Akselerasi Dana Desa | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Akselerasi Dana Desa

Akselerasi Dana Desa
Foto Akselerasi Dana Desa

Oleh Ar-Royyan Ramly

PERSOALAN dana desa cukup hangat akhir-akhir ini. Sejak diberlakukan implementasi kebijakan alokasi dana desa yang diperuntukkan kepada desa-desa di seluruh Indonesia, tentu telah mengalami peningkatan dari segi pembangunan dan infrastruktur. Hal ini merupakan sebuah kemajuan yang dialami oleh desa dan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki fasilitas pelayanan yang memadai, sekarang menjadi lebih mudah dengan mandapatkan akses pelayanan dengan adanya pembagunan infrastruktur.

Sesuai dengan filososi dana desa meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa melalui peningkatan pembangunan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan antarpembangunan desa, dan memperkuat masyarakat sebagai sebagai subjek pembangunan desa. Kalau kita perhatikan saat ini penggunaan dana desa masih berada pada dua fase yaitu fase pembangunan dan fase pemberdayaan, pada fase pembangunan ini telah ditempuh sejak 2015 sampai sekarang. Hal ini bisa dilihat dari tingginya tingkat pertumbuhan infrastruktur yang ada di gampong-gampong, seperti pembangunan kantor desa, perbaikan drainase, dan renovasi rumah ibadah.

Pemerintahan gampong
Ada tiga hal utama dalam fase pembangunan yang dapat menjadi misi pemerintahan gampong dalam pembangunan, yaitu: Pertama, meningkatkan kualitas hidup manusia; Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong, dan; Ketiga, menanggulangi kemiskinan. Kemudian pada fase pemberdayaan sudah seharusnya diutamakan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong.

Hal ini sesuai dengan filosofi pembangunan desa seperti diamanatkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap kegiatan dan program yang disusun oleh pemerintah gampong melalui Musrenbang dan dituangkan dalam APBG, semestinya diarahkan dalam dua hal, yaitu pembangunan gampong dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga pemerintah gampong saat ini memiliki kewenangan atau otonomi dalam mengatur pemerintahan gampongnya sendiri.

Mengingat jumlah dana desa yang cukup besar yang berasal dari dua sumber utama, yaitu dari pemerintah pusat, menurut PP No.22 Tahun 2015 tentang Dana Desa bersumber dari APBN, yaitu paling sedikit 10% pada 2017. Sumber terbesar kedua berasal dari kabupaten/kota sebesar 30-35% yang merupakan dana perimbangan kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi DAK. Maka sumber yang paling besar itu diperoleh dari pemerintah pusat yang disebut sebagai dana desa yang diberikan secara bertahap, dan kedua share dari kabupaten/kota yang disebut dengan Alokasi Dana Gampong (ADG).

Dana desa sepenuhnya digunakan untuk pembangunan gampong, sedangkan biaya operasional desa dan upah/jerih aparatur pemerintahan gampong berasal dari ADG. Dari data Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), sebesar 84% dana desa digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik pedesaan, sebanyak 6,5% untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sisanya untuk kegiatan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan (KOMPAK, 2017). Walaupun pembangungan infrastruktur juga berkonstribusi dalam pengurangan kemiskinan, tapi masih kecil dampaknya, karena kemiskinan merupakan fenomena multidimensi yang tidak saja disebabkan faktor ekonomi, juga akses pelayanan dasar yang tidak terpenuhi.

Dari data di atas menunjukkan percepatan pembangunan desa yang diharapkan belum begitu berdampak besar bagi masyarakat baik secara ekonomi, dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong. Namun perlu kita apresiasi bahwa tidak semua penggunaan dana desa tidak bermanfaat.

Jelas bahwa sejak dua tahun terakhir pemerintah menargetkan pembangunan desa dalam bentuk fisik atau infrastruktur tujuannya ialah tidak lain untuk peningkatan akses layanan bagi masyarakat gampong, dengan tersedianya kantor desa masyarakat akan lebih mudah memperoleh informasi dan penyelesaian persoalan yang dialami masyarakat.

Di samping itu perlu diingat bahwa dana desa dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemberdayaan mayasarakat guna menciptakan masyarakat yang kuat dan mandiri secara ekonomi. Perlu peran pemerintah gampong yang sangat besar tentunya dalam pemberdayaan masyarakat, dan juga partisipasi masyarakat itu sendiri dalam mendukung program dan kegiatan gampong.

Menurut PP No.43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 dan PP No.47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No.43 Tahun 2014, gampong dapat mengelola dana desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Melalui BUMG tentunya pemerintah gampong dapat memanfaatkan dana desa dengan penambahan modal bagi BUMG dan pengelolaan aset gampong yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat
Pemerintah tahun ini menargetkan penggunaan dana desa ke arah pemberdayaan masyarakat, tentunya dengan memaksimalkan operasional dan fungsi BUMG setiap gampong. Bayangkan ini tidak mustahil dilakukan, dengan melihat begitu besar potensi gampong yang kita miliki. Hampir setiap gampong memiliki sumber daya alam yang melimpah mulai dari pertanian, perkebunan, industri kecil, dan usaha rumahan. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh gampong dengan mengelola potensi dengan membentuk koperasi atau LSM ataupun usaha-usaha kecil, seperti penyewaan dan pengelolaan aset gampong.

Demikian perlu perhatian dan kerja keras dari pemerintah gampong untuk mengaktifkan BUMG dan juga partisipasi masyarakat. Buktinya tidak semua gampong di Aceh saat ini mempunyai BUMG dan mampu mengelola aset dan potensi desa yang dimiliki. Bukan tidak ada tantangan untuk mampu menggenjot potensi desa dan mengelola dana desa yang cukup besar itu.

Hal yang utama pemerintah gampong selaku pemegang otonomi pemerintahan dalam mengelola sektoral gampong harus mampu memiliki sumber daya manusia yang kuat dan mampu, bahkan setiap daerah di Aceh saat ini terkendala dengan sumberdaya yang berkualitas. Selain itu kepercayaan (trust) masyarakat yang harus dikelola sangat baik oleh pemerintah gampong, setidaknya melakukan transparansi pengelolaan dana desa saat ini menjadi hal penting bagi gampong, supaya masyarakat gampong berpartisipasi aktif dan kolektif dalam membangun gampong.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga turut aktif tidak hanya dalam monev dan pengawasan bagi gampong, juga dalam memberikan edukasi bagi aparat gampong melalui program sosialisasi, seminar, bimtek, workshop, dll. Supaya penguatan kelembagaan dan ekonomi gampong terdongkrak, hal ini dirasa masih sangat minim dilakukan. Dengan demikian apabila ada kerja sama antarsektor dalam peningkatan dan pemberdayaan masyarakat, maka tidak tertutup kemungkinan akselerasi atau percepatan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana gampong memberi dampak yang positif demi terwujudnya masyarakat sejahtera dan makmur. Semoga!

* Ar Royyan Ramly, S.HI., M.E.K., Dosen tetap dan Ketua Komisariat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Universitas Serambi Mekkah (USM) Banda Aceh. Email: [email protected] (uri/gie/iyadie/OR)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id