Pilihan Bahasa dalam Himne Aceh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pilihan Bahasa dalam Himne Aceh

Pilihan Bahasa dalam Himne Aceh
Foto Pilihan Bahasa dalam Himne Aceh

Oleh Kismullah Abdul Muthalib

ADA tiga elemen simbolik titisan MoU Helsinki yang telah tertuang dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yaitu bendera, lambang, dan himne. Ketiga elemen simbolik ini tidak diperuntukkan sebagai instrumen untuk unjuk kedaulatan daerah Aceh, melainkan sebagai sarana untuk merepresentasikan keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana dijelaskan secara ekplisit dalam UU ini.

Sedangkan untuk wujud dari ketiga elemen simbolik Aceh tersebut UUPA mengamanahkan untuk dituangkan dalam masing-masing qanun. Khusus untuk himne, misalnya, pihak DPRA sudah beberapa kali menyelenggarakan diskusi dan FGD (Focus Group Discussion), guna menjaring aspirasi dari berbagai pihak yang berkompeten dan mewakili masyarakat, baik seniman, akademisi, politisi, pemangku adat dan lain-lain. Malah terdengar kabar akan ada juga sayembara mencipta himne daerah Aceh sebagai bagian dari proses menyiapkan rancangan qanun tersebut.

Proses dan dialektika seperti ini tentunya merupakan jalan yang sangat maslahah guna menjaring dan mendorong partisipasi publik untuk merancang sesuatu sebesar himne ini, yang akan menyentuh emosi dan rasa kepemilikan semua elemen masyarakat yang ada di Aceh terhadap daerah dan provinsinya, sebagaimana disinyalir oleh Ketua Banleg DPRA Abdullah Saleh SH yang memimpin FGD terakhir terkait himne ini.

Makna himne itu sendiri secara awam bisa kita pahami sebagai lagu puja-puji terhadap Negara dan Tanah Air, dan bila dikontekstualisasikan dalam himne amanah UUPA dapat diartikan sebagai lagu puja-puji terhadap Aceh sebagai sebuah daerah dalam wilayah NKRI yang bisa mengikat emosional semua elemen masyarakat yang ada di Aceh. Persoalan pertama yang muncul bisa dibayangkan adalah memilih bahasa pengisi lirik yang akan dipadu musik yang akan diciptakan nanti.

Hal ini mengingat Aceh sebagai sebuah provinsi dihuni oleh masyarakat yang berlatar belakang etnis serta bahasa ibu yang berbeda. Walaupun dari segi jumlah etnis Aceh merupakan mayoritas, ini tentu tidak serta-merta menjadikan bahasa Aceh sebagai bahasa pilihan lirik himne, kecuali ada alasan kuat dan dapat diterima menyeluruh untuk menjustifikasi alasan pemilihan tersebut.

Ada tiga opsi
Tanpa harus berpikir panjang, paling tidak ada tiga opsi yang langsung menjelma dan berpotensi untuk dijadikan sebagai pilihan bahasa pengisi lirik himne. Pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi negara. Dengan menggunakan bahasa Indonesia bisa dianggap potensi konflik dengan Jakarta bisa tereduksi dan teredam, karena jelas simbol nasionalisme keindonesiaannya langsung tampak di situ. Potensi dakwa-dakwi antaretnis di Aceh yang memiliki bahasa sendiri pun tidak perlu menjadi kekhawatiran lagi.

Kedua, menggunakan bahasa Aceh sebagai bahasa etnis mayoritas yang ada di Provinsi Aceh. Menggunakan basa Aceh sebagai bahasa pengisi lirik dengan sendirinya kekhususan dan keistimewaan (menggunakan bahasa yang ada di UUPA) Aceh langsung tampil di level paling simbolik, yaitu bahasa. Ketiga, bahasa Indonesia, bahasa Aceh, dan bahasa-bahasa dari semua etnis yang ada di Provinsi Aceh mendapatkan tempat yang proporsional dalam mengisi lirik himne ini.

Dan, ketiga, bagi penulis pilihan ketiga ini merupakan pilihan yang paling bijak untuk konteks Aceh saat ini karena mengakomodir semua keragaman bahasa yang ada di provinsi ini. Berikut ini adalah beberapa tantangan dan alasan yang bisa dikaitkan dengan pilihan ketiga. Beberapa alasan mengapa pilihan pertama dan kedua tidak menjadi pilihan akan sekaligus diutarakan.

Memilih bahasa Indonesia saja bermakna mengabaikan kesempatan bahasa-bahasa daerah untuk peningkatan statusnya saat digunakan dalam ranah resmi, seperti dalam gita puja yang sedang dalam penggodokan ini. Kesempatan untuk integrasi antarelemen yang ada ini pun menjadi sia-sia.

Selama ini pengakuan terhadap bahasa daerah ataupun bahasa ibu hanya sebatas bahasa komunikasi informal yang digunakan oleh para penutur aslinya. Menggunakannya dalam ranah resmi menjadikan bahasa-bahasa daerah ini dikenal dan bahkan akan menambah ketertarikan untuk mempelajarinya oleh elemen lintas-etnis, dan lintas penutur asli.

Dengan demikian, saling-paham antarkultur yang ada akan meningkat dan diharapkan bisa meredam potensi konflik antarkultur tersebut.

