Umrah yang tak lagi Murah | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Umrah yang tak lagi Murah

Umrah yang tak lagi Murah
Foto Umrah yang tak lagi Murah

Oleh Mizaj Iskandar

KETIBAAN jamaah haji Indonesia ke tanah air sudah barang tentu membawa segudang cerita mengenai perjalanan suci yang diwajibkan seumur hidup sekali itu. Cerita-cerita haru yang penuh nuansa spiritual itu –diakui atau tidak– membuat orang yang mendengarnya termotivasi untuk ke tanah suci. Tentu, kali ini bukan haji yang jadi harapan, selain biayannya yang relatif mahal, juga masa tunggunya yang lebih dari seperempat abad, membuat calon tamu Allah lebih memilih umrah dibandingkan haji.

Beberapa tahun terakhir, umrah menjadi tren baru muslim Indonesia untuk ke dua tanah haram. Selain karena dua faktor yang telah disebut sebelumnya, juga karena mendapatkan dukungan idiologi dari mazhab Syafi’i yang dianut oleh mayoritas muslim Indonesia. Dalam aliran ini, umrah pertama kali statusnya sama seperti haji, wajib. Dengan mengutip firman Allah (dalam QS. al-Baqarah: 196), sebagain ulama yang beraliran Syafi‘i mewajibkan ibadah umrah yang dilakukan untuk kali pertama.

Antusiasme muslim Indonesia untuk menunaikan “haji kecil” ini terbaca oleh pengusaha travel dan biro perjalanan sebagai peluang bisnis yang menggiurkan. Tidak mengeherankan, jika Indonesia menjadi negara ketiga terbeser pemasok jamaah umrah ke Saudi Arabia di bawah Mesir dan Pakistan. Menurut Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Saudi Arabia, jumlah visa umrah yang telah dikeluarkan untuk Indonesia pada 2016 lalu, mencapai 699,6 ribu jamaah, meningkat 7,2% dari tahun sebelumnya.

Biaya standar umrah
Menjamurnya usaha biro perjalanan umrah menyebabkan Kementerian Agama RI mengeluarkan beberapa regulasi demi terciptanya atmosfir usaha yang sehat dan bersih. Regulasi tersebut terangkum dalam Peraturan Menteri Agama RI No.18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Dalam peraturan tersebut telah diatur berbagai hal berkaitan dengan penyelenggaraan umrah, seperti standar penerbangan satu kali transit, hotel setara bintang tiga, makan menggunakan standar prasmanan. Namun dalam PMA tersebut belum terdapat aturan mengenai biaya standar umrah.

Padahal seperti jamak diketahui paket umrah di bawah biaya standar berpotensi menciptakan iklim bisnis tidak sehat dan calon jamaah umrah rentan terkena imbas dari persaingan tidak sehat ini. Kasus yang menimpa Firts Travel dan Azizi Travel dalam hal ini dapat dijadijakan contoh.

Adanya celah di dalam Peraturan Menteri Agama RI No.18 Tahun 2015 inilah yang mendorong satu dari empat asosiasi travel haji dan umrah, AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia) menyatakan standar minimal biaya perjalanan umrah sebesar USD 1.700 (sekitar Rp 22 juta). Biaya umrah di bawah standar tentu berkonsekuensi kepada menurunnya kualitas pelayanan dan bahkan bisa menyebabkan gagalnya keberangkatan.

Sejauh pengamatan penulis, setidaknya terdapat tiga modus operandi yang menawarkan biaya umrah murah yang jauh di bawah harga standar: Pertama, skema gali lobang tutup lobang (ponzi scheme). Dalam skema ini, pendaftar belakangan menutup defisit biaya dari pendaftar yang lebih awal. Risikonya, pendaftar terakhir berpotensi gagal berangkat jika tidak mendaptkan pendaftar baru;

Kedua, skema subsidi silang. Dalam skema ini, pendaftar terakhir membayar biaya yang lebih besar dari pendaftar yang lebih awal. Jadi, jangan heran jika ada satu jamaah dalam satu kelompok terbang dengan fasilitas pesawat, hotel, dan makan yang sama, tetapi membayar dengan harga yang berbeda, dan;

Ketiga, skema pemutaran uang. Dalam skema ini, calon jamaah umrah mendaftar dengan harga murah (di bawah standar), kemudian uang tersebut digunakan untuk membiayai usaha yang lain. Keuntungan dari perputaran uang itu kemudian digunakan untuk memberangkatkan jamaah umrah.

Travel yang menggunakan skema ini biasanya mensyaratkan daftar tunggu setahun kepada calon jamaah untuk diberangkatkan. Karena dalam jangka waktu setahun, biasanya uang pendaftaran umrah itu sudah menghasilkan “hasil” yang dapat memberangkat calon jamaah umrah ke tanah suci. Jika perputaran uang tidak berjalan lancar, kemungkinan terburuknya adalah kegagalan keberangkatan.

Solusi umrah cerdas
Jika merujuk kepada Peraturan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015, terdapat standar pelayanan umrah yang harus dipatuhi oleh setiap Penyelenggara Perjalan Ibadah Umrah (PPIU). Hal tersebut dijelaskan dalam BAB III tentang Pendaftaran dan Pelayanan dari Pasal 10 sampai Pasal 17.

Disebutkan dalam aturan tersebut PPIU wajib memberikan pelayanan berupa: Pertama. bimbingan ibadah umrah yang meliputi bimbingan sebelum keberangkatan, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi; Kedua, transportasi jamaah umrah yang mencangkup: pelayan pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi, begitu juga selama di Arab Saudi; Ketiga, akomodasi dan konsumsi dengan menempatkan jemaah pada hotel minimal bintang, sedangkan konsumsi harus memenuhi standar menu, higienitas dan kesehatan;

Keempat, kesehatan jamaah umrah, berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan penyediaan obat-obatan; Kelima, perlindungan jamaah umrah dan petugas umrah dilakukan dengan vaksinasi meningitis, dan; Keenam, administrasi dan dokumentasi umrah meliputi pengurusan dokumen perjalan umrah dan visa bagi jamaah dan pengurusan dokumen jemaah sakit, meninggal dan hilang.

Keenam hal inilah yang perlu menjadi bahan acuan dan pertimbangan calon jamaah umrah dalam memilih biro perjalan yang akan memberangkatkan mereka ke tanah suci. Semoga tulisan singkat ini ada manfaatnya, kepada Allah Swt penulis berserah diri, kepada-Nya dipersembahkan bakti dan kepada-Nya pula penulis memohon ampunan, taufiq, hidayah, dan perlindungan. Wallahu a‘lam bi al-haqiqah wa al-shawab.

* Dr. Mizaj Iskandar, Lc., LL.M., Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Wakil Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT) Aceh, dan pebimbing jamaah umrah pada satu travel di Aceh. Email: [email protected] (uri/aradhia/ayanti/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id