Perlunya Desk Otsus Aceh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Perlunya Desk Otsus Aceh

Perlunya Desk Otsus Aceh
Foto Perlunya Desk Otsus Aceh

Oleh Amrizal J. Prang

KONTROVERSI pencabutan (legislative review) Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) UUPA melalui Pasal 571 huruf d UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), telah menuai polemik (pro-kontra). Salah satunya, Ketua YARA, Safaruddin, yang setuju dengan pencabutan pasal-pasal tersebut, bahkan menjadi pihak terkait. Sementara, anggota DPRA, Samsul Bahri dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) dan Kautsar dari Partai Aceh (PA), serta kelembagaan DPRA malah sebaliknya tidak setuju, sehingga melakukan gugatan/permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya, di samping telah mencabut kekhususan Aceh, juga tidak dilakukan konsultasi dan pertimbangan DPRA sebagaimana Pasal 269 UUPA.

Sedangkan, di kalangan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, juga memunculkan dua pandangan. Diwakili oleh ketuanya, Ridwan Hadi, menganggap gugatan tersebut bukan wewenang KIP dan tidak perlu dilakukan gugatan, serta menerima UU Pemilu. Berbeda, dengan anggotanya, Hendra Fauzi dan Robby Syahputra secara personal malah melakukan gugatan ke MK, karena menganggap Pasal 571 huruf d UU Pemilu tersebut telah mereduksi keberadaan dan jumlah anggota KIP sebagaimana diatur dalam UUPA (Serambi, 16/9/2017).

Uji materil
Terlepas, adanya dinamika dan pro-kontra dalam menyikapi pencabutan pasal-pasal tersebut. Dalam konteks negara hukum menggugat UU adalah hak setiap warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Berdasarkan Putusan MK No.006/PUU-III/2005 jo Putusan No.11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, pengertian dan batasan kerugian konstitusional, serta kedudukan hukum (legal standing), sebagaimana Pasal 51 UU No.24/2003 tentang MK, harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b) hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh UU yang diuji; c) kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial dapat dipastikan akan terjadi; d) adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya UU tersebut; dan e) adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berangkat dari 5 (lima) persyaratan dan dihadapkan dengan hak konstitusional Samsul Bahri dan Kautsar, kelembagaan DPRA, dan anggota KIP, secara materil nyaris tidak terlihat kerugiannya. Karena, satu sisi perubahan jumlah dan struktur penyelenggara pemilu (KIP) menjadi kewenangan pembentuk UU (DPR RI). Begitu juga secara formil, berdasarkan Pasal 20 UUD 1945 pembentukan dan perubahan suatu UU juga menjadi kewenangan DPR RI, dan tidak melibatkan DPRA. Namun demikian, bukan berarti tidak ada potensi kerugian konstitusional para pemohon/penggugat. Jika diinterpretasikan Pasal 571 huruf d UU Pemilu membatalkan pasal-pasal khusus dan mengabaikan kewenangan khusus sebagaimana Pasal 269 UUPA yang diakui Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.

Oleh karena itu, sangat tergantung pada interpretasi MK, apakah substansi pasal-pasal tersebut dianggap bagian kekhususan Aceh atau sebaliknya? Bercermin pada proses pembatalan Pasal 256 UUPA oleh MK, berkaitan pembatasan calon perseorangan (independen) dalam Pilkada, dalam paragraf [3.13.6] Putusan MK No.35/PUU-VIII/2010, calon perseorangan tidak dianggap bagian keistimewaan atau kekhususan Aceh, sebagaimana Pasal 3 UU No.44/1999 tentang Keistimewaan Aceh. Hal serupa disebutkan juga dalam paragraf [3.15.6] Putusan MK No.5/PUU-V/2007. Selanjutnya, dalam paragraf [3.15.7] putusan tersebut, berbunyi: Tata cara pemilihan kepala daerah yang diatur Pasal 65 ayat (1) UUPA tidak termasuk sebagai keistimewaan Aceh.

Bahkan, ketentuan ini menjadi landasan bagi Pasal 56 Ayat (1) UU Pemda, sebagai suatu ketentuan yang berlaku umum bagi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia. Setelah itu MK juga membatalkan Pasal 67 ayat (2) huruf g UUPA, melalui Putusan MK No.51/PUU-XIV/2016, pada 1 Agustus 2016, berkaitan pencalonan kepala daerah yang berstatus mantan narapidana. Ironisnya, MK hanya mengacu yurisprudensi Putusan MK No.42/PUU-XIII/2015, yang membolehkan pendafataran calon mantan narapida.

