WTP Harusnya Berkorelasi dengan “Keselamatan Dana” | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

WTP Harusnya Berkorelasi dengan “Keselamatan Dana”

WTP Harusnya Berkorelasi dengan “Keselamatan Dana”
Foto WTP Harusnya Berkorelasi dengan “Keselamatan Dana”

Dalam beberapa hari ini kita membaca kabar tentang pemberian predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada sejumlah kabupaten/kota di Aceh, antara lain, Pidie dan Pidie Jaya. Namun, ada juga daerah yang sebelumnya meraih predikat WTP dalam pengelolaan keuangan dan asetnya, tapi kali ini gagal mempertahankan.

Kita mengucapkan selamat kepada para pimpinan daerah dan jajarannya yang berhasil meraih opini WTP. Toh, bagaimanapun predikat itu tetap saja bermakna positif.

Akan tetapi, masyarakat juga tak boleh keliru memahami predikat WTP itu. “Jangan sampai masyarakat menganggap status WTP sebagai jaminan `bersih’ dari penyimpangan dan korupsi di satu daerah atau lembaga negara,” kata seorang pimpinan BPK.

WTP adalah sebuah opini yang dikeluarkan auditor terhadap laporan keuangan. Sesuai amanat konstitusi dan UU No. 17 Tahun 2003, audit atas laporan keuangan lembaga negara dilakukan BPK. “WTP akan diberikan BPK jika transaksi penggunaan anggaran tidak ada yang mencurigakan. Pemeriksaan laporan keuangan tidak ditujukan secara khusus untuk mendeteksi korupsi,” kata pejabat itu.

Opini yang dimaksud di sini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Ada empat kriteria yang dipakai pemeriksa, yaitu; Pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; Kedua, kecukupan pengungkapan; Ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan keempat, efektivitas sistem pengendalian intern.

Ada empat jenis opini yang dikenal di dunia internasional. Yang paling dasar adalah pernyataan menolak memberikan opini, lazim disebut disclaimer. Lalu, opini tidak wajar (adversed opinion) dan opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion). Yang tertinggi adalah WTP (unqualified opinion). Dalam WTP, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan yang diperiksa disajikan dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

Di antara unsur penting yang dilihat untuk mendapatkan opini terbauik adalah tentang pencatatan barang milik daerah dan pencatatan saldo anggaran yang harus akurat dan labih baik dari tahun ke tahun. WTP ini mestinya jadi cambuk untuk terus menjaga reputasi maupun kinerja Pemerintahan Kabupaten, Pemerinatahan Kota, bahkan Pemerintahan Provinsi ini.

Yang lebih penting lagi, dengan predikat laporan keuangan yang WTP itu, kita berharap seluruh tradisi akuntabilitas dan pengelolaan keuangan serta aset daerah akan semakin dijaga. Sebab, APBK merupakan instrumen kebijakan pembangunan daerah yang sangat penting bagi masyarakat. Singkat kata, kinerja pemerintah dalam pelaksanaan APBA atau APBK benar-benar harus bisa dinikmati oleh masyarakat.

Selamat meraih WTP, dan selamat pula berusaha menyejahterakan rakyat dengan menyelamatkan dana dari jarahan para orang-orang bermental koruptif. (uri/leny/andraini/GC)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id