Menyoal Kenaikan Dana Parpol | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Menyoal Kenaikan Dana Parpol

Menyoal Kenaikan Dana Parpol
Foto Menyoal Kenaikan Dana Parpol

Oleh Wais Alqarni

PEMERINTAH telah memutuskan untuk menaikkan dana bantuan bagi partai politik (parpol). Dari dana awal yang didapatkan oleh parpol berdasarkan perolehan suara pada Pemilu 2014 lalu adalah sebesar Rp 108 per suara sah. Namun dengan rampungnya revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, jumlah dana yang akan diterima oleh masing-masing partai meningkat tajam, yaitu hampir 10 kali lipat dengan besaran Rp 1.000 per suara sah.

Praktis, hal tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat Indonesia. Karena wacana kenaikan dana Parpol yang mencapai 10 kali lipat itu diutarakan saat negara sedang mengalami defisit dalam RAPBN 2018 yang sudah di atas Rp 326 triliun. Walaupun demikian, pemerintah mengklaim jika kenaikan bantuan dana itu sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap parpol, yang anggarannya selama ini dinilai belum mencukupi.

Memang benar, jika anggaran yang ada selama ini masih belum mencukupi kebutuhan parpol di Indonesia. Kita bisa melihat dari penelitian yang dilakukan oleh Veri Junaidi dkk (2011) menunjukkan adanya parpol di Indonesia yang menghabiskan dana Rp 51,2 miliar per tahun. Padahal, bantuan keuangan yang diterima oleh parpol yang meraih suara terbanyak pun tidak mencapai Rp 3 miliar per tahun.

Penggunaan dana
Adapun penggunaan dana oleh parpol selama satu tahun adalah untuk operasional sekretariat ditambah dengan sewa kantor sebesar Rp 1,4 miliar, untuk konsolidasi organisasi termasuk di dalamnya biaya kongres atau munas atau muktamar dikeluarkan sebesar Rp 8,2 miliar, biaya untuk pendidikan politik dan kaderisasi anggota sebesar Rp 33,7 miliar, ditambah lagi biaya unjuk publik yang di dalamnya meliputi survei, iklan di media massa, perayaan ulang tahun, bakti sosial, dan seminar sebesar Rp 500 juta, dan dana untuk perjalanan dinas ketua umum beserta jajaran pengurusnya Rp 1,2 miliar.

Dari dana kebutuhan parpol di atas, penulis melihat bahwa jumlah tersebut sangatlah besar untuk sekadar melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya masih dapat disederhanakan. Dengan kata lain, parpol harus melakukan penghematan. Untuk biaya operasional misalnya, parpol dapat melakukan penghematan dengan sewa kantor yang tidak terlalu mewah, tetapi masih aman untuk di tempati. Kemudian pada saat munas atau kongres atau muktamar, parpol dapat menghemat anggaran pada aspek akomodasi dan konsumsi.

Untuk tempat penginapan misalnya, bisa saja mencari penginapan yang lebih sederhana, namun tetap nyaman untuk ditempati. Lagi pula berdasarkan pengalaman penulis, semewah apapun hotel yang digunakan ketika berkegiatan, kita tidak akan pernah dapat tidur nyenyak sebagaimana yang dianjurkan NSF (National Sleep Foundation) (NSF) Amerika, yaitu minimal 7-9 jam perhari untuk usia 18-65 tahun. Yakin dan percayalah, yang kita butuhkan ketika berkegiatan tersebut hanyalah peureubah droe (menidurkan diri) dan peutupat rung (meluruskan badan) untuk 3-4 jam saja, sekadar mampu untuk berkegiatan esok hari.

Dengan melakukan penghematan tersebut, setidaknya parpol di Indonesia tidak sedang berada dalam kiasan “besar pasak dari pada tiang”. Artinya, dana yang dikeluarkan parpol lebih besar dari pada dana yang didapatkannya.

