Pembelian Pesawat Butuh Kajian Mendalam | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pembelian Pesawat Butuh Kajian Mendalam

Pembelian Pesawat Butuh Kajian Mendalam
Foto Pembelian Pesawat Butuh Kajian Mendalam

PEMERINTAH Aceh tahun ini merencanakan pembelian dua unit pesawat udara yang nantinya akan dioperasikan untuk melakukan patroli laut dan hutan di wilayah Propinsi Aceh.

Hal itu terungkap dalam usulan dokumen Kebijakan UmumAnggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang diserahkan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) kepada Banggar DPRA, pekan silam, seperti diakui Anggota Banggar DPRA, Nur Zahri ST. Dalam draft itu Tim Banggar mendapati usulan anggaran sebesar Rp 10 miliar, untuk panjar pembayaran pengadaan pesawat baru.

Jika mengacu kepada sejarah, kebijakan membeli pesawatoleh Pemerintah Aceh itu bukanlah hal yang baru. Pada era Gubernur Aceh dijabat oleh Abdullah Puteh, kala itu masih bernama Pemda Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), membeli helikopter Mi-2 merek PLC Rostov asal Rusia senilai Rp12,6 miliar.

Uang tersebut diperoleh dari urunan 13 kabupaten/kota NADyang masing-masing menyumbang Rp700 juta. Belakangan pembelian helikopter itu berujung dengan vonis korupsi, bermuladari pengakuan pihak TNI AL yang membeli heli sejenis pada 2002 dengan banderol harga hanya Rp 6,5 miliar.

Kala itu Puteh bermaksud heli tersebut sebagai pelancaroperasional pemerintah Aceh, termasuk untuk mengunjungi daerah daerah terpencil yang tak mudah terjangkau lewat darat, apa lagi kalau terjadi musibah. Kali ini tak tanggung-tanggung, Pemerintah Aceh langsung membeli dua unit pesawat, dengan panjar Rp 10 miliar.

Memang kita tak tahu berapa nilai riil pesawat itu. Kalau hanya sekelas pesawat berkursi ganda bermesin tunggal yang berlabel Hanakaru hokagata milik Irwandi Yusuf, itu hanya Rp 1miliar. Dengan ‘harga member’ karena Irwandi berjanji memasarkan pesawat sejenis di Indonesia.

Terlepas dari soal anggaran yang banyak kalanganmenyebutkan lebih baik diarahkan ke sektor yang lebih urgent, pembelian pesawat lewat APBA-P tahun 2017 itu, memang butuh pengkajian yang lebih dalam dan fisibel. Jika hanya untuk mengawas hutan (darat) dan laut, dengan mobilitas pesawat yang sangat tinggi, tentu tak perlu ada dua unit. Selain itu jika mengacu pada tupoksi instansi, jika menyangkut soal penjarahan hutan, memang ada jajaran Polhut yang bertindak.

Namun jika menyangkut penegakan hukum untuk teritorial laut, jelas birokrasi sipil tak punya jalur ke ranah itu. Karena itu adalah kewenangan dari polisi dalam hal ini Pol Air, serta jajaran TNI untuk pertahanan dan keamanan. Entah nantinya, pesawat itu diserahkan pengelolaannya ke pihak yang berwenang, sebagai supporting Pemerintah Aceh,untuk penguatan kewenangan lembaga.

Dalam hal pengawasan hutan pun, seharusnya yang lebih prioritas adalah penguatan lembaga Polhut dengan menjalin koordinasi yang kuat dengan lembaga penegakan hukum dan pengawas lainnya. Sebuah pengalaman penertiban eksploitasi emas di Geumpang oleh jajaran Polhut beberapa bulan lalu, bisa menjadi pelajaran. Saat mana personil Polhut justru harus mundur dari area operasi penertiban, ketika mereka dihadang oleh kelompok yang ‘didukung’ orang orang yang seharusnya ikut menjaga dan melestarikan lingkungan.

Dalam kondisi begini, akan lelah lah lalu lalang pesawat pengintai di udara, karena penegakan hukum dan penertiban tetap hanya jadi slogan dan retorika. Satu yang kita pastikan, pembelian pesawat itu tentu bukan dilandasi oleh sebuah hobi dan cinta kedirgantaraan. Ingat, kasus Mi-2 sudah cukup untuk jadi pelajaran. (uri/gie/iyadie/OR)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id