gubernur Aceh ia sarankan perlu membangun sebuah sistem pemantauan hutan dan laut Aceh berbasis teknologi satelit dengan melakukan kerja sama tertulis, di antaranya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Badan Pengendalian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Menurut Vanda yang kelahiran Banda Aceh, sistem pemantauan berbasis satelit memungkinkan Pemerintah Aceh memiliki seluruh data dan informasi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan pengamanan dan pengelolaan laut dan hutan Aceh.

Pengembangan sistem pemantauan berbasis satelit tersebut, katanya lebih lanjut, dapat dilakukan dengan biaya murah dan mendekati data real time. Pengamanan hutan dan laut di tingkat lapangan dapat dilakukan melalui suatu operasi bersama dengan biaya yang secara signifikan dapat ditanggung oleh kementerian/lembaga terkait dan sebagian kecil oleh Pemerintah Aceh.

“Sistem pemantauan berbasis satelit memungkinkan Gubernur Aceh untuk mendapatkan perkembangan yang mendekati data real time setiap harinya, tanpa harus menunggu pengadaan enam pesawat yang diusulkan oleh Gubernur Aceh kepada DPRA,” ujarnya.

Pengalaman dan pelajaran dari implementasi pemantauan berbasis satelit tersebut, termasuk operasi bersama di lapangan, kata Vanda, selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh Gubernur Aceh; apakah masih diperlukan pengadaan enam unit pesawat tersebut atau tidak.

Menurut Vanda, adalah sesuatu hal yang tidak bijaksana terhadap pernyataan Gubernur Aceh yang menuliskan bahwa Bakamla dan TNI AL tidak mampu mengawal laut kita, di saat yang bersangkutan baru memulai kepemimpinannya sebagai Gubernur Aceh, serta pada saat yang bersangkutan belum melakukan kerja sama tertulis dan implementasi dari kerja sama tersebut dengan Kementerian/Lembaga terkait dan pihak-pihak relevan lainnya dalam pengamanan laut dan hutan Aceh. (her/dik) (uri/atrya/ratama/SP)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id