JSI Bentuk Sentra Pengaduan Pengadaan Barang dan Jasa | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

JSI Bentuk Sentra Pengaduan Pengadaan Barang dan Jasa

JSI Bentuk Sentra Pengaduan Pengadaan Barang dan Jasa
Foto JSI Bentuk Sentra Pengaduan Pengadaan Barang dan Jasa

BANDA ACEH – Jaringan Survei Inisiatif (JSI) akan membentuk Sentra Pengaduan Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sentra bersifat eksternal ini akan menerima pengaduan dari pihak-pihak terkait atas dugaan pelanggaran dan penyimpangan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Aceh.

Manajer Riset JSI, Aryos Nivada mengatakan pengaduan tersebut nantinya bisa dilaporkan melalui SMS Centre, Whatsapp, dan surel.

“Untuk nomor kontaknya bisa dihubungi di 082272439688. Untuk via email bisa mengirimkan data dan informasi ke [email protected],” kata Aryos lewat siaran pers kepada Serambi kemarin.

Selanjutnya, kata Aryos, JSI akan melakukan cross check tingkat kevalidan data terkumpul. Kemudian, data yang diterima dan dihimpun tersebut akan disusun dalam bentuk riset sederhana.

“Kami menyadari bahwa kami bukanlah lembaga advokasi, tapi kami secara kelembagaan akan mendistribusikan hasil kajian riset tersebut untuk selanjutnya disebarluaskan kepada publik dan stakeholder terkait, sehingga terbangun budaya transparansi dan akuntabilitas dari sistem pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Aceh,” harapnya.

Selain itu, lanjut Aryos, hasil riset tersebut akan disebarluaskan ke level nasional dan akan menjadi bahan informasi lintas kementerian dan badan pemerintahan. Tujuannya menjadi contoh positif yang patut dilakukan di provinsi lainnya.

“Data dan informasi yang dihimpun akan dijamin kerahasiaannya dan dijaga secara ketat dalam konteks perlindungan saksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, asalkan informasi yang diberikan itu valid dan bukan rekayasa,” jelas Aryos.

Karena itu, ia juga menyarankan pihak-pihak terkait agar melaporkan informasi dugaan pelanggaran dan penyimpangan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Aceh ke sentra pengaduan JSI tanpa melihat latar belakang pelaku.

Aryos menambahkan sentra pengaduan itu mereka bentuk untuk mendukung langkah dan kebijakan Pemerintah Aceh dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Salah satunya, langkah positif kebijakan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf yang menginstruksikan pengadaan barang dan jasa pada jajarannya maupun kontraktor proyek agar tidak mengedepankan management fee (biaya manajemen) serta tunduk terhadap peraturan dan ketentuan.

Hal ini sejalan dengan peran JSI sebagai lembaga yang berorientasi pada dunia survei dan riset, informasi dan data, serta penerbitan kajian riset. (sal) (uri/aradhia/ayanti/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id