Langkah ini akan sangat efektif dengan kebijakan di tingkat Nasional saat ini, di mana keberagaman bangsa sedang berusaha ditonjolkan sebagai sebuah kekayaan di Nusantara. Oleh karenanya, memaksakan bahasa Indonesia secara eksklusif dengan alasan nasionalisme merupakan sebuah logical fallacy atau silap pikir.

Manusia multi-bahasa cenderung memilah-milah pilihan bahasa yang digunakan sebagai medium untuk penyampaian pesan. Dalam perspektif psikologi bahasa, secara umum orang akan menggunakan bahasa ibu atau bahasa aslinya saat ingin mengomunikasikan sesuatu dengan penuh perasaan. Elemen perasaan akan berkurang pada sesuatu disampaikan dengan menggunakan bahasa asing.

Sebuah penelitian bersama lintas-disiplin dan lintas-negara berjudul Your Moral Depends on the Language yang baru-baru ini terpublikasi di sebuah jurnal ilmiah listas-disiplin, PlosOne, mengindikasikan bahwa penggunaan bahasa asing berefek pada menurunnya resonansi emosional, kemudian mengarah pada berkurangnya aspek afektif si pengguna bahasa dalam menyampaikan dan menerima pesan/makna (Costa A, Foucart A, Hayakawa S, Aparici M, Apesteguia J, et al., 2014).

Keterwakilan emosional
Temuan ini menegaskan bahwa keterwakilan emosional akan lebih besar bila penyampaiannya menggunakan bahasa sendiri yang merupakan salah satu konsensus umum dalam Ilmu Sosiolinguistik. Bila kita hubungkan dengan pemilihan bahasa untuk himne Provinsi Aceh, mewakilkan bahasa dari setiap bahasa semua kultur yang ada di Aceh secara proporsional akan mewakilkan segenap perasaan cinta dan memiliki semua elemen terhadap tanah leluhurnya ini, dan sejatinya, inilah fungsi utama dari sebuah gita puja.

Untuk pilihan yang satu lagi, menjadikan bahasa Aceh secara eksklusif sebagai bahasa pengisi lirik himne Aceh malah bermakna ketidakpekaan tingkat dewa (dewa jahat mungkin) biar pun seolah terlihat menjadi simbol keistimewaan Aceh. Sudah sekian lama kita sebagai suku bangsa menanggung perasaan terdominasi oleh hegemoni kebudayaan yang lebih besar jumlahnya. Namun, sangatlah ironis, di kala ada sedikit keleluasaan untuk mengunjuk diri, kita malah juga melakukan hal yang sama dengan pengabaian terhadap bahasa suku-suku bangsa yang jumlahnya lebih kecil yang ada di provinsi ini.

Ingatan kita tentu belum lekang dari polemik yang terjadi akibat munculnya syarat bisa berbahasa Aceh untuk memangku jabatan Wali Nanggroe. Kalau ini menjadi pilihan, maka tindakan ini menjadi seabai-abai tindakan yang bisa dilakukan oleh pengambil keputusan dan kebijakan di Tanah Rencong ini.

Sudah barang tentu dengan memasukkan semua bahasa dalam himne ini akan menjadi tantangan tersendiri. Namun demikian, Aceh sebagai sebuah provinsi yang memiliki kompleksitas dan bisa disebut multikultural, karenanya, membutuhkan solusi dan kebijakan yang kompleks pula. Untuk tantangan pertama, mungkin akan muncul hardikan “Ini himne, bukan rujak.” Yang kedua yang lebih serius adalah kerumitan di penciptaan, baik konten lirik maupun aransemen musik yang akan mengiringi. Penulis berpikir bahwa tantangan ini kita serahkan saja pada seniman yang memang pakarnya. Penulis secara pribadi memiliki keyakinan bahwa para seniman di Aceh punya kapasitas untuk meramu rujak tadi menjadi sesuatu yang mewakili `cita rasa’ semua elemen yang ada di Aceh.

Tantangan yang paling mengkhawatirkan menurut penulis adalah jika ada elemen politik yang berhasrat menjahati proses dialektika ‘menemukan’ himne Aceh ini dengan memaksa menjadikannya sebagai simbol kedaulatan Aceh yang secara jelas bertentangan dengan amanah UUPA sendiri. Kalau ini terjadi, maka qanun Himne Aceh yang sedang dalam proses perangcangan ini akan bernasib sama dengan dua saudaranya yang sudah lebih dulu dibahas, yaitu bendera dan lambang Aceh yang sampai saat ini sudah leupie (cooling down) berkali-kali. Akhirnya, penulis ingin menegaskan kembali bahwa ini adalah satu jalan ke depan untuk integrasi utuh Aceh dalam konteks sebuah provinsi, bukan sebuah etnis. Etnis minoritas tidak dianggap lagi sebagai entitas minoritas hanya karena jumlahnya, tetapi bisa dipandang sebagai unit-unit kebudayaan yang setara karena etnis merupakan entitas utuh sebuah budaya. Kita berharap amanah UUPA dan MoU Helsinki dapat menjelma menjadi sebuah qanun perekat semua elemen bangsa yang ada di Aceh, melalui pilihan bahasa yang tepat dalam gubahan himne ini.

* Kismullah Abdul Muthalib, peneliti bahasa dan peminat sastra, Dosen FKIP Bahasa Inggris, peneliti Pusat Kajian Seni Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam, Banda Aceh. Email: [email protected]

* Tulisan ini merupakan pikiran pribadi, tidak mewakili institusi tempat bernaung penulis. (uri/atrya/ratama/SP)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id