Tiga Aparat Desa di Aceh Barat Disidangkan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Tiga Aparat Desa di Aceh Barat Disidangkan

Tiga Aparat Desa di Aceh Barat Disidangkan
Foto Tiga Aparat Desa di Aceh Barat Disidangkan

* Terlibat Kasus OTT

BANDA ACEH – Tiga aparat Desa Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat yang tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh petugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Aceh Barat mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Senin (11/9).

Ketiganya, yakni Alinur (47) menjabat Kepala Dusun Raja Aceh, Jumadil (45) selaku Ketua Pemuda, dan M Jamin (58) selaku Tuha Peuet didakwa mengutip uang pada proyek pembangunan jembatan yang sedang dikerjakan di desa mereka. Kemarin, para terdakwa didampingi pengacara dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Barat, Andi Suhanda SH.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Aceh Barat, Maiman Limbong SH dalam dakwaannya menjelaskan para terdakwa diduga melakukan pengutipan uang pada pengerjaan proyek pembangunan jembatan penghubung antara Desa Leuhan dan Desa Ranto Panyang di Dusun Raja Aceh, Gampong Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat.

“Alinur selaku Kepala Dusun Raja Aceh, M Jamin selaku Tuha Peuet dan Jumadil selaku Ketua Pemuda melakukan pengutipan sebesar Rp 10.000 terhadap setiap mobil dumtruk yang bermuatan material pasir untuk proyek jembatan dengan cara menghitung setiap dumtruk yang masuk ke Desa Leuhan,” katanya di hadapan hakim ketua, Eli Yurita SH MH dan hakim anggota, Nurmiati SH MH dan Mardefni SH.

Pengutipan ‘retribusi’ tersebut tidak dilakukan terhadap setiap sopir dumtruk yang masuk desa, tetapi diantar langsung kepada para terdakwa oleh saksi Teuku Murliadi Bin Teuku Raja Makmur selaku pengawas proyek lapangan dan juga sebagai pemasok bahan material pasir dan timbunan proyek. Jika tidak memberikan uang, maka terdakwa tidak mengizinkan dumtruk masuk ke desa mereka.

Menurut Maiman, para terdakwa sudah melakukan pengutipan 5 kali dari Teuku Murliadi. Kutipan terakhir sebelum ditangkap petugas Saber Pungli dilakukan pada 16 April 2017 dengan uang Rp 500 ribu dari 50 unit dumtruk yang membawa material ke lokasi pengerjaan proyek. “Sehingga jumlah pengutipan uang sejak bulan Januari sampai April 2017 sebesar Rp 4,3 juta,” ujar JPU Maiman.

Perbuatan para terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sementara terdakwa bersama kuasa hukumnya menyampaikan eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa karena mereka merasa pengutipan itu atas dasar kesepakatan masyarakat dan tokoh desa. Apalagi dana itu juga disalurkan untuk pembangunan masjid dan meunasah desa itu. “Kasus ini terlalu dipaksakan,” kata Andi Suhanda.

Selain kasus OTT pengutipan uang oleh aparat desa, kemarin juga digelar sidang perdana terhadap Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh Barat, Arbi Fadhillah yang tertangkap tangan karena diduga menerima uang dari sejumlah bidan pegawai tidak tetap (PTT) yang berharap diuruskan menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Dari operasi itu, petugas juga menyita barang bukti uang Rp 19 juta yang diduga diterima dari sejumlah bidan PTT.

Namun sidang terhadap Arbi ditunda karena Arbi tidak didampingi kuasa hukumnya. “Apakah saudara terdakwa tidak didampingi kuasa hukum?” tanya hakim ketua, Nurmiati SH MH yang didampingi hakim anggota Eli Yurita SH MH dan Mardefni SH. “Hari belum ada,” jawab Arbi.

Awalnya hakim ingin membantu dengan memberikan pengacara yang ditunjuk pengadilan. Tetapi urung dilakukan mengingat Arbi sebagai PNS. “Saya mau didampingi kuasa hukum karena saya tidak mengerti hukum. Saya akan hadirkan senin depan majelis,” katanya. Kemudian hakim menentukan jadwal sidang lanjutan pada Senin (18/9) mendatang. (mas) (uri/strid/lleonora/AE)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id