Menuju ‘Grand Design’ Syariat Islam di Aceh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Menuju ‘Grand Design’ Syariat Islam di Aceh

  • Reporter:
  • Jumat, September 15, 2017
Menuju ‘Grand Design’ Syariat Islam di Aceh
Foto Menuju ‘Grand Design’ Syariat Islam di Aceh

Oleh Munawar A. Djalil

SEJAK tiga tahun terakhir, Dinas Syariat Islam Aceh telah menggagas grand design syariat Islam. Ide grand design ini berawal dari diskusi panjang yang melibatkan banyak guru besar UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang kemudian menjadi satu kegiatan penting dalam mata anggaran Dinas Syariat Islam Aceh.

Sejak 2015, Dinas Syariat Islam Aceh telah membentuk tim penyusun yang melibatkan akademisi baik dari UIN Ar-Raniry maupun dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), praktisi dan ulama. Tim ini dibentuk untuk mengkaji secara mendalam terkait skenario pelaksanaan syariat Islam di Aceh untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Dengan hadirnya pemerintahan Aceh yang baru di bawah pimpinan Gubernur Irwandi Yusuf dan Wakil Gubernur Nova Iriansyah, telah melahirkan harapan baru dalam rangka penguatan syariat Islam di Aceh. Mengapa tidak, merujuk kepada visi-misi Aceh Hebat 2017-2022 salah satu misi terpenting adalah memperkuat pelaksanaan syariat Islam, beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Dalam penjabarannya, satu program unggulan Aceh Meuadab, yaitu penguatan pendidikan yang berbasis nilai-nilai moral, penguatan budaya, penguatan kelembagaan institusi keislaman dan mendorong sifat keteladanan pemimpin masyarakat.

Melibatkan semua stakeholder
Program unggulan Aceh Meuadab dalam skenario grand design perlu melibatkan semua stakeholder di Aceh. Nah, pada dataran ini Dinas Syariat Islam, kini telah melakukan tahapan penyelesaian grand design yang melibatkan banyak kalangan, antara lain seluruh SKPA/SKPK, akademisi, aparatur hukum, LSM, ulama sebagai bentuk penjabaran visi-misi Aceh Hebat 2017-2022.

Tahap pertama, kegiatan pengklusteran SKPA tujuannya adalah untuk mewujudkan komitmen seluruh SKPA, terkait tanggung jawab penguatan syariat Islam tidak hanya menjadi kewenangan Dinas Syariat Islam dan mendorong supaya seluruh SKPA agar merancang kegiatan pembangunan berbasis syariat Islam.

Kedua, kegiatan FGD (Focus Groups Discussion) yang melibatkan unsur kabupaten/kota dalam rangka menyinergikan program/kegiatan penguatan Syariat Islam di seluruh Aceh. Ketiga, tahapan diseminasi yang melibatkan banyak peserta yang terdiri dari akademisi, aparatur hukum, SKPA, LSM, ulama, tujuannya adalah menyampaikan informasi terkait prioritas grand design syariat Islam dalam rangka melahirkan kesepahaman bersama seluruh komponen masyarakat.

Tahapan berikutnya adalah akan dibentuk tim khusus untuk menyelaraskan dan “meruncingkan” seluruh ide/pemikiran dari seluruh peserta yang berkembang dari ketiga tahapan sebelumnya. Pada akhirnya nanti, Dinas Syariat Islam akan menggelar seminar dalam skala besar yang melibatkan seluruh stakeholder, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota guna menjaring sebanyak-banyaknya ide dan pemikiran dalam rangka memperkaya draft grand design syariat Islam tersebut.

Merujuk pada program unggulan Aceh Hebat (2017-2022), maka untuk lebih terarah dan terukur grand design pelaksanaan syariat Islam paling kurang untuk lima tahun ke depan perlu dirumuskan kerangka prioritas: Pertama, mendesain hukum publik yang mumpuni dan apik, seperti hukum Muamalah, ekonomi berbasis syariah, lembaga keuangan syariah, penyempurnaan Qanun Jinayah dan lain-lain;

Kedua, tata kelola pemerintahan yang islami untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang mudah, murah, efektif dan bersyariat; Ketiga, menata pendidikan yang berkerakter islami baik dari aspek kurikulum maupun lingkungan pendidikan; Keempat, internalisasikan hukum adat dalam bingkai syariat, dan; Kelima, aspek ekonomi yang diarahkan untuk peningkatan produktivitas dan daya saing masyarakat Aceh dengan mengutamakan nilai dan prinsip Islam.

