Penyusun UUPA Siap Jadi Saksi Ahli | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Penyusun UUPA Siap Jadi Saksi Ahli

Penyusun UUPA Siap Jadi Saksi Ahli
Foto Penyusun UUPA Siap Jadi Saksi Ahli

* Terkait Gugatan DPRA ke MK

JAKARTA – Sejumlah tokoh Aceh yang terlibat langsung dalam penyusunan Undang-Undangan Pemerintah Aceh (UUPA), menyatakan dukungan terhadap upaya judicial review yang diajukan DPR Aceh ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka adalah Sofyan A Djalil, Ferry Mursyidan Baldan, dan Achmad Farhan Hamid. Dukungan serupa disampaikan pengacara senior Aceh T Nasrullah.

Keempat tokoh Aceh ini juga menyatakan kesediaan menjadi saksi ahli di MK untuk memperkuat alasan permohonan judicial review yang diajukan DPRA terkait pencabutan dua pasal UUPA melalui UU Pemilu.

Pada saat UUPA dibahas di DPR, Sofyan Djalil, menjabat menteri Komunikasi dan Informatika, bertindak mewakili Pemerintah. Sedangkan Ferry Mursyidan Baldan adalah Ketua Pansus RUUPA dan Achmad Farhan Hamid anggota Pansus dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN).

Ketua DPR Aceh, Tgk Muharuddin dalam pertemuan dengan tokoh Aceh itu, Senin (18/9) malam di Jakarta, menyatakan terima kasih atas dukungan tersebut. “Kita mendapatkan dukungan penuh dari para tokoh yang menyusun UUPA. Ternyata kita satu suara untuk menyelamatkan UUPA,” kata Tgk Muharuddin.

Pertemuan itu juga dihadiri sejumlah pimpinan fraksi DPRA dan tim kuasa hukum DPRA.

Mantan anggota Pansus RUUPA DPR RI, Achmad Farhan Hamid, menyebutkan, dukungan yang diberikan tersebut sangat penting dalam rangka menjaga kekhususan Aceh yang dikukuhkan dalam bentuk UU No 11 Tahun 2006.

“Kami semua mendukung upaya judicial review yang diajukan DPRA. UUPA itu adalah batas maksimal saat itu mengadopsi kesepahaman Hensinki. Kewenangan Aceh yang sudah diberikan tidak boleh dikurangi dengan cara apapun,” sebut Farhan Hamid yang pernah juga menjabat Wakil Ketua MPR RI.

Ia menegaskan, stigmasisasi ‘Aceh ditipu oleh Jakarta’ secara politis dan sosiologis harus dicegah dan dihindari.

Forum silaturrahmi antara tokoh penyusun UUPA dengan pimpinan DPRA itu juga sepakat agar politik Aceh ke depan harus inklusif, melibatkan semua kalangan memajukan Aceh. Forum juga mengharapkan peran anggota DPR dan DPD RI asal Aceh dalam ‘membela’ Aceh harus lebih nyata, berbasis tanggung jawab moral, melebihi tanggung jawab politik.

MK (Mahkamah Konstitusi), Selasa (19/9) siang, menggelar sidang permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Pemilu yang diajukan DPR Aceh.

Sidang perdana dengan agenda memeriksa kelengkapan berkas permohonan itu dihadiri Ketua DPR Aceh Tgk Muharuddin bersama sejumlah ketua fraksi DPRA, Ketua Baleg DPRA, Ketua Komisi I DPRA. Mereka didampingi kuasa hukum Mukhlis Mukhtar SH, Zaini Djalil SH, dan Burhanuddin SH MH.

Sejumlah wakil rakyat Aceh di Senayan juga hadir di MK, yakni Ghazali Abbas Adan, H Sudirman, Nasir Djamil dan beberapa tokoh dan aktivis Aceh lainnya. Sidang dipimpin hakim MK, I Dewa Gede Palguna, didampingi dua hakim panel lainnya, Aswanto, dan Wahiduddin Adams.

DPRA mengajukan permohonan judicial review terhadap UU Pemilu, karena dinilai undang-undang tersebut telah memangkas kewenangan UU Pemerintahan Aceh.

“UU Pemilu telah memereteli UU Aceh. Dalam proses penyusunan UU Pemilu, DPR Aceh tidak pernah dimintai persetujuan dan konsultasi. Padahal dalam UUPA telah ditegaskan soal permintaan persetujuan itu,” kata Ketua DPR Aceh Tgk Muharuddin.Sidang dilanjutkan awal Oktober dengan agenda pengesahan alat bukti.(fik) (uri/nton/ariana/AM)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id