Saksi Ahli Nilai Rekanan Damkar tak Penuhi Syarat | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Saksi Ahli Nilai Rekanan Damkar tak Penuhi Syarat

Saksi Ahli Nilai Rekanan Damkar tak Penuhi Syarat
Foto Saksi Ahli Nilai Rekanan Damkar tak Penuhi Syarat

BANDA ACEH – PT Dhezan Karya Perdana dinilai sebagai perusahaan yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti lelang pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) modern seharga Rp 17,5 miliar milik Pemerintah Kota Banda Aceh. Penunjukan PT Dhezan Karya Perdana sebagai pemenang tender dianggap tidak sesuai aturan.

Hal itu disampaikan oleh saksi ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, Suproni dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan damkar modern dengan kerugian Rp 4,7 miliar lebih di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Kamis (14/9).

Suproni bersaksi untuk Ratziati Yusri dan Dheni Okta Pribadi selaku Komisaris Utama dan Direktur PT Dhezan Karya Perdana dan Syahrial selaku Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Aceh. Sedangkan, Siti Maryami selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK) yang juga terlibat di sidang terpisah.

“Proses lelang menurut ahli LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) tidak sesuai aturan sehingga penunjukan PT Dhezan Karya Perdana tidak sesuai. Karena tidak sesuai sehingga rekanan dari PT Dhezan Karya Perdana tidak boleh menikamti keuntungan dari pengadaan itu,” katanya di hadapan majelis hakim yang diketuai, Deny Syahputra MH.

Sayangnya, pada sidang kemarin, saksi ahli dari LKPP tidak hadir sehingga tidak bisa dikonfrontir pernyataan Suproni yang menyatakan penetepan PT Dhezan Karya Perdana tidak sesuai aturan. Dia mengatakan, perhitungan kerugian keuangan negara hanya dilakukan setelah pihaknya mempedomani opini dari LKPP.

Dia menjelaskan, dalam menetukan kerugian negara sebesar Rp 4,7 miliar lebih dari pengadaan tersebut pihaknya menghitung dari nilai SP2D yang diterima rekanan dikurangi pajak yang dipotong oleh Pemerintah Aceh dan dikurangi lagi dengan biaya ganti penggadaan damkar serta biaya pengiriman dan biaya pengurusan lainnya.

Pada sidang itu, Suproni dicecar dengan berbagai pertanyaan oleh kuasa hukum terdakwa, Darwis SH cs. Seandainya PT Dhezan Karya Perdana ini sah, apakah ada kerugian negara? tanya Darwis diakhir sidang. “Kalau (PT Dhezan) sah (saat mengikuti tender), tidak ada kerugian negara dalam kasus ini,” jawab Suproni spontan.

Usai sidang, Darwis mengatakan sebenarnya perkara tersebut tidak ada kerugian negaranya. Kalaupun dikatakan perusahaan kliennya tidak memenuhi syarat oleh LKPP, maka kata Darwis, pihaknya akan meminta LKPP menunjukkan syarat mana yang tidak dipenuhi PT Dhezan Karya Perdana. “Kita akan pertanyakan itu,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, pengadaan damkar modern seharga Rp 17,5 miliar itu dimenangkan oleh PT Dhezan Karya Perdana dengan nilai kontrak Rp 16,8 miliar. Menurut jaksa, terdapat beberapa pelanggaran dalam proses pengadaan tersebut sehingga terjadi kerugian negara Rp 4,7 miliar.

Di antara penyimpangan yang dilakukan seperti dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) tidak dikalkulasikan pada keahlian. Selain itu, penyusunan teknis juga tidak sesuai dengan rencana pengadaan dan dalam pengadaan damkar perusahaannya tidak memiliki tenaga teknisi berdasarkan kemampuan pada bidang pekerjaannya. Untuk sidang selanjutnya akan digelar pada Jumat (22/9).(mas) (uri/anni/addad/BH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id