Bantuan untuk Yatim Ditambah | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Bantuan untuk Yatim Ditambah

Bantuan untuk Yatim Ditambah
Foto Bantuan untuk Yatim Ditambah

* Rp 61,8 M untuk 103.148 Anak

BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf mengusulkan dalam perubahan anggaran 2017 tambahan dana bantuan pendidikan untuk 103.148 anak yatim, yatim piatu, dan fakir miskin senilai Rp 61 miliar lebih, sehingga setiap anak mendapat jatah Rp 600.000/bulan.

Setiap anak yatim nantinya akan menerima dana bantuan pendidikan Rp 2,4 juta/tahun, sedangkan sebelumnya hanya Rp 1,8 juta/tahun.

“Dana tambahan pendidikan bagi anak yatim Rp 600.000/anak itu akan disalurkan kepada penerimanya setelah DPRA mengesahkan Qanun tentang RAPBA Perubahan 2017 pada akhir bulan ini,” kata Irwandi Yusuf seusai acara penyerahan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Perubahan 2017 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRA di Ruang Banggar, Kamis (14/9).

Pada acara penyerahan dokumen KUA dan PPAS) Perubahan 2017 itu, Gubernur Irwandi didampingi Sekda Aceh Dermawan MM, Asisten I Dr Iskandar A Gani, Asisten III Kamaruddin Andalah MSi, Kepala Bappeda Aceh Azhari Hasan MSi, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Jamaluddin MSi.Ak.

Dokumen KUA dan PPAS Perubahan 2017 itu diterima oleh Ketua DPRA, Tgk Muharuddin SSosI, bersama Wakilnya Drs Sulaiman Abda MSi, disaksikan oleh anggota Banggar DPRA.

Penyerahan dokumen tersebut merupakan tahapan yang harus dilalui Gubernur Aceh untuk pelaksanaan RAPBA Perubahan 2017.

Irwandi mengatakan, sudah mengusulkan perubahan anggaran belanja pembangunan tiga bulan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2017, disebabkan beberap hal. Antara lain, perkembangan anggaran APBA murni 2017 yang berjalan sudah delapan bulan tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran (KUA) dan targetnya.

Kondisi itu, menurut Irwandi, menyebabkan dirinya harus melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan dan antarjenis belanja.

Selanjutnya, saldo anggaran lebih pada tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Kecuali itu, lanjut Irwandi, terdapat kegiatan bantuan hibah dan bantuan sosial yang tidak dapat dilaksanakan pada APBA murni 2017, karena dinilai belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016, sehingga perlu dilakukan perubahan.

Penambahan dana bantuan pendidikan sebesar Rp 600.000/anak yatim, yatim piatu, dan fakir miskin yang diusulkan kepada Banggar DPRA dalam usulan perubahan belanja 2017 itu, kata Irwandi, di samping untuk menambah dan membantu dana bantuan pendidikan bagi anak yatim, yatim piatu, dan fakir miskin, juga bagian dari penyelesaian masalah pendidikan.

Selain itu, kata Irwandi, ia juga mengusulkan tambahan kuota jam mengajar bagi 11.400 orang guru non-PNS/tenaga kependidikan yang dalam DIPA APBA murni 2017, kuota jam mengajarnya hanya bisa dibayar 32 jam/guru/bulan, dalam perubahan belanja anggaran 2017 itu dinaikkan kuota jam mengejarnya menjadi sampai 50 jam/bulan.

Kenaikan jam mengajar itu, bisa membantu menaikkan pendapatan dan penerimaan para guru non-PNS dan tenaga kependidikan yang mengajar serta bertugas di SLB, SMA, dan SMK.

Kecuali itu, kata Irwandi, masih ada kegiatan dan usulan program aspirasi masyarakat yang dimasukkan melalui anggota DPRA yang dalam APBA Murni 2017 sampai kini belum bisa dilaksanakan.

Program dan kegiatannya, dimasukkan kembali ke dalam dokumen KUA dan PPAS Perubahan 2017 yang merupakan cikal bakal dokumen RKA RAPBA Perubahan 2017.

“Harapan kami kepada Banggar DPRA, dokumen KUA dan PPAS Perubahan 2017 yang telah diserahkan itu bisa secepatnya dibahas di internal Banggar DPRA, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan SKPA,” kata Irwandi.

Punya dasar kuat
Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh, Azhari Hasan didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Jamaluddin mengatakan, usulan perubahan belanja anggaran 2017 yang diajukan Gubernur Aceh kepada Banggar DPRA itu memiliki dasar yang kuat.

Pertama, dimaksudkan untuk menambah bantuan pendidikan bagi anak yatim piatu dan kuota jam mengajar per bulan bagi guru non-PNS/tenaga kependidikan yang nilai bantuan dan kuota jam mengajarnya dalam DIPA APBA murni 2017 masih relatif rendah.

Kedua, pada tahun ini Pemerintah Aceh mendapat tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 130 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 18 miliar, bantuan dana bencana alam gempa bumi untuk Pidie Jaya dan daerah lainnya dari pusat Rp 38,9 miliar, serta tambahan pendapatan lainnya yang sah.

Untuk mengeluarkan dan pencairan tambahan dana dari pusat itu dan dana hibah maupun bansos yang belum bisa dicairkan, kata Azhari Hasan, Pemerintah Aceh harus mengusulkan RAPBA Perubahan 2017 kepada DPRA. Bila tidak, maka dana tambahan dari pusat dan anggaran hibah dan bansos yang telah dianggarkan dalam APBA murni 2017 itu tidak bisa digunakan.

Untuk tambahan dana bantuan pendidikan bagi 103.148 anak yatim, yatim piatu, dan fakir miskin itu dibutuhkan anggaran Rp 61 miliar. Berikutnya, untuk pembayaran tambahan kuota jam mengajar para guru non-PNS/tenaga kependidikan, limpahan dari kabupaten/kota senilai Rp 30 miliar.

Jadi, tambah Jamaluddin, tambahan anggaran belanja dalam RAPBA Perubahan 2017 sebesar Rp 177,932 miliar itu, sumber dananya sudah jelas, yaitu dari DAU, DAK, dan sisa anggaran yang belum terpakai pada tahun berjalan ini.

Total belanja yang bertambah dalam usulan perubahan anggaran 2017 ini, sebut Jamaluddin, sekitar Rp 177,9 miliar, dari Rp 14,733 triliun menjadi Rp 14,911 triliun. Sedangkan pendapatannya dari Rp 14,291 triliun menjadi Rp 14,448 triliun, naik Rp 156 miliar. (her) (uri/itri/elmeizar/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id