Aceh dan Politik Identitas | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Aceh dan Politik Identitas

Aceh dan Politik Identitas
Foto Aceh dan Politik Identitas

Oleh Taufiq Abdul Rahim

SUDAH lebih dari satu dekade Aceh berstatus sebagai daerah otonomi khusus, sejak disahkannya UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Selanjutnya, setelah berlakunya UUPA di Aceh, maka secara sah menyandang predikat sebagai daerah khusus sebagai pengakuan politik pasca konflik dan mengusung kondisi damai dalam kehidupan masyarakat Aceh. Sudah menjadi kemestian seluruh pasal dalam UUPA itu diterjemahkan serta dijelaskan lebih lanjut dalam bentuk qanun yang dilahirkan oleh Pemerintah Aceh, melalui berbagai peraturan dan UU yang berlaku di Aceh melalui lembaga legislatif atau DPRA, sebagai identitas politik kehususan Aceh.

Kekhususan yang menjadi identitas politik Aceh sesungguhnya melahirkan kebijakan yang berbeda dari pemeritah RI, dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Kekhususan Aceh menjadi terasing dalam konteks politik nasional, sehingga seringkali tanpa pengawasan dari Pemerintah Aceh itu sendiri, sebagai kesepakatan kolektif dan seringkali dalam pengesahan UU secara Nasional kekhususan Aceh itu dianggap “kekhususan Aceh itu tidak pernah ada” (there being no special for Aceh).

Menggerogoti UUPA
Keputusan-keputusan politik secara Nasional melalui pembuatan peraturan atau UU (seperti, UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu), kemudian menimbulkan reaksi dari sebagian kalangan masyarakat, politisi, partai politik dan para aktivis atas pengangkangan terhadap UUPA dan kekhususan Aceh. Ini sebagai representasi adanya upaya menggerogoti dan menggerus UUPA dalam konteks politik yang lebih umum untuk kepentingan politik pelaksanaan pemilu Nasional, sehingga pemberlakuan politik terhadap Aceh dalam pelaksanaannya sama seperti daerah lain, meskipun Aceh memiliki aturan terhadap pelaksana dan pengawas pemilu.

Kritik terhadap tidak konsisten pelaksanaan politik dan berbagai praktik politik di Aceh dengan tidak ampuhnya UUPA dilaksanakan secara langsung, efektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara politik bukan saja terhadap persoalan UU No.7/2017, tetapi banyak lagi seperti Pilkada serentak 2017 lalu juga tidak jelas menggunakan peraturan yang mana. Hanya saja selalu terlambat bereaksi setelah pengangkangan UUPA disadari setelah berlangsung dan merasa dirugikan.

Demikian juga ada beberapa qanun lainnya yang telah disahkan oleh DPRA secara konsisten tidak dilaksanakan dan tidak mampu dilakukan secara tegas. Melalui analisis diskursif, hal ini dapat dinilai serta disikapi sebagai usaha menyingkap relasi ideologis yang berlaku setelah pemberlakuan kekhususan Aceh, seringkali kontroversial dan ambivalensi.

Para politisi Aceh sendiri kemungkinan juga tidak memiliki kemampuan counter knowledge, sehingga menjadi the voiceless, untuk kembali muncul bersuara setelah itu dengan “tiruan yang buram” (blurred copy) bereaksi menggugat dalam keadaan terpaksa seperti Aceh kehilangan identitas para elite politiknya yang lalai dan tidak peduli atau abai.

Dengan pemahaman sederhana masyarakat Aceh berkaitan dengan relasi kekuasaan melatarbelakangi kekhususan Aceh dan pemerintah pusat, ini berkaitan dengan satu kekuasaan politik saja, akan tetapi kondisi politik Aceh juga dikaitkan dengan satu ajang pertukaran dan pembahagian kekuasaan. Dalam hal ini yang berlangsung di Aceh sesungguhnya relasi kekuasaan dalam wacana yaitu: Pertama, kekuasaan politis (adanya kekuasaan bentukan transisi kepentingan pusat dan Aceh); Kedua, kekuasaan intelektual (perkembangan pendidikan Aceh melalui sains, teks, lunguistik dan pengetahuan lainnya); Ketiga, kekuasaan kultural (kanonisasi selera, teks, dan nilai-nilai, misalnya Aceh memiliki kategori estetika konflik, menjadi daerah damai); Dan, keempat, kekuasaan moral (apa yang baik dilakukan dan tidak baik dilakukan oleh Aceh).

