Pembebasan Lahan RTH dan Dayah, Gagal | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pembebasan Lahan RTH dan Dayah, Gagal

Pembebasan Lahan RTH dan Dayah, Gagal
Foto Pembebasan Lahan RTH dan Dayah, Gagal

* Harga yang Ditetapkan KJPP Terlalu Murah

LANGSA – Pembebasan lahan oleh Pemko Langsa di dua lokasi untuk pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) ramah anak dan lansia, serta untuk pembangunan dayah di daerah ini, gagal dilakukan. Karena pihak Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) memberi nilai yang dianggap terlalu murah untuk harga tanah warga di lokasi itu.

Sehingga tidak ada kesepakatan harga antara pemilik tanah dan pemerintah setempat yang menggunakan asumsi harga berdasarkan penilaian KJPP. Padahal, pihak Pemko Langsa sudah menyiapkan dana APBK tahun 2017 sekitar Rp 10 miliar untuk melakukan pembebasan lahan tersebut, agar pembangunan RTH dan dayah yang sudah direncanakan segera dilakukan.

Sekda Kota Langsa, Syahrul Thaeb SH MAP, mengatakan kedua sarana publik yang hendak dibangun itu, sudah ditetapkan masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Langsa. Yakni pembangunan dayah di perbatasan Gampong Seulalah Baru dan Gampong Pondok Pabrik di Kecamatan Langsa Lama, dimana menurut Syahrul Thaeb, harga harga tanah di kawasan ini Rp 80 juta-90 juta juta/rante (satu rante = 400 m2). Namun hasil penilaian KJPP, harga tanah di daerah itu hanya Rp 40 juta/rante.

Sedangkan RTH untuk sarana tempat bermain anak-anak akan dibangun di antara Gampong Paya Bujok Beuramo dengan Birem Puntong di Kecamatan Langsa Baro, yang harga tanah di kawasan itu Rp 130 juta-150 juta/rante, sedangkan KJPP menilai harga tanah di kawasan itu hanya Rp 80 juta/rante.

“Pembebasan lahan gagal dilakukan karena pemilik lahan tidak mau menjual tanahnya yang dinilai terlalu murah. Sementara Pemko Langsa harus mengikuti standar harga hasil penilaian KJPP yang hanya menilai dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sehingga penilaian harga tanah oleh KJPP berbenturan dengan pemilik tanah,” katanya, Minggu (10/9).

Akibat penilaian harga tanah oleh KJPP itu terlalu rendah, warga pun menolak menjual lahannya. Sedangkan pihak Pemko tidak melakukan pembebasan lahan tanpa menggunakan asumsi harga dari KJPP, karena hasil penilaian KJPP bersifat final, sesuai Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

“Kami memaklumi jika pemilik tanah tidak mau menjual tanahnya dengan harga yang 50 persen di bawah harga tanah semestinya. Seharusnya keberadaan KJPP bisa membantu melancarkan proses pembebasan lahan ini demi percepatan pembangunan daerah, bukan sebaliknya,” kata Syahrul.

Menurut Sekda, gagalnya pembebasan lahan di dua lokasi tersebut pada tahun ini, akan berdampak pada gagalnya rencana pembebasan lahan lain yang sudah direncanakan pada tahun berikutnya.

Seperti rencana pembebasan lahan di persimpangan jalan nasional Gampong Sungai Paoh dan Gampong Matang Seulimeng. Dua persimpangan itu nantinya akan diperlebar, karena sekarang jalan di sana sudah sangat sempit dan rawan kecelakaan. Lalu, rencana pembebasan lahan Gampong Simpang Wie-Gampong Meurandeh Teungoh, untuk pembangunan jalan dua jalur sebagai akses menuju Unsam dan IAIN Cot Kala Langsa di Gampong Meurandeh.

Jalan dua jalur ini juga mendesak untuk dibangun, karena arus lalu lintas di jalan dari arah pusat kota Gampong Sidorjo-Pondok Pabrek yang ada sekarang, sudah sangat padat seiring meningkatnya jumlah mahasiswa di dua kampus negeri tersebut.

“Semua program itu terancam gagal, jika KJPP masih melakukan penilaian harga tanah dengan cara seperti sekarang (hanya menggunakan indikator dari melihat Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan),” ungkap Syahrul Thaeb.

Dijelaskan Sekdako, luas Kota Langsa 225 Km2. Sementara sebagian besar di luar permukiman pendudukan adalah lahan milik perkebunan PTPN I Langsa. “Untuk mencari lahan 1 hektare saja sudah sulit. Namun ketika ada lahan masyarakat dan mereka mau diganti rugi, kami (Pemko Langsa) malah terbentur kajian harga tanah KJPP yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat,” sesalnya.

Penilai KJPP Banda Aceh, Rahmatan Nur Aji yang dihubungi via telepon, kepada Serambi mengatakan, bahwa penilaian harga tanah di dua lokasi yang akan dibebaskan oleh Pemko Langsa tersebut, sudah sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Opini atau penilaian KJPP bersifat independen, tidak ada kepentingan apapun bagi kami. Penilaian tersebut juga sudah melalui tahapan dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Dia menambahkan, sebelum menentukan harga tanah tersebut, pihaknya telah melakukan tahapan penilaian seperti perbandingan harga tanah di sekitar lokasi, letak lokasi tanah, luas tanah, dan hal penting lainnya yang memang diperlukan sesuai aturan yang berlaku.(zb) (uri/anni/addad/BH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id