Di samping lima aspek prioritas tersebut, tentu masih banyak lagi aspek yang mesti diatur dalam grand design syariat Islam di Aceh. Namun saya rasa penguatan syariat Islam di Aceh harus punya kerangka prioritas yang dirumuskan terlebih dulu paling kurang untuk masa lima tahun ke depan (2017-2022). Sebab, jangan sampai kata pepatah “maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai”.

Grand design ini akan mejadi peta jalan pengimplementasian syariat Islam di Aceh. Peta jalan (road map) tersebut dapat membantu masyarakat Islam Aceh dalam menentukan tahapan-tahapan pelaksanaan syariat, sehingga jelas aspek apa dari kehidupan masyarakat Aceh yang diperlukan saat ini dan masa depan. Ketiadaan peta ini telah menyebabkan kegalauan masyarakat, termasuk pemerintah dalam menjawab berbagai persolaan masyarakat dengan solusi syariat. Sehingga di beberapa kabupaten/kota di Aceh telah bertindak sporadis dalam mencari solusi syariat.

Grand design juga dipastikan akan dapat mendorong masyarakat Aceh tidak hanya mengetahui syariat, melainkan mereka menyadari dan memahami akan pentingnya syariat. Sebagai contoh, misalnya, ketika berbicara syariat, satu kesan mendalam adalah bahwa syariat Islam di Aceh telah terjadi distorsi makna syariat di tataran syariat Islam itu sendiri, seperti adanya pemahaman bahwa syariat Islam hanya mengurusi jilbab perempuan. Satu skenario yang urgen grand design adalah bagaimana merangkai sebuah pendidikan (tarbiyah) yang bersifat islami dalam rangka membina pemahaman khusus wanita terhadap diri mereka sendiri.

Kampanye publik
Dengan kata lain, perangkat syariah Islam harus mendesain sebuah program pendidikan, baik cara formal maupun informal, untuk mengatakan bahwa jilbab itu penting bagi perempuan. Model ini adalah kampanye publik yang memang tidak pernah menguras rasa emosi, sikap malu, dan rasa hormat terhadap perempuan. Dengan kata lain, perempuan sendirilah yang menentukan bahwa jilbab memang patut dan pantas bagi mereka.

Dengan kata lain, harus dibangun opini publik bahwa memakai jilbab itu bagus. Kesadaran kolektif adalah satu jawaban untuk persoalan ini. Skenario grand design harus mampu menciptakan kesadaran kolektif ini bahwa syariat Islam di Aceh dimaknai sebagai proses pendidikan (tarbiyah).

Saya menyarankan sesuatu yang tercecer selama ini bahwa seluruh instansi terkait, secara formal harus terkoordinasi dengan baik dalam rangka mengoptimalkan penggarapan kurikulum berbasis syariat di sekolah dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi. Di samping memberikan penguatan-penguatan kepada lembaga informal seperti dayah, pesantren, dan balai pengajian di gampong-gampong.

Rancangan grand design yang sedang disiapkan ini, diharapkan akan menjadi sebuah draft akademik, yang nantinya diharapkan bisa menjadi rujukan atau referensi dalam melahirkan sebuah produk hukum daerah, berupa Qanun Aceh tentang Grand Design Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Karena pada hakikatnya grand design akan menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder Aceh dalam merancang program pembangunan yang berbasis syariat Islam.

Seluruh dinas, badan dan instansi terkait lainnya, harus merancang program atau kegiatan jangka pendek, menengah dan jangka panjang dalam bidang-bidang pembangunan berbasis syariah. Semua pihak harus membangun sinergitas dalam rangka memberikan penguatan kepada masyarakat dan kelembagaan, guna mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Akhirnya dengan lahirnya grand design, insya Allah akan dapat menjawab pertanyaan; Mau dibawa ke mana syariat Islam di Aceh? Wallahu a‘lam.

* Dr. H. Munawar A. Djalil, MA., pegiat dakwah dan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, tinggal di Gampong Ateuk Jawo, Banda Aceh. Email: [email protected] (uri/hon//JK)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id