Gugatan Makrum dan Adam Mukhlis Lanjut ke Pembuktian | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Gugatan Makrum dan Adam Mukhlis Lanjut ke Pembuktian

Gugatan Makrum dan Adam Mukhlis Lanjut ke Pembuktian
Foto Gugatan Makrum dan Adam Mukhlis Lanjut ke Pembuktian

BANDA ACEH – Upaya mediasi yang dilakukan dua anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh, Makrum Thahir dan Adam Mukhlis terkait gugatan keduanya terhadap proses pergantian antar waktu (PAW) yang dilakukan partainya gagal tercapai.

Proses mediasi dengan hakim mediator, Ngatemin SH yang berlangsung Selasa (19/9) di Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak bisa dilanjutkan karena terbentur dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

“Mediasi tidak bisa dilaksanakan karena menurut hakim mediator terbentur dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016,” kata kuasa hukum Makrum Thahir, Muhammad Isa Yahya SH kepada Serambi, Selasa (19/9) di kantornya di kawasan Simpang Lima Banda Aceh.

Pada Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016 ayat (1) disebutkan Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaianan melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Ayat (2) berbunyi, Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satunya terkait penyelesaian perselisihan partai politik. “Jadi berkas perkara dikembalikan kepada majelis hakim untuk disidangkan,” ujar dia.

Pada proses mediasi tersebut, dihadiri para kuasa hokum tergugat dari DPA Partai Aceh (tergugat I), DPRA (tergugat II), Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh (tergugat III), Gubernur Aceh (tergugat IV), dan Mendagri Cq Gubernur Aceh (tergugat V).

Sebelumnya, Makrum Thahir dan Adam Mukhlis menggugat DPA Parta Aceh ke Pengadilan Negeri Banda Aceh karena tidak menerima partainya melakukan pergantian antar waktu (PAW). Keduanya menganggap selama menjadi anggota dewan tidak pernah melakukan pelanggaran apapun.

Namun disisi lain, DPA Partai Aceh telah mengeluarkan surat yang meminta pimpinan DPR Aceh untuk menghentikan seluruh proses PAW Makrum Thahir. Pembatalan PAW tersebut disebabkan adanya surat dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono MDM yang menyatakan usulan PAW Makrum Thahir dengan Dahlan Jamaluddin SIP belum dapat diproses.(mas) (uri/aufik/arahdiba/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id