Lokasi Galian C Harus Ditata Ulang | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Lokasi Galian C Harus Ditata Ulang

Lokasi Galian C Harus Ditata Ulang
Foto Lokasi Galian C Harus Ditata Ulang

BANDA ACEH – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Ir Akmal Husin mengatakan lokasi eksploitasi galian C seperti tambang pasir dan batu yang bisa merusak lingkungan perlu ditertibkan dan ditata ulang.

“Pasir dan batu kerikil itu memang penting untuk bahan bangunan, tapi jika kegiatan eksploitasinya membuat kerusakan lingkungan, kita wajib menertibkan dan memindahkan ke lokasi yang lebih cocok,” kata Akmal kepada Serambi, Senin (18/9) menanggapi laporan krisis pasir dan kerikil akibat penutupan sejumlah lokasi galian C ilegal.

Mengenai proses pemberian izin tambang galian C yang kini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Akmal menyatakan, atas pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti UU Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004, pemberian izin eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang galian C seperti pasir, batu kerikil, batu gamping, dan lainnya sudah dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi yang sebelumnya di kabupaten/kota.

Untuk pelaksanaan penerbitan, Gubernur Aceh mengeluarkan Surat Edaran Nomor 120/10855/2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral bukan Logam dan Batuan.

Dikatakan Akmal, meski proses penerbitan izin bahan tambang golongan C sudah di provinsi, namun pemeriksaan persyaratan untuk penerbitan surat izin bahan tambang golongan C yang baru maupun perpanjang diperlukan rekomendasi dari pihak kabupaten/kota.

Tugas Dinas ESDM Aceh, kata Akmal Husin, hanya memeriksa kelengkapan persyaratan yang diperlukan untuk penerbitan sebuah surat izin bahan tambang galian C. Sedangkan yang menerbitkan izinnya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Aceh.

Rekomendasi camat, persetujuan bupati/wali kota, peta wilayah lokasi bahan tambang yang akan dieksplorasi dan eksploitasi, kesanggupan mematahui peraturan dan UU Lingkungan Hidup, dan persyaratan lainnya perlu dilengkapi dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota mulai dari kepala desa, camat, bupati/wali kota dan dinas teknis lainnya di kabupaten/kota.

Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Aceh, Mahdi Nur mengatakan, sejak penerbitan SE Gubernur Nomor 120/10885/2016 Tanggal 3 Juni 2016, banyak usulan permohonan izin bahan galian C dari berbagai daerah yang telah diproses di Dinas ESDM Aceh.

Kabupaten Aceh Besar, misalnya sudah ada 21 usulan izin bahan galian C yang diproses Dinas ESDM Aceh, baik untuk perorangan maupun perusahaan. Di antaranya enam izin untuk galian pasir dan batu krikil, di mana dua berada di Gampong Barueh, Kecamatan Jantho, satu di Kecamatan Seulimuem, dan tiga di Kecamatan Indrapuri.

Luas areal tambang yang diberikan sangat terbatas, antara 0,5-2 hektare. Di Kabupaten Bireuen, udah 16 orang/perusahaan yang mengusulkan perizinan bahan galian C. Di antaranya, 13 orang mengusul izin tambang pasir dan batu. Aceh Utara enam orang/perusahaan, tiga di antaranya mengusul izin galian pasir dan batu, lainnya tanah uruk, batu kali, dan batu gunung.

Pidie, ada 13 izin, tujuh di antaranya izin galian pasir dan batu. Aceh Tamiang, 18 izin, paling banyak tanah timbun dan pasir serta batu, Aceh Tenggara 22 izin, umumnya pasir dan batu kali. Aceh Barat 18 izin, paling banyak pasir dan batu, Aceh Jaya 14 izin, paling banyak batu gajah, Aceh Selatan lima izin, Aceh Tengah tiga izin, Aceh Timur dua izin, Aceh Singkil satu dan Nagan Raya masing-masing satu izin.(her) (uri/omario/alah/RF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id