Terkait Gugatan UU Pemilu ke MK, Seluruh Komisi A DPRK di Aceh Diminta Mendukung | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Terkait Gugatan UU Pemilu ke MK, Seluruh Komisi A DPRK di Aceh Diminta Mendukung

Terkait Gugatan UU Pemilu ke MK, Seluruh Komisi A DPRK di Aceh Diminta Mendukung
Foto Terkait Gugatan UU Pemilu ke MK, Seluruh Komisi A DPRK di Aceh Diminta Mendukung

URI.co.id, IDI – Ketua LSM Geurakan Peujroh Gampong (Geupeugom) Zainal Abidin SE mengapresiasi tindakan dua anggota DPRA, dua Komisioner KIP Aceh, dan seorang warga Julok, Aceh Timur, yang telah menggugat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, terkait dicabutnya dua pasal di UUPA Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Kedua Pasal yang dicabut tersebut yakni Pasal 57 dan 60.

Pasal 57 mengatur tentang kedudukan KIP sedangkan Pasal 60 mengatur tentang Panwaslih di Aceh.

Baca: Gugatan Kautsar dan Tiyong Dianggap Lemah

Kedua anggota DPRA yang mengajukan gugatan yaitu Kautsar Muhammad Yus dan Samsul Bahri Bin Amiren alias Tiong, sedangkan dua Komisioner KIP Aceh yang mengajukan gugatan uji materi atau judicial review yaitu Hendra Fauzi, dan Robby Syahputra, sedangkan seorang warga Julok, Aceh Timur, diajukan oleh Feri Munandar.

Pun demikian, ungkap mantan Komisioner Panwaslih Aceh Timur ini, perlu dukungan penuh dari semua unsur elemen dan pihak terkait untuk merespon gugatan yang diajukan para pihak ke MK terkait UU Pemilu ini.

“Perlu dukungan dari semua pihak guna mempertahankan kewenangan dan kekhususan Aceh dalam urusan Pemilu,” ungkap Zainal.

Baca: Dua Anggota KIP Aceh Daftarkan Gugatan Judicial Review UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi

Belajar dari proses Pilkada 2017 lalu, kata Zainal, banyak lembaga penyelenggara dan Pengawas Pilkada di Aceh yang telah dijatuhkan sanksi atau diperbaiki nama baiknya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait laporan peserta pemilu yang menduga penyelenggara pemilu telah melanggar kode etik dan memihak.

Sementara seluruh penyelenggara dan pengawas Pemilu tingkat kabupaten/kota direkrut oleh komisi A DPRK di seluruh kabupaten.

Karena itu, kata Zainal, Komisi A DPRK di seluruh kabupaten/kota di Aceh merupakan lembaga yang memiliki legal standing untuk mendukung gugatan ini.

Baca: PA dan PNA Harus Duduk Bersama Bahas Penyelamatan UUPA

“Kita harap semua stakeholder di tingkat kabupaten mendukung penuh gugatan yang diajukan para pihak ke MK ini. Jangan biarkan mereka sendirian ke Jakarta. Karena perjuangan mereka untuk mempertahankan kepentingan Aceh,” kata Zainal.

Jika ada pihak yang pesimis terhadap gugatan ini karena menganggap ada kepentingan politik itu merupakan hal yang wajar wajar, ungkap Zainal, padahal jika penyelengara dan pengawas terindikasi melanggar kode etik pasti akan ada punisment dari DKPP, dan siapapun WNI boleh melaporkannya.

“Seluruh KIP kabupaten/kota juga direkrut oleh rezim DPRK. Tapi kenapa hanya dua anggota Komisioner KIP Aceh yang punya keberanian untuk menggugat. Padahal KIP kabupaten/kota juga merupakan pihak terkait yang punya kepentingan sama, tapi kenapa tidak menggugat,” ungkap Zainal.

Baca: Gugat UU Pemillu,Kautsar Sebut Dirinya dan Tiyong Seperti Abu Nawas

Sangat disayangkan,ungkap Zainal, karena Panwaslih Aceh dan Panwaslih seluruh kabupaten/kota bersifat adhoc dan masa tugasnya telah berakhir Agustus 2017 lalu.

“Jadi Panwaslih tidak memiliki legal standing untuk menggugat. Karenanya diperlukan sinergitas antara DPRK, KIP seluruh kabupaten/kota, dan seluruh mantan pengawas Pilkada se Aceh untuk mendukung gugatan ini,” harap Zainal. (uri/syrafi/orat/AG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id