Pembangunan Kolam Wisata di Hutan Kota Dihentikan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pembangunan Kolam Wisata di Hutan Kota Dihentikan

Pembangunan Kolam Wisata di Hutan Kota Dihentikan
Foto Pembangunan Kolam Wisata di Hutan Kota Dihentikan

* PTPN I Langsa: Pemegang Saham belum Beri Izin

LANGSA – Rekanan PT Sultan Putra Perkasa terpaksa menghentikan pembangunan kolam dan sarana pendukung di kawasan wisata Hutan Kota di Gampong Paya Bujok Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro, dengan pagu Rp 3,4 miliar anggaran Otsus tahun 2017. 

Pasalnya, pihak PTPN I Langsa belum bisa memberikan izin lahan kebun kelapa sawit itu digunakan untuk kepentingan umum yakni perluasan kawasan Wisata Hutan Kota, karena izin dari pemegang saham (PTPN III) dan Menteri BUMN belum terbit. Proses pembebasan lahan antara Pemerintah Kota Langsa dan PTPN I pun dianggap belum tuntas.

Berapa hari lalu, pihak PTPN I Langsa dengan pengamannya (Satpam) dibekup Kepolisian, mendatangi pihak rekanan yang sedang melakukan pekerjaan, dan meminta pekerja memberhentikan sementara proses pekerjaan di areal kebun PTPN I itu, sebelum selesainya proses pembebasan lahan.

Kabid Sarana dan Prasarana Disporapar Langsa, Abdul Rani, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek itu, Sabtu (16/9) mengatakan, kontrak paket pengerjaan pembangunan kolam dan sarana pendukung wisata hutan kota tersebut dimulai sejak tanggal 9 Juli dan akan berakhir tanggal 9 Desember 2017 mendatang.

Dijelaskannya, untuk pebangunan kolam dan sarana pendukung hutan kota ini dibutuhkan areal sekitar 3,5 hektar, dan lahan tersebut berada di perkebunan PTPN I Langsa di Gampong Paya Bujok Seuleumak ini. Sebelumnya, Pemko Langsa sudah meminta pembebasan lahan PTPN I Langsa sekitar 6 hektare untuk kebutuhan pembangunan fasilitas umum dimaksud. Namun menurut pihak perusahaan perkebunan itu, proses ganti rugi lahan antara Pemko dan PTPN I belum tuntas.

Rani menambahkan, penghentian pengerjaan pembangunan kolam dan sarana pendukung wisata hutan kota ini, dikhawatirkan berdampak pada mangkraknya proyek tersebut. Karena masa kerjanya sangat terbatas. “Kontrak pelaksanaannya dimulai sejak 9 Juli lalu, dan berakhir tanggal 9 Desember mendatang.

“Setahu saya, proses pembebasan lahan itu sudah berjalan, dan baru-baru ini Pemko dan PTPN I Langsa sudah turun ke lokasi melakukan pengukuran untuk lahan 6 hektare di lokasi perkebunan PTPN I yang bersebelahan dengan Hutan Kota ini,” ujarnya.

Sementara itu Direktur PT Sultan Putra Perkasa yang memenangkan tender proyek ini, Zainal, kemarin menyebutkan, pihaknya terpaksa menghentikan pekerjaan paket pembangunan kolam dan sarana pendukung wisata hutan kota ini karena mendapat larangan pihak PTPN I Langsa.

“Berapa hari lalu pihak dinas membolehkan kami memulai pekerjaan, maka kami langsung membawa alat berat (beco) ke lokasi. Namun baru selesai menumbangkan 10 batang pohon sawit, kami didatangi pihak pengamanan PTPN Langsa yang meminta kami menghentikan pekerjaan,” sebutnya.

Menurut Zainal, dalam beberapa hari ini belum ada kepastian baik dari pemerintah maupun PTPN I, kapan pihaknya bisa melanjutkan pekerjaan proyek fasilitas umum masyarakat milik Pemko Langsa di kawasan RTH Hutan Kota Langsa ini.

“Secara teknis kami sangat dirugikan, karena waktu sesuai kontrak pekerjaan ini terus berjalan. Jika tidak ada kepastian kapan kami bisa melakukan pekerjaan, kami khawatirkan proyek itu tidak bisa tuntas dikerjakan sesuai kontrak,” imbuhnya.

Direktur Operasi PTP Nusantara I Langsa, Sayid Abdurrahman, mengaku pihaknya sangat mendukung upaya Pemko Langsa untuk membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan itu. Namun menurutnya, karena secara internal, proses pembebasan lahan membutuhkan waktu pihaknya berharap Pemko menunggu selesainya proses pemberian izin dari pemegang saham di PTPN I. “Izin dari pemegang saham yakni PTPN III dan Menteri BUMN, saat ini belum terbit. Karena Pemko Langsa terlambat mengajukan surat permohonan pembebasan lahan dimaksud, yaitu tanggal 21 Agustus lalu. Seharusnya pengajuan izin dilakukan jauh hari sebelumnya, sehingga proses penerbitan izin dari pemegang saham cepat diterbitkan. Namun sekarang, pengajuan izin dimaksud baru diproses dan butuh waktu untuk penerbitan izinnya,” jelas Sayid Abdurrahman.

Direktur Operasional PTPN I Langsa ini juga perlu meluruskan tentang anggapan bahwa seolah-olah PTPN I tidak mendukung program pembangunan Kota Langsa dengan menghambat pembebasan lahan ini.

Menurutnya hal itu tidak benar, dan pihaknya sangat mendukung program pemerintah terkait RTH ini. “Kita siap memfaslitasi semua kemauan Pemko demi kemajuan pembangunan Kota Langsa. Kementrian BUMN dan PTPN III sebagai pemilik saham PTPN I juga mendukung pembangunan daerah ini,” tambahnya. Terkait proses pembebasan lahan, ia berharap Pemko bisa bersabar hingga terbitnya izin daripemegang saham, yang saat ini sedang diproses di Jakarta.(zb) (uri/aradhia/ayanti/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id