Pengacara Laporkan PT Aceh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pengacara Laporkan PT Aceh

Pengacara Laporkan PT Aceh
Foto Pengacara Laporkan PT Aceh

* Ke Komisi Yudisial

* Kasus OTT Keuchik Kuta Blang

LHOKSEUMAWE – Kuasa hukum Keuchik Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe, M Yulizar, Senin (11/9), secara resmi melaporkan Pengadilan Tinggi (PT) Aceh di Banda Aceh ke Komisi Yudisial (KY). Laporan ini dilakukan pengacara tervonis atas dugaan kalau PT telah melampaui wewenangnya dengan mengeluarkan surat penahanan kepada klien M Yulizar, meskipun berkas banding yang diajukan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dalam perkara tersebut belum dikirim ke Banda Aceh.

Sebagaimana diketahui, Tim Saber Pungli Polres Lhokseumawe, Rabu 5 April 2017, melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor Keuchik Kuta Blang. Aksi OTT ini dilakukan atas dasar dugaan adanya pungutuan liar (pungli) saat masyarakat melakukan pengurusan berbagai administrasi di kantor keuchik tersebut. Satu hari kemudian, polisi menetapkan keuchik beserta kasi pelayanan desa tersebut sebagai tersangka pemerasan. Setelah melalui sejumlah persidangan, kasi pelayanan desa tersebut divonis pada 13 Juni lalu.

Untuk Keuchik Kuta Blang, vonisnya dibacakan pada sidang pamungkas di Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe, Kamis (24/8) lalu, dengan hukuman empat bulan 21 hari. Namun, pada sidang tersebut, majelis hakim juga memerintahkan jaksa untuk segera mengeluarkan terdakwa dari Lembaga Permasyarakatan (LP) Klas II Lhokseumawe karena masa tahanannya sudah berakhir. Alhasil, beberapa jam usai persidangan, M Yulizar pun menghirup udara segar dan pulang ke rumah sesuai keputusan hakim.

Tapi, beberapa hari kemudian Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Lhokseumawe menyatakan kalau perkara ini banding ke PT Aceh di Banda Aceh. Kemudian, pada 5 September 2017, M Yulizar menerima surat dari PT kalau dia harus ditahan dengan status tahanan PT selama 30 hari. Maka pada sore itu juga, M Yulizar didampingi kuasa hukumnya mendatangi LP Lhokseumawe untuk menjalankan putusan PT.

Kuasa Hukum Tervonis, Yusuf Ismail Pase menjelaskan, setelah ada putusan Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe, maka pada 29 Agustus 2017, jaksa pun menyatakan banding. Sehingga pada 31 Agsutus 2017, PT langsung mengeluarkan penetapan dengan menggunakan wewenang penahanan untuk kepentingan pemeriksaan selama 30 hari. Penahanan dilakukan atas laporan PN Lhokseumawe, bukan atas permohonan jaksa. Di samping itu, surat penahanan tersebut berlaku surut yakni terhitung sejak 29 Agustus 2017 sampai dengan 27 September 2017.

“Jadi didasari uraian tersebut, maka kami menduga PT sudah melebihi wewenangnya dan diduga melanggar kode etik dengan membuat penahanan terhadap klien kami tanpa ada permintaan dari JPU. Di samping memang belum melihat berkas perkara dalam pengajuan banding tersebut,” ujar Yusuf Ismail Pase kepada Serambi, kemarin. “Padahal jelas sebelumnya klien kami sudah dibebaskan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe,” imbuhnya.

Menurut Yusuf Ismail Pase, laporan ke Komisi Yudisial dilakukan dengan cara mengirim surat melalui Kantor Pos dan e-mail. “Di berkas juga kita lampirkan fotokopi surat kuasa pidana, salinan penetapan PT Aceh, dan salinan putusan PN Lhokseumawe,” rincinya. “Surat juga kita tembuskan ke Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pengawasan dan Komisi Kejaksaan di Jakarta,” demikian Yusuf Ismail Pase.

Sementara itu, Humas Pengadilan Tinggi (PT) Aceh di Banda Aceh, Maratua Rambe yang dihubungi via telepon menjelaskan, penahanan tervonis bila perkaranya banding selama 30 hari untuk kepentingan pemeriksaan itu, memang wewenang pihaknya tanpa harus menunggu berkas banding sampai ke PT. “Tapi cukup dengan adanya pemberitahuan dari Pengadilan Negeri kalau perkara tersebut resmi banding,” jelasnya kepada Serambi, kemarin.

“Jadi, bila kuasa hukumnya melaporkan ke KY, itu memang hak dia. Tapi intinya tidak ada yang melebihi wewenang dan melanggar etik yang sudah kita lakukan dengan menahan Keuchik Kuta Blang tersebut,” demikian Maratua Rambe.(bah) (uri/inaldy/eryance/RG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id