Melihat gelagat pemerintah dalam hal bantuan pendanaan untuk parpol, penulis haqqul yakin dalam waktu dekat presiden akan segera meneken revisi PP No.5 Tahun 2009 itu. Ketika revisi tersebut sudah menjadi payung hukum, maka dengan otomatis 12 parpol peserta Pemilu 2014 yang lalu akan mendapatkan suntikan dana yang sangat fantastis, yaitu Rp 124,92 miliar per tahun, dari yang sebelumnya hanya dikisaran Rp 13,42 miliar. Hal tersebut menunjukkan adanya selisih dana sebelum dan sesudah dinaikkan mencapai Rp 111,5 miliar.

Sesuai peruntukan
Oleh karena itu, supaya bantuan keuangan yang diberikan tersebut sesuai peruntukan dan tujuannya, maka pemerintah perlu melakukan beberapa langkah: Pertama, adanya azas transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana tersebut. Hal ini sangat penting untuk dilakukan supaya bantuan dana yang diberikan tersebut tidak disalahgunakan oleh pengurus parpol. Karena selama ini, azas-azas tersebut sangat jarang dipraktikkan dalam mengelola dana parpol, sehingga yang kemudian terjadi adalah penyelewengan, seperti korupsi.

Kedua, pemerintah harus menyiapkan lembaga khusus untuk mengawasi penggunaan dana bantuan tersebut. Satu caranya dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengawasan. Ini penting dilakukan, mengingat yang selama ini terjadi adalah tidak ketatnya pengawasan, sehingga para pengurus parpol memiliki celah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan Negara secara garis besar, maupun merugikan parpol secara kelembagaan.

Ketiga, adanya laporan akhir tahun. Laporan ini dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban penggunaan anggaran Negara. Hal tersebut menjadi suatu keniscayaan. Karena dana yang diberikan sebagai bantuan untuk Parpol tersebut mengunakan APBN, yang notabenya harus dipertanggung jawabkan sebagaimana penggunaan keuangan negara lainnya. Oleh sebab itu, laporan tersebut menjadi salah satu syarat sebagai jaminan bantuan parpol digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Keempat, dana bantuan diprioritaskan untuk penguatan fungsi parpol. Hal ini penting dilakukan untuk mengubah pola pikir parpol yang sangat pragmatis. Selama ini, fungsi parpol tidak berjalan dengan baik. Sebut saja pada fungsi sosialisasi politik. Secara internal, penguatan kader berada dalam katagori ini, menciptakan kader yang militan, kader yang setia terhadap partai, kader yang pintar, kader yang dekat dengan rakyat serta merakyat, itu tugasnya parpol.

Namun hal tersebut sangat jarang dilakukan, kebanyakan parpol mencalonkan kader karbitan (kaya, artis, memiliki wajah yang rupawan). Sehingga wakil rakyat yang terpilih tidak terlalu setia akan partainya, tidak memiliki pengetahuan politik yang baik, dan tidak sedikit juga wakil rakyat yang tidak merakyat. Oleh karena itu, penguatan kader semestinya menjadi fokus utama dengan adanya dana bantuan tersebut, di samping penguatan fungsi lainnya.

Terakhir, adanya sanksi yang tegas. Setelah adanya aturan main yang baik dalam hal pengelolaan dan peruntukannya, namun tidak diimbangi dengan adanya sanksi yang tegas terhadap yang melanggarnya, semua itu tentunya menjadi tidak berarti. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya menyiapkan sanksi tegas kepada siapa saja dan parpol mana saja yang tidak taat akan aturan. Misalnya, kepada parpol yang melakukan korupsi, tidak dibolehkan mengikuti suatu pemilu.

Ketegasan tersebut penting dilakukan supaya efeknya benar-benar terasa, dan dapat membuat jera para pelaku. Dengan demikian, pastilah para pengurus partai akan sangat berhati-hati dalam mengelola dana bantuan tersebut. Dengan adannya suntikan dana yang cukup signifikan tersebut, parpol di Indonesia mampu bekerja secara mandiri, dengan sepenuh tenaga dan pikiran untuk mewujudkan tatanan demokrasi perwakilan yang lebih baik di masa mendatang. Semoga!

* Wais Alqarni, S.IP., Mahasiswa Departemen Politik Pemerintahan Pascasarjana Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta. Email: [email protected] (uri/gie/iyadie/OR)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id