Komisi B Dewan Pidie Jaya Desak Dana Gampong Diawasi Secara Ketat | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Komisi B Dewan Pidie Jaya Desak Dana Gampong Diawasi Secara Ketat

Komisi B Dewan Pidie Jaya Desak Dana Gampong Diawasi Secara Ketat
Foto Komisi B Dewan Pidie Jaya Desak Dana Gampong Diawasi Secara Ketat

URI.co.id,MEUREUDU – Komisi B DPRK setempat mendesak agar Badan Pemberdayaan Masyarakt (BPM) setempat untuk mengawasi secara ketat plus menyertakan petugas pendampingan.

Ini menindaklanjuti Peraturan Bupati (Perbub) Pidie Jaya (Pijay) nomor 7 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Dana Gampong (DG).

Ketua Komisi B, H Heri Ahmadi, bersama wakil ketua, Nazaruddin Ismail SPdI, serta tiga anggota, ‎Fauzi, Bakhtiar‎, dan Usman A Jalil kepada URI.co.id, Minggu (10/9/2017) mengatakan, ‎ ‎atas permintaan pengawasan dana ADG dan DG ini.

Pihak Komisi B sudah memanggil Kepala BPM, Drs Abdul Syakur MSi untuk mengkaji rapat kerja sebagai upaya memcari solusi agar penggunaan dana gampong digunakan lebih tepat sasaran dan tidak terjerat dengan permasalahan hukum di kemudian hari.

Baca: Api Kejutkan Penghuni Rumah di Pidie Jaya Saat Subuh, Mereka Lari, Pemadam Tiba Satu Jam Kemudian

“Karena kita ketahui sekarang ini, bahwa banyak keluhan masayarakat gampong dan bahkan aparatur gampong sendiri yang pesimis terhadap program dan kegiatan di gampong yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Bahkan tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip swakelola yang dapat mensejahterakan masyarakat,” kata Heri Ahmadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka terungkap empat kendala yang terjadi dalam pengelolaan dana gampong selama ini.

Seperti halnya, kurang aktif dan mengerti pendamping dana gampong yang sudah diperuntukkan oleh provinsi dan pusat.

Kemudian tidak adanya pengawasan dari Tuha Peut Gampong (TPG) yang lebih ketat.

Padahal TPG, mempunyai peran yang lebih besar untuk pengawasan dan menegur keuchik gampong bila sebuah pekerjaan tidak sesuai dengan hasil rapat dan Rencana Anggaran Biaya (RAP) yang sudah disusun.

Baca: Ini Jumlah Dana Pilkada Pidie Jaya yang Telah Disepakati Pemkab dan KIP

Selanjutnya masih adanya keuchik gampong yang mengerjakan kegiatan sendiri tanpa melibatkan masyarakat.

Padahal, secara aturan hal ini tidak boleh terjadi, mengingat dana gampong ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat demi kesejahteraan keluarganya yang berada dalam lingkup desa.

Terakhir, kurang pekanya aparatur gampong yang ditunjuk untuk pelaksana teknis dana gampong dalam hal menyusun RAB dan membuat Laporan Pertangungjwban (LPJ).

“Sehingga sering terhambatnya dalam pengamprahan dana gampong untuk kegiatan di gampong setempat,”timpal Nazruddin. (uri/anni/addad/BH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id