Banyak Warga Miskin Aceh belum Terakses Bantuan Hukum | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Banyak Warga Miskin Aceh belum Terakses Bantuan Hukum

Foto Banyak Warga Miskin Aceh belum Terakses Bantuan Hukum

BANDA ACEH – Anggota Komisi III DPR RI, M Nasir Djamil mengungkapkan masih banyak warga miskin di Aceh yang belum terakses bantuan hukum. Akibatnya, warga miskin yang terjerat hukum, tidak mendapatkan pendampingan atau bantuan hukum dari negara.

Hal itu disampaikan Nasir Djamil saat menjadi pemateri seminar “Penguatan Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin Melalui Rancangan Qanun tentang Bantuan Hukum di Wilayah Aceh” di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Kamis (24/3).

Seminar yang dilaksanakan atas kerja sama Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), dan UNDP ini juga diisi dua pemateri lain. Yaitu, Constantiene Kristomo dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dan Safaruddin SH (Ketua DPD Ikadin Aceh).

Sementara pemateri dari Komisi I DPR Aceh yang juga diundang untuk menyampaikan makalah berjudul “Komitmen DPRA dalam Pembahasan Rancangan Qanun Bantuan Hukum” berhalangan hadir.

Nasir Djamil mengatakan, kenyataan banyaknya warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan hukum ini didapati saat berkunjung ke lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di beberapa daerah, terutama yang jauh dari Banda Aceh. ”Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 859.000 orang, sementara OBH hanya 13, itu pun beberapa di antaranya tidak cukup aktif,” ujarnya.  

Selain karena kurangnya sosialisasi bantuan hukum gratis yang disediakan pemerintah melalui organisasi bantuan hukum (OBH), Nasir juga menyebutkan sejumlah kendala yang dihadapi OBH dalam memberikan bantuan hukum gratis bagi warga miskin.

Nasir Djamil juga memaparkan beberapa catatan penting atas Rancangan Qanun tentang Bantuan Hukum. Antara lain, memasukkan kategori kelompok rentan sebagai penerima bantuan hukum. Kemudian, konsep bantuan hukum di Aceh harus lebih baik dari konsep bantuan hukum nasional, mengingat Aceh memiliki kekhususan terutama dalam esksistensi terhadap ketentuan hukum Islam.

Selanjutnya, qanun bantuan hukum harus mampu menjangkau persoalan masyarakat miskin secara merata sampai pelosok. Serta mengalokasikan standar biaya bantuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan demograsi Aceh dan jangkauan wilayah Aceh.

Dalam seminar yang dihadiri kalangan anggota komisi hukum dari DPR kabupaten/kota, perwakilan Kemenkum HAM, serta aktivis organisasi bantuan hukum, mencuat berbagai hal yang menyebabkan masih terkendalanya prosespemberian bantuan hukum kepada warga miskin. Salah satunya adalah karena aturan alokasi anggaran yang membatasi setiap OBH hanya boleh menangani beberapa perkara saja.

Hal ini menyebabkan beberapa OBH tidak cukup dana karena banyaknya jumlah perkara yang mereka tangani. Sementara di sisi lain, banyak OBH tidak menangani perkara, sehingga anggaran jatah mereka terendap di Kemenkumham.

“Mulai tahun ini, sistem penganggaran diubah. Anggaran jatah OBH yang tidak aktif akan dialihkan untuk OBH yang sudah habis kuota karena banyak menangani perkara,” ungkap Constantiene Kristomo dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).(nal) (uri/strid/lleonora/AE)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id