Sehingga relasi ini beroperasi berdasarkan ideologi yang diperkenalkan oleh Gramsci disebut hegemoni (suatu pandangan bahwa gagasan tertentu lebih berpengaruh dari gagasan lain), sehingga kebudayaan, perilaku politik, peraturan tertentu lebih dominan dari kekhususan yang dimiliki oleh Aceh itu sendiri. Jadi identitas Aceh dengan kekhususan tidak lebih hanya sebagai bentuk “legitimasi” atas superioritas Pemerintah RI terhadap inferioritas identitas politik Aceh. Dalam hal ini berlakunya “hegemoni kultural kekuasaan politik” sebagai praktik politik terhadap kekhususan Aceh yang tidak berkesudahan yang terus berlangsung dalam wacana daerah khusus.

Representasi identitas bukan persoalan benar atau salah, tetapi juga sebagai formasi dan juga deformasi dari pengakuan secara politik. Bahkan semestinya identitas politik kekhususan Aceh dideformasikan secara terus menerus tanpa henti, dari kepekaan, merawat, menjaga, memperkuat secara aturan atau qanun yang semakin lama semakin khas ke arah satu kawasan geografis Aceh, meskipun akan berhadapan dengan para opportunis, munafik politik dan intelektual.

Adanya ketegasan dalam batas teritorial politik, meskipun terkadang identitas politik kehususan Aceh sedikit imajinatif, tanpa peduli ada yang mengakui identitas khusus atau tidak. Namun, pemerintah pusat tetap dianggap Aceh sebagai kawasan “nun” jauh di sana yang eksotik, yang megah, penuh dengan romantisme, memiliki sumber daya alam melimpah dan bermacam ragam, penuh kenangan, terus berimajinasi, dan penuh dengan janji-janji yang rakyatnya mengharapkan meningkatnya kesejahteraan hidup.

Bergerak dinamis
Aceh terus bergerak dinamis dengan berbagai kegiatan politik yang seringkali sulit ditebak secara rasional atau perkiraan-perkiraan konflik baru yang acapkali diperkirakan akan terjadi pada saat ada pesta demokrasi, layaknya panggung drama yang diperankan oleh para politisi dan sutradara yang diatur di pusat pemerintahan. Sedangkan setting-nya ini, seringkali menggunakan orang-orang tertentu menciptakan konflik baru yang setengah khayal, setengah nyata yang tidak mempunyai identitas dan warna politik, tidak memiliki integritas kecuali warna sepia atau coklat tua.

Semua ini bermula dari persoalan identitas Aceh, identitas itu sendiri adalah sesuatu yang tidak pernah utuh. Memanfaatkan identitas yang dikaitkan dengan kesejahteraan individu digeneralisir untuk membuat konflik baru untuk membentuk sebuah identitas konflik Aceh baru. Jadi identitas kekhususan Aceh layaknya papan tulis, yang jejak-jejaknya bisa dihapus, agar keinginan politik tanpa identitas bisa dipraktikkan memaksakan nilai-nilai peraturan secara Nasional dapat diterapkan dan dilaksanakan di Aceh.

Paraturan dan perundang-undangan Nasional beroperasi dalam ruang-ruang identitas politik Aceh, meskipun dapat membuat batas-batas yang tegas antara kekhususan dan umum, bukan sebagai nilai fiksi atau sekadar imajinasi dalam pikiran sebagian elite politik Aceh.

Identitas politik kekhususan Aceh sebagai superioritas kekuasaan politik, terdapat relasi kekuasaan, dominasi, dan hegemoni yang kompleks. Kebijakan-kebijakan harus diakui sebagai keacehan, stereotip tentang Aceh yang suka berkonflik saat ini juga tetap disebarluaskan di luar. Jika berlaku invasi melalui konstruksi pranata aturan identitas khusus Aceh bisa hilang.

* Dr. Taufiq Abdul Rahim, SE, M.Si., Dosen Fakultas Ekonomi/Ketua LP4M Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) dan Dosen FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Email: [email protected] (uri/ngbert/atoel/EL)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id