Lima Desa Agara Menyimpang | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Lima Desa Agara Menyimpang

Lima Desa Agara Menyimpang
Foto Lima Desa Agara Menyimpang

* Diduga, Melakukan Korupsi

KUTACANE – Lima desa di Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) di lima kecamatan diduga melakukan penyimpangan yang menjurus ke tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutacane menyatakan empat desa sudah ada itikad baik untuk mengembalikan dana di bawah Rp 100 juta.

Dilaporkan, Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutacane telah memproses Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Agara terhadap dugaan penyimpangan dana desa 2015/2016. Kepala Inspektur Agara, Sanudin SE, Rabu (13/9) mengatakan telah mengirim LHP lima desa yang diduga melakukan penyimpangan anggaran.

Disebutkan, desa bermasalah tersebut yakni Perdamaian di Kecamatan Babul Rahmah, Kompas di Kecamatan Leuser, Lawe Kihing di Kecamatan Bambel, Salang Muara di Kecamatan Deleng Pokhisen dan Lawe Malum di Kecamatan Babul Rahmah.

Dia menjelaskan penyimpangan terjadi karena mayoritas pekerjaan dan pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan prosedur. “Kelima desa tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi dan kasusnya sudah diserahkan ke kejaksaan,” katanya.

Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Agara, Edi Dikdaya SH, secara terpisah mengatakan empat desa sudah ada niat untuk pengembalian kerugian negara di bawah Rp 100 juta. Dia menjelaskan polisi juga membidik dengan pidana umum dan satu desa lagi masih dalam proses pemeriksaan.

Dia tidak menjelaskan secara detail desa-desa tersebut, dengan alasan LHP yang diserahkan oleh Inspektorat Agara masih di Kasi Intel. Edi tetap berharap, dana harus tetap dikelola dengan baik dan tepat sasaran, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Prihal LPJ dana desa 2015/2016 Kecamatan Leuser dan Babul Makmur yang didemo LP3AD dan Pemuda Aceh Tenggara, Edi kembali mengatakan harus berdasarkan laporan Inspektorat dan jika ada temuan, maka juga akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Sedangkan Alfian, Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), mempertanyakan komitmen Kejaksaan di Aceh dalam melakukan pencegahan dan penindakan kasus dugaan korupsi dana desa. Disebutkan, Kejaksaan memiliki mandat dan tanggungjawab untuk memastikan pengelolaan dana desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

Sehingga, sebutnya, dana desa tidak salah kelola oleh Penghulu Kute sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di desa. Disebutkan, penyimpangan dana desa sudah menjadi rahasia umum dan masyarakat sudah mulai merespon dengan mengharapkan penindakan oleh jajaran Kejaksaan di Aceh.

Dia mencontohkan, kasus dana desa di Agara sudah ada potensi korupsi dan kejaksaan seharusnya mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat. “Hasil audit Inpektorat sudah ada di Kejaksaan dan ini patut menindaklanjutinya, tetapi jika dibiarkan, maka akan berulang dan tidak ada efek jera terhadap pelakunya,” ujarnya.

Alfian menyatakan Kejari Kutacane harus dapat segera melakukan langkah tegas terhadap pelaku penyimpangan dana desa, karena korupsi tidak ada toleransi di negara ini. Dia berharap, Kejaksaan Tinggi Aceh dapat menambah personil pemyidik ke Kejari Agara untuk menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi, termasuk dana desa.

Dia mengatakan Aceh Tenggara memiliki potensi terjadi penyimpangan dana pemerintah, terutama dana desa. “Untuk meminimalisir terjadinya korupsi, maka diperlukan tambahan jaksa untuk memantau dana di 385 desa yang tersebar di 16 kecamatan,” tandasnya.(as) (uri/ilati/sra/MU)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id