Gubernur Rencanakan Beli Pesawat Baru | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Gubernur Rencanakan Beli Pesawat Baru

Gubernur Rencanakan Beli Pesawat Baru
Foto Gubernur Rencanakan Beli Pesawat Baru

* Sejumlah Anggota DPRA Mempertanyakannya

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh pada tahun 2017 ini merencanakan akan membeli dua pesawat udara untuk patroli laut dan hutan. Tapi, jenis pesawat apa dan untuk berapa penumpang, belum dijelaskan Kepala Bappeda Aceh, Azhari Hasan MSi, kepada anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRA dalam pertemuan dengan pimpinan dan anggota Banggar DPRA, di ruang Banggar DPRA, Selasa (19/9) siang.

“Banggar DPRA mengetahui Pemerintah Aceh yang baru akan membeli dua unit pesawat baru untuk patroli laut dan hutan, dari dokumen KUA dan PPAS 2017 yang diserahkan TAPA kepada Banggar DPRA, terlihat ada usulan anggaran Rp 10 miliar untuk panjar pembayaran pengadaan pesawat baru, saat pembahasan dokumen itu mau dilakukan,” kata Anggota Banggar DPRA, Nur Zahri ST, kepada Serambi, seusai pertemuan dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), di ruang Komisi II DPRA, Selasa (19/9).

Nur Zahri menjelaskan, dalam pertemuan Banggar DPRA dengan TAPA, dari pihak eksekutif yang hadir, antara lain, Sekda Aceh, Dermawan MM, selaku Ketua TAPA, kemudian Asisten II, Drs Syaiba Ibrahim, selanjutnya Kepala Bappeda Aceh, Azhari Hasan, Kepala Inspektur Aceh, Muhammad, sejumlah Kabag di Bapepeda Aceh, Kabag di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan lainnya.

Sedangkan dari pihak legislatif, hadir Wakil Ketua II DPRA, Irwan Djohan, Wakil Ketua III DPRA, Dalimi, para ketua fraksi, ketua komisi dan sejumlah anggota Badan Anggaran DPRA.

Pertemuan dimulai pada pukul 10.00 WIB dan di akhir menjelang shalat Zuhur. Selesai shalat, pertemuan tidak dilanjutkan lagi dan diskor sampai pukul 20.00 WIB.

Pimpinan rapat, Irwan Djohan, menskors rapat pembahasan dokumen KUA dan PPAS Perubahan 2017 dengan TAPA, karena pihak eksekutif tidak menyediakan data pendukung atas usulan program baru yang dimasukkannya ke dalam dokumen KUA dan PPAS Perubahan 2017 yang hendak dibahas bersama dengan anggota Banggar DPRA.

Contohnya, mengenai penyediaan dana Rp 10 miliar untuk pembayaran uang muka beli pesawat baru. Anggota Banggar Dewan, sangat terkejut, karena dalam pertemuan dua pekan lalu, antara Banggar DPRA dengan TAPA, topiknya adalah untuk menyamakan persepsi dalam RAPBA Perubahan 2017.

Sebelum dokumen KUA dan PPAS Perubahan 2017 diserahkan ke Banggar DPRA, kata Nur Zahri, Sekda Aceh Dermawan maupun Kepala Bappeda Aceh Azhari Hasan, tidak pernah menyampaikan program rencana pembelian pesawat baru untuk patroli laut dan hutan kepada Pimpinan maupun Anggota Banggar DPRA.

Yang ada dibicarakan, ungkap Nur Zahri, adalah penambahan dana rutin DPRA Rp 25 miliar untuk pembayaran tambahan gaji pimpinan dan anggota DPRA bulan depan, atas pengesahan Qanun tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA, dua pekan lalu.

