Dua Komisioner KIP Akan Gugat UU Pemilu | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Dua Komisioner KIP Akan Gugat UU Pemilu

Dua Komisioner KIP Akan Gugat UU Pemilu
Foto Dua Komisioner KIP Akan Gugat UU Pemilu

* Termasuk Seorang Warga Julok

BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh secara kelembagaan telah memutuskan untuk tidak menggugat Undang Undang (UU) Pemilu, yang telah mencabut dua pasal UUPA tentang KIP dan Panwaslih.

Namun demikian, beberapa komisioner KIP Aceh dikabarkan tidak setuju dengan keputusan tersebut, dan dua orang di antaranya saat ini tengah bersiap-siap mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Informasi yang diperoleh Serambi, saat rapat pleno KIP beberapa waktu lalu terkait perlu tidaknya mengajukan gugatan, komisioner KIP terbelah dalam dua faksi. Satu faksi mendukung untuk tidak menggugat dan satu faksi lagi menginginkan agar KIP menggugat.

Mereka yang ingin agar KIP menggugat adalah Hendra Fauzi, Robby Saputra, dan Fauziah Intan. Namun karena hanya bertiga, mereka kalah suara, sehingga KIP kemudian memutuskan untuk tidak menggugat UU Pemilu ke MK.

Atas putusan tersebut, Hendra Fauzi dan Robby Saputra lantas memutuskan menggugat atas nama personal. Saat dihubungi Serambi, Kamis (14/9) malam, Hendra mengaku sedang berada di Jakarta untuk menyiapkan berkas gugatan.

“Iya benar, kita akan mendaftarkan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Direncanakan, kalau tidak besok (hari ini), pada Senin (didaftarkan). Pokoknya dalam waktu dekat ini lah,” ungkap Hendra.

Dia menyatakan tidak setuju atas pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUPA melalui UU Pemilu. Menurutnya, pencabutan pasal tersebut menujukkan bahwa Pusat telah menafikan keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki Aceh.

“Kewenangan yang sudah diberikan kepada Aceh harusnya tetap di jaga. Ketika UUPA digerogoti, dimana lagi istimewannya Aceh dengan provinsi lain? Sedangkan dalam UUPA itu juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal dalam penyelenggara pemilu di Aceh,” katanya.

Selain itu, Hendra juga menilai bahwa pencabutan dua pasal UUPA ini mengindikasikan bahwa komisioner KIP tidak independen dan berintegritas. “Saya merasa semua yang sudah kita laksanakan selama ini, mulai dari KIP pertama hingga sekarang, seakan-akan tidak berintegritas, tidak independen, dan tidak sesuai dengan kaedah kepemiluan,” ucapnya.

Padahal, sambung Hendra Fauzi, beberapa lembaga asing, KPU provinsi lain, maupun Komnas HAM, mengapresiasi kinerja KIP Aceh yang telah menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada dengan damai. Bahkan, Pilkada 2017 yang sempat diprediksi rawan, juga berlangsung aman dan damai tanpa ada korban jiwa.

“Hari ini saya kecewa, kok KIP Aceh seakan-akan kena punishment dari reaksi Aryos (pengamat) dan Safar (YARA). Mana buktinya kami tidak independen ketika kami menjadi penyelenggara? Kalau ada pasti kami sudah ditegur oleh DKPP. Tapi ketika kami jadi penyelenggara semua merasa nyaman,” pungkas Hendra Fauzi.

Atas dasar itulah ia dan Robby Saputra kemudian berniat menggugat UU Pemilu ke MK. Selain mereka berdua, juga ada satu orang lagi yang akan menggugat UU Pemilu ke MK, yaitu Feri Munandar, warga Julok, Aceh Timur.

Sinyal adanya komisioner KIP yang akan menggugat ini sebelumnya juga sempat diisyaratkan Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi. Dia mengatakan, persoalan KIP yang tidak menggugat sudah clear secara kelembagaan. Sedangkan secara personal komisioner, dia mempersilakan Serambi menanyakan langsung kepada para komisioner KIP.

“Mengapa? Karena secara pribadi komisioner sah-sah saja jika ikut melakukan gugatan, seperti yang telah dilakukan dua anggota DPRA, Kautsar dan Samsul Bahri alias Tiyong,” ujarnya, Sabtu (9/9)

“Persoalannya sekarang kan persoalan jumlah komisioner KIP, lima atau tujuh. Nah, jika komisioner atau siapa saja merasa dirugikan dan tidak setuju, silakan menggugat. Hal itu tentunya terpulang lagi kepada masing-masing komisioner,” tambah Ridwan Hadi lagi.

Komisioner KIP Aceh, Hendra Fauzi, juga mengungkapkan alasan lain mengapa ia dan rekannya Robby Saputra mengajukan gugatan terhadap UU Pemilu yang telah disahkan Presiden Joko Widodo.

Hendra mengaku punya tanggung jawab moral untuk mempertahankan UUPA sebagai simbol kekhususan Aceh. Tanggung jawab ini sudah diikat melalui penandatanganan pakta integritas KIP Aceh.

“Dalam pakta integritas yang kami tandatangani ketika kami dilantik menjadi komisioner KIP, salah satunya berbunyi wajib menjalankan UU Pemilu dan UUPA,” ungkap Hendra.

Terkait keputusan KIP yang tidak akan menggugat, Robby menuturkan bahwa itu terjadi karena adanya perbedaan pendapat dari masing-masing komisioner. Namun demikian, secara personal komisioner tetap dibolehkan untuk menggugat.

Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi, sebelumnya menyampaikan bahwa KIP secara kelembagaan tidak akan menggugat UU Pemilu sebagaimana disarankan oleh hakim panel Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu. Alasannya, karena KIP tidak memiliki kewenangan mengajukan judicial review dan tidak dibenarkan untuk menafsirkan undang-undang.

“KIP ini lembaga. Tugasnya menjalankan undang undang, baik itu UUPA ataupun undang undang nasional. Secara lembaga, KIP tidak berwenang untuk melakukan gugatan itu,” ujar Ridwan Hadi.

Ia juga menjelaskan, secara kelembagaan KIP terikat dengan supervisi dari KPU RI. Selain itu juga terikat dengan penggunaan anggaran. Karena itu, KIP dilarang menggunakan anggaran di luar kegiatan penyelenggaraan pemilu atau pilkada.(mas) (uri/ndra/ndrianto/IA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id