Anggota KIP Se-Aceh Gugat UU Pemilu | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Anggota KIP Se-Aceh Gugat UU Pemilu

  • Reporter:
  • Selasa, September 19, 2017
Anggota KIP Se-Aceh Gugat UU Pemilu
Foto Anggota KIP Se-Aceh Gugat UU Pemilu

BANDA ACEH – Sejumlah komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) se-Aceh akan mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 September mendatang. Gugatan itu dilayangkan atas nama personal, bukan secara kelembagaan.

Rencana itu disampaikan dalam konferensi pers di salah satu warung kopi di Banda Aceh, Senin (18/9). Mereka yang hadir adalah Cut Agus Fatahillah SH (Ketua KIP Aceh Besar), Agusni AH SE (Ketua KIP Langsa), Jufri Sulaiman SSos (Ketua KIP Aceh Utara), dan Chairul Mukhlis (komisioner KIP Aceh Utara).

Selain itu, Helmi Syahrizal SE (Ketua KIP Aceh Jaya), Firmansyah SSos (Plh KIP Pidie Jaya), Ridwan SPdi (Ketua KIP Pidie), Samsuhardi (Ketua KIP Aceh Selatan), Alhamda SH (Ketua KIP Aceh Tamiang), dan Bahagia (Ketua KIP Aceh Barat). Hadir juga Komisioner KIP Aceh, Hendra Fauzi dan Robby Saputra.

Kedua komisioner KIP Aceh telah lebih dahulu mendaftarkan gugatan UU Pemilu ke MK melalui kuasa hukumnya, Irfan Fahmi pada Jumat, 15 September lalu. Selain mereka berdua, juga ada satu orang lagi yang menggugat UU Pemilu, yaitu Feri Munandar, warga Julok, Aceh Timur. Langkah itu dilakukan setelah secara kelembagaan KIP Aceh tidak menggugat.

Hendra Fauzi menyatakan, pihaknya melakukan gugatan karena Pemerintah Pusat telah mencabut Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) melalui Pasal 557 dan Pasal 571 UU Pemilu. “Kenapa kami bersuara,kebetulan kami sebagai penyelenggara dan terikat pakta integritas,” katanya.

Pasal 557 berbunyi: Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kedua pasal tersebut mengatur tentang KIP dan Panwaslih Aceh serta kabupaten/kota, yang meliputi jumlah anggota dan masa kerja kedua lembaga itu.

Sementara Pasal 557 ayat (1), disebutkan, kelembagaan KIP hierarki dengan KPU, dan Panwaslih hierarki dengan Bawaslu. Lalu pada ayat (2) disebutkan, kelembagaan KIP dan Panwaslih wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan undang-undang ini (UU Pemilu). Pemangkasan inilah yang dinilai telah menghilangkan keistimewaan Aceh.

“Kita akan menggugat UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terkait dengan Pasal 557. Kenapa pasal itu kita anggap menganggu eksistensi KIP di Aceh. Sebenarnya pasal 557 adalah pasal sapu jagat karena telah memangkas kewenangan pemilihan yang ada di Aceh mulai dari proses rekrutmen hingga pemilihan,” ujar Hendra.

Robby menambahkan gugatan itu disampaikan bukan karena pihaknya takut kehilangan jabatan. Tetapi sebagai ruh dan semangat dalam mempertahankan undang-undang khusus yang diberlakukan di Aceh. Dia juga mengajak semua ormas dan LSM yang konsen memantau penyelenggaraan pemilu di Aceh agar sama-sama mempertahankan UUPA.

“Dalam waktu dekat kita berharap KIP kabupaten/kota (lainnya) bisa hadir nantinya dalam pertemuan terakhir kami yang kita rencanakan hari Jumat (22/9/2017), sehingga pada hari Senin (25/9/2017) kita bisa memasukkan materi gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” ujar Robby.

Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (19/9) hari ini, akan menggelar sidang perdana terhadap perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 yang dimohon oleh Tgk Muharuddin atas nama Ketua DPRA, yaitu gugatan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Sidang tersebut akan digelar pagi ini, sekira pukul 10.30 WIB, di MK, Jakarta.

Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) di DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky kepada Serambi, Senin (18/9) mengatakan, sidang perdana tersebut akan dihadiri oleh para pimpinan DPRA, para ketua fraksi, dan sejumlah anggota DPRA lainnya. “Yang pasti juga akan datang adalah tiga kuasa hukum DPRA, yaitu Burhanuddin Jalil SH, Mukhlis Mukhtar SH, dan Zaini Djalil SH,” kata Iskandar.

Terkait gugatan itu, Iskandar juga mengatakan, bahwa pihaknya tadi malam, di salah satu kawasan Menteng, Jakarta Pusat, mengadakan pertemuan terbatas dengan sejumlah tokoh Aceh di Jakarta, seperti Farhan Hamid, Feri Mursyidan Baldan, T Nasrullah SH, dan Sofyan Djalil. “Mereka ini para tokoh yang terlibat dalam UUPA. Jadi, kita berdikusi panjang lebar terkait UUPA dalam rangka memperjuangkan dan menjaganya,” kata Iskandar.

Masih menurut Iskandar, DPRA juga segera menjadwalkan pertemuan dengan Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, selaku ahli hukum dan tatanegara, yang juga banyak dilibatkan dalam pembahasan UUPA beberapa waktu lalu. “Kita akan meminta kesediaan beliau dan sejumlah tokoh nasional lainnya ini untuk menjadi saksi ahli dan memberi keterangan dalam proses sidang. Insya Allah kita akan memperjuangkan pasal UUPA yang telah dicabut ini,” pungkasnya. (mas/dan) (uri/hon//JK)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id