Dokter PTT Pertanyakan Status | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Dokter PTT Pertanyakan Status

Dokter PTT Pertanyakan Status
Foto Dokter PTT Pertanyakan Status

* Sudah Lulus tapi tak Keluar NIP

BANDA ACEH – Sebanyak 12 dokter/dokter gigi Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan (PTT Kemenkes) di Aceh yang sudah lulus tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2016 mempertanyakan kenapa hingga kini belum keluar Nomor Identitas Pegawai (NIP). Padahal, mereka telah dinyatakan lulus CPNS sejak Februari 2017.

Salah satu dokter PTT, dr Muhammad Iqbal kepada Serambi, Jumat (15/9), menyatakan, pihaknya telah mempertanyakan hal itu ke Kantor Badan Kepegawaian Aceh (BKN) Regional VIII Aceh. Namun, pihak BKN menyampaikan bahwa berkas penetapan NIP ke-12 dokter tersebut tidak dapat diproses karena mereka dinilai tidak memenuhi syarat.

“Kami dianggap tidak memenuhi syarat karena kami diangkat mulai 1 Oktober 2015. Tapi, kenapa di daerah lain yang diangkat 1 Oktober 2015 bisa lewat? Kalau memang itu aturan secara nasional bisa kita maklumi, tapi kenapa hanya Aceh saja yang bermasalah? Padahal kebutuhan tenaga medis di daerah saat ini masih kurang,” katanya.

Ke-12 dokter tersebut adalah dr Muhammad Iqbal (bertugas di Aceh Barat), dr Igen Marhid Chaidir (Aceh Tenggara), drg Tuty Dwi Hastuty (Aceh Tenggara), dr Fauzan Husaini Syahputra (Bener Meriah), drg Marlina Isma (Bener Meriah), drg Rizkan Permana (Aceh Tengah), drg Refasary Ifani (Pijay), drg Evita Mutiara Peron (Pijay), drg Novi Raihani (Aceh Utara), drg Thisa Humaira (Aceh Utara), drg Qurrata Akyuni (Aceh Utara), dan drg Siti Alya Humaira (Aceh Utara).    

Untuk itu, pihaknya mempertanyakan persoalan tersebut ke Kementerian Kesehatan RI di Jakarta dan bertemu dengan staf Kemenkes bernama Tiwi di Biro Kepegawaian. Menurut Tiwi, pihaknya tidak mempersoalkan dokter/dokter gigi PTT Kemenkes yang diangkat 1 Oktober 2015 sebagai CPNS bagi yang telah lulus seleksi administrasi serta ujian kompetensi dasar.

Apesnya, terhitung Februari 2017 para dokter ini telah diputuskan kontrak sebagai dokter PTT. Di sisi lain, harapan ingin diangkat sebagai abdi negara juga tak jelas. Namun demikian, hingga saat ini mereka masih melaksanakan tugas sebagai dokter PTT, meskipun tidak menerima gaji. “Saat ini nasib kami terkatung-katung, sampai kapan kami harus bersabar,” ujarnya.

Kepala BKN Regional VIII Aceh, Makmur Ibrahim SH MHum menyatakan, ke-12 dokter/dokter gigi PTT Kemenkes tersebut tidak memenuhi syarat karena diangkat 1 Oktober 2015. Salah satu syarat khususnya adalah pelamar adalah bidan, dokter, dokter gigi PTT Kemenkes yang diangkat oleh Menteri Kesehatan dan aktif melaksanakan tugas terhitung mulai 1 September 2015.

Hal itu berdasarkan pengumuman syarat penerimaan dari Kemenkes Nomor: TU.02.06/IV/251/2016 tentang penerimaan aparatur penyelenggara negara di lingkungan pemerintah daerah tahun 2016 dari PTT Kemenkes. “Ke 12 orang ini bukan diangkat 1 September 2015, tapi diangkat 1 Oktober 2015. Karena itu, tidak memenuhi syarat dan tidak mungkin kami tetapkan,” jelasnya.

Terkait adanya dokter/dokter gigi PTT Kemenkes yang diangkat 1 Oktober 2015 bisa menjadi PNS di provinsi lain, Makmur menyatakan, bahwa hal itu akan menjadi masalah bagi daerah itu ke depan karena melanggar aturan. Sementara BKN Pusat telah mengeluarkan surat bernomor D.26-30/V.75-1/39 tanggal 4 Juli 2017 yang isinya melarang mengangkat pelamar yang tidak memenuhi syarat.(mas) (uri/leny/andraini/GC)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id