Sekolah Baru Bukan Solusi | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Sekolah Baru Bukan Solusi

Sekolah Baru Bukan Solusi
Foto Sekolah Baru Bukan Solusi

* Kasus Penyegelan SDN 4 Desa Kuala

CALANG – Wacana Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk membangun sekolah baru bukanlah sebuah solusi yang tepat pasca kasus penyegelan SDN 4 di Desa Kuala, Kecamatan Indra Jaya oleh pemilik tanah karena belum ada ganti rugi.

“Membangunan sekolah baru butuh waktu lama dan membuat ratusan murid semakin lama telantar di tenda jika mengunggu hingga adanya gedung baru, maka lebih baik diganti rugi saja, lagi pula gedung yang yang dipakai selama ini sudah tercatat sebagai aset Pemerintah Aceh Jaya,” ujar Wakil Ketua DPRK Aceh Jaya T Hasyimi Puteh kepada Serambi, Minggu (17/9).

Dijelaskannya apabila Pemkab membangunan sekolah baru belum ada jaminan proses akan berjalan mulus. Sebab masih ada tahapan lanjutan seperti pengadaan tanah, dan lobi-lobi kepada pemerintah pusat untuk mendapat anggaran pembangunan gudung sekolah yang baru.

“Itu pun belum jelas dikabulkan atau tidak. Jika dipaksanakan dibangun lagi, maka baru bisa digunakan pada 2019 mendatang, karena pada 2018 harus dilakukan pembebasan tanah dan pengerjaan fisik,” tegasnya.

Menurut Hasyimi pihaknya meminta Pemkab Aceh Jaya mencermati kembali keputusan membangun sekolah baru bagi murid SDN 4 di Desa Kuala, Kecamatan Indra Jaya setelah sekolah tersebut disegel pemilik tanah. Sebab, katanya, masalah itu bukan berhadapan dengan pemilik tanah akan tetapi dengan pengadilan. Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan Ketua DPRK terkait masalah tersebut.

Menurut rencana DPRK juga akan memanggil bupati untuk didengarkan penjelasannya. “Putusan hukum tidak boleh diabaikan,” ujarnya. Hasyimi menyarankan lebih baik Pemkab Aceh Jaya menjalani saja putusan hukum yang sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap) dengan segera mengganti rugi tanah yang sudah dibangun SDN 4 sejak 2007. “Agar ratusan murid bisa kembali lagi ke tempat semula dan tidak terlunta-lunta belajar di tenda,” ujarnya.

Seperti diketahui salah satu putusan hukum dari Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2014 menyebutkan bahwa kepemilikan tanah tersebut sah milik penggugat dan tergugat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya harus mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya, dan jika memiliki etikat baik harus melakukan ganti rugi.

Menurut Hasyimi Puteh dalam putusan pengadilan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sebagai terhukum diminta membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp 1.500.000/hari sejak putusan diucapkan dan dilaksanakan.

“Jika dihitung nilainya sudah mencapai Rp 2 miliar lebih, belum lagi ganti rugi tanah yang mencapai Rp 800 juta. Ini terjadi akibat pemerintah lalai menjalankan putusan pengadilan,” katanya kepada Serambi kemarin.

Ia menambahkan apabila sejak awal putusan pengadilan dijalankan oleh pemerintahan yang lama tentu nilai ganti rugi tanah hanya sekitar Rp 800 juta dengan luas 8.698 meter persegi dan dihitung Rp 100 ribu/meter.

Jumlah tersebut, katanya, kemungkinan bisa lebih kecil lagi apabila persoalan ini dimusyawarahkan dengan pemilik tanah pasca putusan hukum. Namun sangat disayangkan pemerintah yang lama tidak mau membayarnya dan memilih melawan dengan melakukan banding dan kasasi.

“Saya meminta Pemerintah Aceh Jaya untuk mencermati putusan hukum supaya tidak salah mengambil kebijakan, sebab jika salah akan dicap sebagai pemerintah yang melanggar hukum. Kita tetap mendukung semua kebijakan pemerintah yang benar dan strategis untuk kepentingan masyarakat Aceh Jaya ke depan,” sebutnya.(c45) (uri/aufik/arahdiba/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id