Lembahtari Protes Pengutipan Biaya SR | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Lembahtari Protes Pengutipan Biaya SR

Lembahtari Protes Pengutipan Biaya SR
Foto Lembahtari Protes Pengutipan Biaya SR

* Padahal Sudah Ditanggung Donor

KUALASIMPANG – Direktur LSM Lembaga Advokasi Hutan Lestari (Lembahtari) Aceh Tamiang, Sayed Zainal M SH, memprotes pengutipan uang sebesar Rp 250 ribu terhadap warga miskin, untuk biaya registrasi penyambungan jaringan pipa air bersih ke rumah mereka.

Padahal, pemasangan Sambungan Rumah (SR) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dilakukan PDAM Tirta Tamiang saat ini, merupakan program yang sepenuhnya dibiayai Australia dengan mekanisme pemberian dana hibah, agar masyarakat miskin bisa mengakses air bersih yang layak konsumsi.

Seluruh pengerjaan penyambungan pipa distribusi air sepenuhnya dibiayai melalui dana hibah dari negara donor. Penetapan 1.004 warga miskin penerima manfaat program ini pun telah melalui proses seleksi. Karena itu, pengutipan uang registrasi dari warga miskin ini menyalahi tujuan program itu sendiri. “Jika harus bayar seperti pelanggan umum lainnya, untuk apa mereka diseleksi,” kata Sayed Zainal, kemarin.

Karena akibat pengutipan ini, beberapa warga miskin yang tak mampu membayar biaya tersebut, tidak bisa mendapat akses air bersih, seperti tujuan awal pemberian dana hibah ini. Padahal dari dana hibah itu sudah diplotkan dana untuk biaya sambungan rumah (SR). “Sehingga ada warga yang dibatalkan pemasangan SR karena warga tersebut tidak mampu membayar biaya registrasi Rp 250 ribu yang diminta petugas PDAM Tirta Tamiang. Padahal dalam dana hibah tersebut sudah disediakan anggarannya,” ungkap Sayed.

Sambil berharap PDAM membatalkan pengutipan biaya SR dari warga miskin yang terpilih menjadi penerima manfaat program hibah Australia ini, Lembahtari juga melayangkan surat kepada Ombusdman RI, Komisi Informasi Aceh, Sekda Aceh Tamiang dan DPRK Aceh Tamiang, untuk meminta manajemen PDAM Tirta Tamiang membuka informasi kepada publik terkait perjanjian hibah menyangkut program air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Aceh Tamiang.

Karena selain pengutipan biaya registrasi, Lembahtari juga mempersoalkan beberapa hal lain seperti tidak dilibatkannya perusahaan lokal dalam proyek ini, serta persoalan rangkap jabatan oleh tenaga ahli PDAM atas nama Ir Zufrizalsyah yang bukan karyawan perusahaan itu, tapi merangkap jabatan sebagai Kabag Teknik PDAM Tirta Tamiang, dengan gaji Rp 16 juta per bulan. Padahal, kata Sayed, dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 tahun 2010 ayat 2, jelas-jelas melarang tenaga kontrak menduduki jabatan struktural.

“Kami beri waktu hingga 25 September 2017 kepada pihak PDAM Tirta Tamiang untuk memberi jawaban detail dan transparan terkait masalah ini,” ujarnya.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) PDAM Aceh Tamiang, Ir Jufrizalsyah yang juga staf ahli dan Kepala Bagian Teknik di perusahaan daerah ini, mengaku kutipan uang Rp 250 ribu untuk biaya registrasi ini berlaku untuk setiap pelanggan baru yang melakukan pemasangan sambungan baru air bersih.

“Berdasarkan pedoman pengelolaan dana hibah Australia ini, pengutipan biaya registrasi itu dibolehkan. Bupati juga menyetujui pengutipan biaya registrasi ini karena nominalnya masih dalam jumlah yang wajar,” katanya.

Ia menjelaskan, biaya ini masuk ke kas PDAM untuk kemajuan perusahaan tersebut. “Setiap tahun, perusahaan ini diaudit oleh lembaga audit pemerintah dan independen, jadi tidak ada yang tidak transparan,” ujarnya.

Mengenai perusahaan luar daerah yang menjadi penyedia barang dalam proyek ini, menurutnya hal itu bukan wewenang PDAM Tirta Tamiang untuk menentukannya. “Karena penyediaan barang tersebut ditender dan prosesnya di Unit Layanan Pelelangan (ULP) Aceh Tamiang. Sedangkan yang di-swakelola oleh PDAM, hanya pemasangan sambungan pipa ke rumah warga,” jelasnya.

Terkait rangkap jabatan dirinya sebagai staf ahli PDAM sekaligus menjabat Kabag Teknik, menurut Jufri, awalnya ia tidak mau menerima jabatan tersebut. Namun karena tidak ada SDM yang bisa ditempatkan sebagai Kabag Teknik di PDAM Aceh Tamiang, ia pun akhirnya bersedia duduk di jabatan struktural itu. “Sebenarnya saya tidak mau menerima jabatan ini. Namun, SK Bupati Tamiagn membolehkan saya masuk dalam struktur sebagai pelaksana, bukan definitif. Saya juga tidak menerima gaji dari jabatan Kabag, hanya gaji tenaga ahli sebesar Rp 16 juta,” katanya.

Jufri berharap program air bersih yang dibiayai oleh dana hibah Australia ini tidak diributkan. Karena menurutnya tidak ada masalah dalam pelaksanaanya. Selain itu, pemerintah pusat juga sudah mengingatkan agar daerah tidak ‘ribut-ribut’ dalam pengelolaan hibah ini. “Kami khawatir, ke depan Aceh Tamiang tidak dapat bantuan hibah lagi. Sehingga yang dirugikan warga Aceh Tamiang sendiri. Seperti dialami beberapa PDAM di daerah lain yang tidak dapat bantuan hibah lagi karena ada ‘ribut-ribut’ di daerah yang menerima hibah,” ujarnya.(md) (uri/ndra/ndrianto/IA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id