Uji formil
Berangkat, dari pertimbangan dan putusan MK tersebut, terlihat pasca penggatian UU No.18/2001 tentang Otonomi Khusus Aceh dengan UUPA, MK hanya mengakui keistimewaan Aceh sebagaimana diatur Pasal 3 UU No.44/1999. Oleh karena itu, mengingat kemungkinan tersebut kepada para pemohon, khususnya kelembagaan DPRA sebaiknya juga melakukan uji formil UU Pemilu. Hal ini karena secara yuridis formil, pembatalan kedua pasal UUPA tersebut, dilakukan secara tidak prosedural karena mengabaikan kewenangan atributif DPRA yang diberikan oleh Pasal 269 UUPA. Di mana sebelum perubahan/pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4), DPR tidak melakukan konsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA. Apalagi, secara ketentuan Pasal 269 sifatnya merupakan ketentuan mandatori (mandatory provision), yang mutlak harus dilaksanakan.

Untuk itu, dalam melakukan uji formil persyaratannya diatur berdasarkan Putusan MK No.27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2009, bahwa pengujian formil UU terhadap UUD 1945 hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 45 hari sejak UU dimaksud disahkan. Jika mengacu pembentukan UU Pemilu, yang disahkan pada 15 Agustus 2017, maka bagi para pemohon, khususnya kelembagaan DPRA masih bisa menyertakan permohonan uji formil UU Pemilu sampai 30 September 2017.

Meskipun dalam UUD 1945, tidak disebutkan konsultasi dan pertimbangan DPRA bagian dari landasan yuridis formil atau prosedur perubahan UU, namun pasal ini niscaya dipatuhi DPR RI sebagai peraturan khusus juga menjadi bagian dari delegasi konstitusi (Pasal 18B ayat (1) UUD 1945). Sebagaimana, paragraf [3.19] Putusan MK No.27/PUU-VII/2009, berbunyi: “Jika tolak ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang UU, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolak ukur atau batu uji dalam pengujian formil”.

Kerawanan UUPA
Meskipun demikian, penentuan pembatalan atau tidak terhadap pasal-pasal UUPA tersebut sangat tergantung pada MK, sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Sebagaimana, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 disebutkan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Selanjutnya, kewenangan pengujian UU oleh MK diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) UU No.24/2003 tentang MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Merujuk beberapa putusan MK yang hanya mengakui keistimewaan menurut Pasal 3 UU No.44/1999, maka keberadaan dan sebagian substansi UUPA rawan untuk digugat dan dibatalkan kembali. Hal ini, dikarenakan sebagian substansi UUPA masuk dalam kategori umum dan tidak terdapat penyebutan secara eksplisit bagian dari pelaksanaan kekhususan atau keistimewaan Aceh. Namun, jika merujuk sistem hukum, melalui penemuan hukum (rechtsvinding), salah satunya melalui interpretasi historis atau sejarah lahirnya UUPA, sejatinya tidak serta merta dicabut.

Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan konflik baru dikemudian hari antara pemerintah pusat dengan pemerintahan Aceh, maka pembentukan desk otonomi khusus Aceh menjadi keniscayaan. Desk ini, diisi dari berbagai elemen, Pemerintah Aceh, DPRA, Pemerintah Pusat, akademisi, ulama, intelektual, dan masyarakat sipil. Mereka yang akan melakukan kajian dan penelitian kembali dari segala aspek, mulai dari hukum, sosial politik, ekonomi dan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintahan Aceh.

Selanjutnya, melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat, DPR RI, MK dan elemen-elemen lainnya. Sehingga, semua elemen memahami keberadaan UUPA, terutama asbabun-nuzul atau latar belakang lahirnya UUPA. Sehingga, jika pemahaman ini sudah sinkron dan harmonis antara pemerintah pusat, DPR RI dan MK dengan pemerintahan Aceh, maka tidak mudah membatalkan UUPA. Kalupun, diubah berdasarkan kesepakatan dengan DPRA sebagaimana Pasal 269 UUPA. Semoga!

* Dr. Amrizal J. Prang, SH., LL.M., Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe. Email: [email protected] (uri/homas/ebriani/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id