Kemudian, tambahan dana untuk bantuan pendidikan bagi 103.148 anak yatim piatu Rp 62 miliar dari Rp 1,8 juta ditambah Rp 600.000/anak menjadi Rp 2,4 juta/anak/tahun. Berikutnya kekurangan gaji guru kontrak SMA, SMK, SLB, limpahan dari kabupaten/kota kepada provinsi Rp 31 miliar, pengadaan komputer SMA/SMK untuk kelancaran ujian nasional tahun depan sebesar Rp 35 miliar dan beberapa kegiatan lainnya yang kecil-kecil.

Sekarang ini, lanjut Nur Zahri, sudah ada tambahan untuk uang panjar pengadaan beli pesawat baru dua unit Rp 10 miliar, kemudian buat pertandingan bola kaki Tsunami Cup Rp 11 miliar, Tsunami Game, dan Sail Sabang, dua mata anggaran, satu di Disbudpar senilai Rp 7,5 miliar dan satu lagi di Dishub Rp 2 miliar.

Berikutnya, dana untuk Tim Persiapan Pembangunan IPDN Rp 500 juta. Padahal, Rektor IPDN Pusat sudah setuju pembangunan IPDN itu di Aceh Besar, tapi kenapa Gubernur Irwandi Yusuf, akan memindahkannya ke Bireuen?

Akibat pemindahan itu, kata Nur Zahri, bisa saja Rektor IPDN pusat tidak menyetujuinya, dan ia tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedungnya, jika dipindahkan ke Bireuen. Kalau itu nanti yang terjadi, Provinsi Aceh yang rugi.

Berikutnya, survei rumah duafa Rp 800 juta, ditempatkan di Bappeda, seharusnya pada Dinas Perkim, karena itu merupakan tupoksinya.

Penambahan dana untuk penunjang Setda Aceh Rp 5 miliar, Biro Umum Rp 2 miliar, pengembangan kelapa sawit Rp 3 miliar, pelatihan dan penyuluhan pangan Rp 4,5 miliar dan lainnya.Usulan program dan kegiatan seperti itu, menurut Nur Zahri, lebih cocok dan pantasnya diusulkan dalam RAPBA murni 2018, bukan di RAPBA Perubahan 2017 yang masa kerjanya sangat terbatas.

Karena, banyak muncul usulan baru yang aneh-aneh, di luar kesepakatan awal antara Banggar Dewan dengan TAPA, kata Nur Zahri, sehingga pembahasan diskors oleh pimpinan rapat Irwan Djohan, di samping karena sudah masuk waktu shalat Zuhur, kemudian TAPA tidak ada data pendukung yang valid atas usulan tambahan yang dimasukkannya di luar kesepakatan awal.

Makanya, lanjut Nur Zahri, Pimpinan dan Anggota Banggar DPRA karena merasa dikelabui anggota TAPA, meminta TAPA untuk membawa data pendukung usulan program dan kegiatan yang baru itu, seperti jenis, spek, dan harga satuan pesawat yang mau dibeli, dalam pembahasan lanjutan dokumen KUA dan PPAS Perubahan 2017 yang telah dijadwal ulang kembali, Selasa (19/9) pukul 20.00 WIB di Ruang Banggar DPRA.

Secara global, sebut Nur Zahri, total belanja yang diusulkan dalam dokumen KUAdan PPAS perubahan 2017 yang merupakan cikal bakal dokumen RAPBA perubahan 2017 senilai Rp 14,911 triliun, naik sebesar Rp 177,9 miliar dari pagu APBA murni 2017 sebesar Rp 14,733 triliun. Dari usulan anggaran tambahan sebesar Rp 177,9 miliar itu, ada usulan tambahan 29 program dan kegiatan baru senilai Rp 254,3 miliar yang ini diminta dokumen pendukung program dan kegiatannya.

“Jika dokumen pendukungnya tidak ada, dengan terpaksa Banggar DPRA tidak bisa menyetujuinya dan tolong diusul kembali dalam RAPBA murni 2018 mendatang,” ujar Nur Zahri. (her) (uri/homas/ebriani/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id