Gaji Guru Kontrak Lebih Rendah dari Cleaning Service | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Gaji Guru Kontrak Lebih Rendah dari Cleaning Service

  • Reporter:
  • Jumat, September 22, 2017
Gaji Guru Kontrak Lebih Rendah dari Cleaning Service
Foto Gaji Guru Kontrak Lebih Rendah dari Cleaning Service

BANDA ACEH – Di tengah wacana pembelian enam pesawat untuk patroli laut dan hutan oleh Gubernut Aceh, Irwandi Yusuf, nasib guru kontrak (honorer) SMA/SMK di Aceh ternyata sangat memprihatinkan. Gaji yang mereka terima per bulan lebih kecil dari yang diterima petugas cleaning services (kebersihan) dan penjaga sekolah. Itu pun terlambat dibayar. Hingga bulan ke kesembilan ini, gaji tersebut belum juga cair.

Permasalahan ini terungkap dalam Rapat Badan Anggaran DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) saat membahas Rencana Anggaran Pembangunan Aceh Perubahan (RAPBA-P) 2017, Selasa (19/9) malam. Rapat tersebut berlangsung alot hingga pukul 02.00 dini hari. Pasalnya, beberapa anggota Banggar menyampaikan protes keras atas kebijakan Pemerintah Aceh tersebut.

Anggota Banggar DPRA, Nurzahri ST, kepada Serambi, Rabu (20/9), menjelaskan, pada tahun 2017 ini pagu anggaran yang disediakan Pemerintah Aceh untuk pembayaran gaji guru kontrak sebesar Rp 67 miliar. Pagu tersebut selanjutnya dibagi untuk 11.396 tenaga kontrak, termasuk di dalamnya petugas cleaning service dan penjaga sekolah.

Untuk petugas cleaning service dan penjaga sekolah yang jumlahnya sekitar 3.000-an, besaran gaji yang ditetapkan Rp 500.000 per bulan. Sedangkan untuk guru kontrak dibayar Rp 15.000 per jam yang kemudian dikalikan dengan 32 jam mengajar. Ini berarti besaran gaji mereka hanya Rp 480.000 per bulan.

“Penjelasan ini kita terima berdasarkan keterangan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Ini kan tidak manusiawi sekali? Saya menentang keras hal ini,” pungkas Ketua Komisi II DPRA tersebut.

Menurut Nurzahri, besaran gaji guru honorer tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan penghargaan terhadap jasa pendidik selaku ‘Pahlawan tanpa Tanda Jasa’. “Gaji guru yang tidak sampai 500.000 rupiah per bulan sangat jauh dari kebutuhan hidup seorang manusia merdeka, sehingga sangat wajar apabila kemiskinan di Aceh tidak pernah teratasi,” tambahnya.

Kondisi ini terjadi, menurut Nurzahri, sejak berlakunya aturan pengalihan penyelenggaran pendidikan dari kabupaten/kota ke provinsi. Pihak dinas terpaksa menggunakan hitungan gaji 15.000 dikali 32 jam mengajar karena merujuk pada pagu anggaran yang diberikan TAPA. Sementara sebelumnya saat masih di bawah kabupaten/kota, gaji guru kontrak bisa mencapai Rp 800.000 hingga di atas Rp 1 juta.

“TAPA mengaku sudah memberikan anggaran yang cukup. Sementara dinas mengaku anggaran itu tidak cukup, sehingga mereka terpaksa mengakalinya untuk dicukup-cukupkan. Ini menunjukkan bahwa TAPA memberikan anggaran tanpa berbasis kebutuhan, melainkan berbasis alokasi bagi-bagi,” pungkas politikus Partai Aceh ini.

Besaran gaji guru kontrak tersebut bakal sedikit mengalami kenaikan menyusul adanya APBA Perubahan 2017. TAPA mengusulkan penambahan pagu sebesar Rp 32 miliar, sehingg pihak dinas menambah perhitungan jam mengajar menjadi 45 jam dikali Rp 15.000 per jam.

Dengan demikian, total pagu meningkat menjadi Rp 100 miliar. Apabila angka tersebut dibagikan dengan jumlah total guru kontrak sekitar 8.000-an orang (tak termasuk petugas cleaning services dan penjaga sekolah yang digaji Rp 500.000 per bulan), maka perkiraan gaji guru kontrak naik menjadi kisaran Rp 700.000-800.000 per bulan.

“Jika perubahan anggaran ini tidak jadi diajukan Pemerintah Aceh, saya tidak bisa bayangkan bagaimana pedihnya nasib guru-guru kita ini,” ucap Nurzahri.

Meski demikian, ia menilai, pagu anggaran tersebut masih belum cukup. Gaji guru kontrak minimal harus sesuai dengan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang besarnya Rp 2,3 juta per bulan. Karena itu, salah satu solusinya adalah dengan memangkas pos-pos anggaran yang dianggap tidak terlalu penting atau mendesak.

Nurzahri menyebutkan, dalam APBA Perubahan, Pemerintah Aceh mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 254 miliar. Anggaran tersebut, antara lain, diplot untuk hal-hal yang menurutnya tidak mendesak, seperti pengadaan mobil, pesawat, Tsunami Cup, penambahan penunjang untuk sekretaris daerah, dan beberapa item lainnya.

“Beberapa item yang tidak terlalu penting dan mendesak itu harus dipangkas untuk menutupi kebutuhan guru kontrak. Karena sangat ironi sekali, ketika gaji guru saja belum terpenuhi, kita malah memikirkan hal-hal lain yang belum perlu,” tandas dia.

Di luar persoalan gaji guru kontrak, hal lain yang perlu dipikirkan Pemerintah Aceh adalah gaji guru bakti dan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) Guru PNS. Nurzahri menyebut, sudah dua tahun ini anggaran guru bakti tidak diusulkan.

“Memang istilah guru bakti itu tidak ada. Tetapi kan kita harus melihat dari sisi kemanusiaan. Apalagi memang kadang-kadang guru bakti itu mengacu kepada kebutuhan sekolah,” timpalnya.

Ia lantas membandingkan dengan tenaga kesehatan, di mana selain mendapatkan jasa medis, mereka juga mendapatkan TPK. “Ini kan masalah keadilan. Sumber anggarannya sama, masa satu dapat TPK, yang lainnya tidak? Karena itu, persoalan gaji guru bakti dan TPK guru PNS ini harus bisa masuk dalam APBA murni 2018,” demikian Nurzahri. (yos) (uri/hon//JK)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id