Ketua Fraksi PA Sebut KIP Aneh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Ketua Fraksi PA Sebut KIP Aneh

Ketua Fraksi PA Sebut KIP Aneh
Foto Ketua Fraksi PA Sebut KIP Aneh

* Terkait Keputusan tidak Akan Menggugat UU Pemilu

BANDA ACEH – Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) di DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, merasa aneh dengan pernyataan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ridwan Hadi, yang menyebut KIP tak berwenang menggungat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Padahal, menurut Iskandar, KIP memiliki rasional hukum bertindak dan memenuhi unsur sebagai subyektum litis (pihak yang bersengketa).

“KIP ini kan penyelenggara pemilu. Dalam perspektif hukum acara pengujian undang-undang, KIP paling rasional hukum dan memenuhi unsur (untuk menggugat), karena KIP yang langsung mengalami kerugian konstitisional akibat dikeluarkannya UU pemilu yang membatalkan pasal 57 dan pasal 60 ayat (1),(2)dan ayat (4) UUPA,” kata Iskandar kepada Serambi, Minggu (10/9).

Selain itu, KIP Aceh juga lahir dari rahim UUPA. Oleh karena itu, KIP seharusnya ikut berdiri tegak memperjuangkan UUPA, bukan sebaliknya malah mencari posisi aman. “Sadar atau tidak mereka, bahwa KIP dan jumlah komisionernya itu tujuh orang lahir dari rahim UUPA,” pungkas Iskandar.

Sebagaimana diberitakan kemarin, Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi mengatakan bahwa KIP tidak berwenang menggugat UU Pemilu akibat polemik pencabutan dua pasal UUPA. KIP juga disebut bukan penafsir undang-undang dan memiliki kode etik sendiri yang hirarki dengan KPU Pusat.

Iskandar mengaku tak mau ambil pusing jika memang KIP tak mau menggugat. Ia paham, bahwa dalam konteks memperjuangkan UUPA, tidak semua orang akan berdiri tegak, apalagi jika orang-orang tersebut tidak memiliki interes pribadi keacehan.

“Hanya yang memiliki jiwa keacehan yang dengan suka rela mau berdiri tegak memperjuangkan regulasi yang lahir akibat konsensus perang yang berdarah-darah ini,” tegasnya.

Menurut Iskandar, KIP tidak bersedia menggugat UU Pemilu ke MK karena takut bersinggungan dengan KPU pusat. Apalagi ke depan mungkin ada para komisioner dari Aceh yang akan mendaftarkan diri menjadi calon komisoner KPU pusat.

“Tapi sekali lagi, ini kepentingan Aceh. Dengan berkurangnya komisioner di tingkat provinsi menjadi lima dari tujuh orang, apakah secara kelembagaan tidak rugi? Masyarakat bisa menilai sendiri bagaimana komitmen keacehan dari lembaga yang lahir dari rahim UUPA ini,” ujar Iskandar.

Dia sepakat dengan pernyataan Ridwan Hadi bahwa KIP bukan penafsir undang-undang. Namun sambung Iskandar, KIP semestinya membangun sebuah sikap untuk mengembalikan kerugian konstitusionalnya.

Terkait saran agar melakukan legislative review dari pada judicial review, Iskandar menjelaskan, judicial review prosesnya lebih mudah dan cepat, dan bisa diuji per isu (masalah) yang terdapat dalam ayat, pasal, dan bab UU itu sendiri. Sedangkan legislative review mesti dilakukan melalui proses legislasi oleh DPR RI dan Presiden.

“Ini (legislative review) butuh waktu lama, tidak mudah, dan sangat politis. Bisa-bisa jika langkah ini ditempuh, maka semua pasal dalam UUPA dipreteli,” demikian Iskandar.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPRA, Kautsar, selaku individu yang mengajukan judicial review UU Pemilu ke MK, tak mau berkomentar banyak jika memang KIP selaku lembaga penyelenggara pemilu di Aceh tak mau ambil bagian menggugat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut.

“Suka-suka KIP saja lah. Mau gugat silakan, nggak mau menggugat pun silakan. Kita nggak akan komen apa-apa,” kata Kautsar melalui layanan pesan singkat kepada Serambi, tadi malam.

Politisi Partai Aceh ini juga tidak mau komentar terkait pernyataan pengamat politik dan keamanan Aceh, Aryos Nivada yang menyebutkan bahwa gugata Kautsar dan Samsul Bahri alias Tiyong terhadap UU Pemilu di MK kemungkinan bakal kandas.

“Kami menggugat karena kami merasa berkepentingan terhadap kelestarian kewenangan Aceh. Yang nggak merasa berkepentingan ya nggak perlu menggugat,” tegas Kautsar.

Kautsar hanya mengomentari pernyataan Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi yang menyarankan legislatif melakukan legislative review bukan juducial review. Menurut dia, syarat melakukan legislative review adalah, undang-undang tersebut harus dijalankan dulu.

“Cara paling cepat menghentikannya adalah judicial review, bukan legislative review yang harus dimulai dari nol lagi dan membutuhkan waktu. Tidak mungkin di-legislative review-kan, karena tahapan pemilu sedang berjalan dan belum diuji. Jadi tak ada jalan lain kecuali JR,” demikian Kautsar. (dan) (uri/syrafi/orat/AG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id