Gugatan Komisioner KIP Diprediksi Kandas | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Gugatan Komisioner KIP Diprediksi Kandas

Gugatan Komisioner KIP Diprediksi Kandas
Foto Gugatan Komisioner KIP Diprediksi Kandas

* Keputusan KIP Aceh Sudah Benar

 BANDA ACEH – Gugatan judicial review (uji materi) terhadap UU Pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh dua komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Hendra Fauzi dan Robby Syaputra, diprediksi bakal kandas.

Prediksi tersebut disampaikan Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada, dalam keterangan tertulisnya kepada Serambi, Jumat (15/9) malam.

Prediksinya itu cukup beralasan, sebab menurut dia, yang berkaitan langsung atas dicabutnya dua pasal UUPA melalui UU Pemilu adalah kelembagaan, bukan personal. Karena itulah, Hakim Panel MK saat menerima berkas gugatan dua Anggota DPRA, Kautsar dan Tiyong, sempat mempertanyakan mengapa bukan lembaga yang menggugat.

Aryos menegaskan, gugatan personal warga dengan gugatan secara kelembagaan negara adalah dua dimensi yang berbeda.

“Jadi kuncinya, jika perkara ini mau disidangkan, maka lembaga KIP yang menggugat, kalau person pasti ditolak, karena ini menyangkut kelembagaan. KPU RI kemarin kan ketika uji materi gugat secara kelembagaan, bukan personal,” tukasnya.

Meski demikian, Aryos mengapresiasi upaya yang dilakukan dua komisioner KIP tersebut, dan itu sah-sah saja dilakukan dalam kapasitas personal Komisioner KIP Aceh. Terlebih apabila penerapan UU Pemilu tersebut merugikan hak konstitusionalnya secara langsung.

Ia juga mengapresiasi sikap KIP Aceh yang secara kelembagaan tidak ikut-ikutan latah menggugat. Apa yang disampaikan Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi, bahwa KIP tidak memiliki kewenangan mengajukan judicial review karena tidak dibenarkan untuk menafsirkan undang-undang, menurut Aryos sudah benar. Karena secara tupoksi, KIP Aceh hanya berwenang untuk menyelenggara pemilu.

“Kedudukan hukum lembaga diatur jelas dalam UUPA, bahwa KIP Aceh satu kesatuan dengan KPU RI sebagaimana tertuang dalam  dalam Pasal 1 ayat (12) UUPA. Ini bisa dilihat dari manajemen penyelenggaraan, aturan pelaksana, hingga anggaran, dan komposisi kesekretariatan, semua tunduk pada KPU Pusat. Jadi sangat tidak rasional apabila KIP Aceh menggugat kedudukannya sendiri,” ujar Aryos.

Selain bertentangan dengan UUPA, kata Aryos KIP Aceh bisa saja diadukan ke DKPP karena melakukan pelanggaran kode etik. Gugatan akan mengindikasikan bahwa KIP tidak mau tunduk dan patuh pada ketentuan undang undang yang mengamanatkan kelembagaan KIP Aceh, yang hirarki dan satu kesatuan dengan KPU RI.

“Keputusan KIP Aceh untuk tidak menggugat secara kelembagaan meyakinkan publik bahwa KIP Aceh secara kelembagaan memiliki integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas” jelas dosen FISIP Unsyiah ini.

Aryos juga membantah pernyataan Komisioner KIP Aceh, Hendra Fauzi, yang merasa mendapatkan punishment

atas tanggapannya terhadap gugatan UU Pemilu. “Saya tidak tahu apakah beliau kurang ngopi atau piknik. Yang jelas dalam pernyataan kami tidak ada mengatakan KIP Aceh tidak independen selama menyeleggarakan pemilu. Hanya saja reaksi publik tentu akan berbeda ketika KIP Aceh secara lembaga ikut latah tergiring polemik UU Pemilu,” demikian Aryos.

Mantan Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Timur, Zainal Abidin SE, mendukung langkah gugatan judicial review (uji materi) terhadap UU Pemilu yang diajukan secara personal oleh dua Anggota DPRA, dua komisioner KIP Aceh, dan seorang warga Julok, Aceh Timur.

Menurutnya, perlu dukungan penuh dari semua pihak untuk merespon gugatan yang diajukan para pihak tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Perlu dukungan dari semua pihak untuk mempertahankan kewenangan dan kekhususan Aceh dalam urusan Pemilu,” ucap Zainal kepada Serambi, Sabtu (16/9).

Seperti diketahui, selain lembaga DPRA, sejauh ini ada lima warga Aceh yang mengajukan gugatan secara personal. Mereka adalah dua Anggota DPRA, Kautsar dan Samsul Bahri alias Tiong, dua Komisioner KIP Aceh Hendra Fauzi dan Robby Syahputra, serta seorang warga Julok, Aceh Timur, Feri Munandar.

Gugatan tersebut terkait dengan pencabutan dua pasal dalam UUPA melalui UU Pemilu. Yaitu Pasal 57 dan 60 yang mengatur tentang kedudukan KIP dan Panwaslih Aceh.

Zainal mengingatkan, seluruh penyelenggara dan pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota direkrut oleh Komisi A DPRK. Karena itu, selaku lembaga yang memiliki legal standing, ia meminta Komisi A DPRK seluruh Aceh mendukung gugatan itu.

“Kita harap semua stake holder di tingkat kabupaten/kota mendukung gugatan yang diajukan para pihak ke MK ini. Jangan biarkan mereka sendirian ke Jakarta, karena perjuangan mereka untuk mempertahankan kepentingan Aceh,” kata Zainal.

Hal yang sama juga diharapkannya dari KIP Kabupaten/Kota. Zainal heran mengapa hanya dua komisioner dari KIP yang menggugat UU Pemilu tersebut.  “Seluruh KIP kabupaten/kota direkrut oleh DPRK. Tapi kenapa hanya dua anggota Komisioner KIP Aceh yang punya keberanian untuk menggugat? Padahal KIP kabupaten/kota juga merupakan pihak terkait yang punya kepentingan sama, tapi kenapa tidak menggugat?” tanyanya.

Lantas bagaimana dengan Panwaslih? Zainal mengatakan, lembaga pengawas ini tidak memiliki legal standing untuk menggugat karena berifat adhoc dan masa tugasnya telah berakhir pada Agustus 2017 kemarin. “Karena itu perlu sinergitas antara DPRK, KIP seluruh kabupaten/kota, dan seluruh mantan pengawas Pilkada se-Aceh untuk mendukung gugatan ini,” pungkas Zainal.(dan/c49) (uri/atrya/ratama/SP)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id