Statemen Ketua KIP Aceh Ngawur | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Statemen Ketua KIP Aceh Ngawur

Statemen Ketua KIP Aceh Ngawur
Foto Statemen Ketua KIP Aceh Ngawur

BANDA ACEH – Statemen Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi dengan menyatakan KIP tak akan menggugat Undang-Undang (UU) Pemilu dengan alasan KIP secara kelembagaan tidak memiliki kewenangan mengajukan judicial review dan tidak dibenarkan untuk menafsirkan undang-undang dinilai oleh Koalisi NGO HAM Aceh sebagai statemen ngawur dan mengada-ada.

“Kok bisa ya Ketua KIP Aceh berpendapat seperti itu, apa dia tidak mengerti hukum atau cari aman saja? Ini bukan soal kewenangan, tapi tentang hak konstitusi yang dimiliki oleh KIP untuk meluruskan logika hukum dari UU Pemilu yang ada sekarang. Kewenangan menafsirkan undang-undang adalah MK, siapa suruh KIP Aceh menafsirkan undang-undang?” tandas Kepala Divisi Konstitusi Koalisi NGO HAM Aceh, Muhammad Reza Maulana SH CPL dalam siaran pers-nya yang diterima Serambi, Selasa (12/9).

Terkait pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), (2), dan (4) UUPA, secara tegas Koalisi NGO HAM Aceh minta KIP di seluruh Aceh mengajukan gugatan ke MK.

Menurut Koalisi NGO HAM, KIP Aceh sebagai institusi utama penyelenggaraan pemilu selama ini pasti sangat tahu tentang keberhasilan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pemilu.

“Nah, seharusnya jika dibutuhkan perubahan sebuah norma undang-undang, maka harus dimaksudkan untuk memperkuat penyelenggaraan pemilu sesuai situasi Aceh yang berkembang,” tulis pernyataan tersebut.

KIP/Panwaslih Aceh dan KIP/Panwaslih Kabupaten/Kota sangat punya legal standing karena pasal yang dicabut itu adalah pasal tentang KIP dan Panwaslih sehingga sangat kuat kepentingannya untuk mengajukan judicial review.

Menurut Koalisasi NGO HAM Aceh, seluruh instrumen hukum, baik yang direvisi, dicabut atau dibatalkan, pastinya punya persoalan sendiri. Sekarang persoalannya, kenapa Pasal 57 dan 60 ayat (1), (2) dan (4) itu dicabut? Apa masalahnya? Atau jangan-jangan ‘Pusat’ hanya ingin ‘menasionalkan’ ketentuan hukum khusus yang berlaku di Aceh atau memang benar-benar melakukan evaluasi menyeluruh.

Koalisi NGO HAM berpandangan, Aceh selain daerah yang khusus juga istimewa, namun secara yuridis, dengan dicabutkan ketentuan UUPA tersebut maka seluruh instrumen hukum lainnya, seperti Qanun Nomor 6 Tahun 2016, Qanun Nomor 12 Tahun 2016 khususnya tentang KIP dan Panwaslih juga ikut batal dan tidak berlaku.

Pada bagian akhir pernyataannya, Koalisi NGO HAM Aceh mengatakan, ini bukan persoalan siapa yang memilih dan berapa jumlahnya. Persoalan yang perlu digarisbawahi adalah apakah pelaksanaan pemilu oleh KIP dan Panwaslih di Aceh selama ini dengan jumlah anggota dan masa kerja itu bermasalah? Jika tidak ada masalah apa-apa, berarti ini bentuk kesewenang-wenangan Pusat dalam mengambil kebijakan.

“Nantinya sedikit demi sedikit pasal-pasal di dalam UUPA pasti akan terus digerus bahkan bisa jadi UUPA sendiri akan dibatalkan atau direvisi namun pokok pikirannya akan bersifat umum semuanya, jadi tidak ada lagi Aceh yang khusus dan Aceh yang istimewa. Kalau begitu amandemen saja Pasal 18 UUD. Kami juga meminta Gubernur selaku institusi terdepan Pemerintahan Aceh juga harus ikut andil menggugat UU yang mengerdilkan UUPA,” demikian Koalisasi NGO HAM Aceh.

Terpisah, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) telah mendaftar ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pihak terkait dalam gugatan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 atau UU Pemilu, yang digugat oleh lembaga DPRA dan dua anggotanya, Kautsar dan Samsul Bahri. YARA mendaftar untuk mempertahankan UU Pemilu agar tetap diberlakukan di Aceh.

Pendaftaran diajukan YARA secara online pada Senin (11/9), YARA mengirimkan selembar surat ke alamat email [email protected] Sebagaimana diketahui, gugatan yang telah diajutkan ke MK adalah perkara nomor 66/PUU-XV/2017 yang dimohonkan oleh Tgk H Muharuddin atas nama DPRA dan Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Kautsar dan Samsul Bahri.

“Dua-duanya kita mendaftar sebagai pihak terkait, karena gugatannya sama. Kita ingin mempertahankan pasal yang disebut telah menghapus dua pasal dalam UUPA tersebut,” kata Ketua YARA, Safaruddin SH kepada Serambi, Selasa (13/9).

Safaruddin menjelaskan, maksud dan tujuan YARA menjadi pihak terkait dalam judicial review pasal 571 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut adalah untuk mempertahankan pasal itu, karena menurut pandangan YARA pasal tersebut justru menguntungkan negara dan Aceh pada khususnya.

“Terutama soal anggaran. Dengan dicabut pasal 57 (1) UUPA terkait jumlah komisioner KIP tujuh orang, dengan begitu ke depan akan menjadi lima orang sesuai UU Pemilu. Begitu juga dengan kabupaten/kota, jadi tiga orang dari lima orang, bukankan ini akan menghemat anggaran setiap pilkada,” kata Safaruddin.

Safaruddin mengatakan, pihaknya siap untuk ikut dalam setiap persidangan judicial review yang telah diajukan oleh DPRA dan dua anggotanya itu. “Pihak terkait ini biasa diundang juga setiap sidang, untuk memberikan keterangan. Jadi, kita kalau memang diminta untuk hadir, Insya Allah kita akan selalu hadir,” demikian Safaruddin.(nas/dan) (uri/omario/alah/RF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id