DPRA Sahkan Tarif BBNKB 9 Persen | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

DPRA Sahkan Tarif BBNKB 9 Persen

DPRA Sahkan Tarif BBNKB 9 Persen
Foto DPRA Sahkan Tarif BBNKB 9 Persen

* Sebelumnya 13 Persen

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Jumat (8/9) mengesahkan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pertama atau kendaraan baru di Aceh yang selama ini 13 persen menjadi sembilan persen. Tarif tersebut lebih murah dibandingkan dengan BBNKB Sumatera Utara yang jumlahnya ditetapkan 10 persen dari harga kendaraan baru.

Penurunan tarif BBNKB untuk Aceh itu tertuang dalam Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh yang disahkan menjadi Qanun Aceh oleh Ketua DPR Aceh, Tgk Muharuddin SSosI. Penetapan qanun itu berlangsung dalam Sidang Paripurna Masa Persidangan III Tahun 2017 di Gedung DPR Aceh.

Pengesahan Qanun Pajak Aceh bersamaan dengan pengesahan Raqan Aceh tentang Penagihan Pajak Aceh dan Raqan Aceh tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPR Aceh. Sidang paripurna itu dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Drs Dermawan MM.

Dalam Qanun Pajak Aceh diatur, untuk kendaraan baru di Aceh dikenakan tarif BBNKB sebesar sembilan persen. Namun, apabila kendaraan tersebut sudah dijual kepada orang lain atau penyerahan kedua dan seterusnya, maka tarif BBNKB yang dikenakan menjadi satu persen.

Penjelasan ini dijabarkan dalam Qanun Pajak Aceh Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b yang berbunyi: Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut: a) penyerahan pertama sebesar 9 % dan b) penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.

Pada ayat (2) disebutkan, khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut: a) penyerahan pertama sebesar 0,75 % dan b) penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075 %.

Selain menurunkan tarif BBNKB, qanun tersebut juga menghapus objek pajak kendaraan bermotor di bawah 10 grosston (GT) yang beropersi di air. Alasannya, karena biaya operasional pelaksanaan atau pengutipan pajak lebih besar dibandingkan dengan nilai pendapatan yang diperoleh sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

Wakil Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPR Aceh, Bardan Sahidi MPd mengatakan, penurunan tarif BBNKB setelah pihaknya menyerap aspirasi dari masyarakat. “Secara penerimaan kita turun dari 13 menjadi 9 persen, tapi dari jumlah nanti akan banyak, karena orang akan memilih membayar BBNKB di Aceh,” katanya.

Politisi PKS ini menambahkan, dengan banyaknya orang Aceh membayar pajak di Aceh, maka akan adanya peningkatan penerimaan Aceh melalui pajak yang bersumber dari kendaraan bermotor. Dengan demikian, hasil dari pajak yang dibayarkan bisa digunakan untuk membangun infrastruktur yang ada di Aceh.

“Kalau kita gunakan pelat BK, otomatis bayar pajaknya ke Sumatera Utara. Sementara kita orang Aceh menggunakan jalan dan jembatan di Aceh. Ini tidak fair. Kalau hanya mengeluhkan tarif pajak terlalu tinggi 13 persen dan Sumut 10 persen, maka kita sudah membuat langkah baik dengan menurunkannya sampai 9 persen,” pungkasnya. (mas) (uri/ndra/ndrianto/IA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id