Harus Ada Kebijakan Provinsi | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Harus Ada Kebijakan Provinsi

Harus Ada Kebijakan Provinsi
Foto Harus Ada Kebijakan Provinsi

BANDA ACEH – Anggota Komisi IV DPRA, Asrizal H Asnawi juga menanggapi isu langkanya material galian C, berupa pasir dan kerikil yang terjadi baru-baru ini. Ketua Fraksi PAN di DPRA ini mengaku juga mengikuti perkembangan isu tersebut, bahkan ia tahu saat ini pasir dan kerikil yang dipasok ke Banda Aceh, sebagiannya diangkut dari kawasan Lamno, Aceh Jaya, bukan lagi dari wilayah Aceh Besar.

“Usaha galian C di Aceh Besar banyak yang sudah tutup, hanya beberapa tempat yang mungkin ada. Sekarang sopir truk, sebagiannya juga ambil di Lamno, tapi ini harganya beda, lebih mahal,” kata Asrizal saat diwawancarai Serambi terkait isu tersebut di Banda Aceh, Sabtu (16/9).

Menurutnya, selama ini banyak pihak mengeluh akibat langkanya material galian C tersebut, seperti pengembang, kontraktor, sopir truk, juga masyarakat biasa yang sedang membangun rumah ataupun bangunan lainnya. Jikapun sekarang ada bahannya, kata Asrizal, tentu harganya lebih mahal dibanding harga sebelumnya.

“Yang biasanya sampai Banda Aceh itu cuman 550 ribu per empat kubik, sekarang sudah satu juta rupiah. Muatannya juga tak sampai empat kubik lagi, karena sopir ambil bahannya dari Lamno. Para sopir tidak mau ambil risiko bawa pulang terlalu penuh muatan, karena ada dua gunung yang dilintasi dari sana,” kata Asrizal.

Oleh karena itu, lanjutnya, Pemerintah Aceh atau pemerintah provinsi harus segera mengambil kebijakan untuk persoalan ini. Menurut politisi PAN Aceh itu, kewenangan izin pertambangan khusus untuk galian C tersebut saat ini berada di pemerintah provinsi. “Dari bupati atau dari kabupaten itu hanya rekomendasi, tapi izinnya tetap dari provinsi,” katanya.

Asrizal juga sangat sepakat, penertiban galian C yang dilakukan Pemerintah Aceh Besar, semata-mata untuk menjaga lingkungan di kawasan itu yang dinilai selama ini semakin parah, bahkan beberapa waktu lalu menyebabkan kekeringan. Tapi pemerintah juga harus melihat proses pembangunan, yang membutuhkan bahan dasar galian C.

“Proyek-proyek pemerintah, masyarakat yang membangun rumah, itu kan juga butuh galian C. Kan tidak mungkin itu harus terhenti gara-gara galian C tidak ada,” katanya.

Asrizal menambahkan, langkanya pasir juga membuat harga material C itu melangit, seperti yang ia katakan mencapai Rp 1 juta per empat kubik, yang biasanya hanya Rp 500 hingga Rp 550 ribu. Selain itu, langkanya pasir juga mengakibatkan pengangguran para pekerja bangunan.

“Pekerja bangunan tentu harus berhenti kerja karena tidak ada material tersebut, kemudian sopir truk juga macet, tidak ada barang. Belum lagi para pekerja di kawasan eksplorasi tersebut yang kehilangan pekerjaannya,” kata Asrizal.

Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah Aceh mengeluarkan kebijakan terkait hal ini. Ia menyarankan, pihak terkait untuk studi kelayakan tempat eksplorasi galian C. “Tentunya ada tempat yang bisa dieksplor ada tempat yang tidak, seperti tempat yang selama ini ada izin saya rasa tinggal lanjut saja, semoga ada kebijakan dan solusi,” pungkas Asrizal. (dan) (uri/homas/ebriani/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id