KontraS Desak Pemerintah Selesaikan Pelanggaran HAM | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

KontraS Desak Pemerintah Selesaikan Pelanggaran HAM

Foto KontraS Desak Pemerintah Selesaikan Pelanggaran HAM

BANDA ACEH – Amnesty Internasional bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Kontras Aceh mendesak pemerintah menyelesaikan semua kasus pelangaran HAM masa lalu. Desakan itu dalam rangka memperingati hari internasional untuk hak atas kebenaran terkait pelanggaran HAM yang diperingati setiap 24 Maret.

Koordinator KontraS Aceh, Hendra Saputra dalam siaran pers yang diterima Serambi, Kamis (24/3), mengatakan pihaknya prihatin karena Pemerintah Indonesia terus gagal untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya di Aceh. “Pemerintah gagal terus untuk memastikan para korban dan keluarga mereka mendapatkan kebenaran, mendapatkan keadialn, dan reparasi atas pelanggaran HAM yang mereka derita,” kata Hendra.

Katanya, Amnesty Internasional, KontraS, dan KontraS Aceh menyerukan kepada Presiden Joko Widodo untuk memenuhi kewajiban pemerintah di bawah hukum internasional untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu. “Kenapa ini harus diselesaikan, agar generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu. Ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah,” kata Hendra.

Hendra juga mengatakan, Amnesty International, KontraS, dan KontraS Aceh juga prihatin akan terus gagalnya Pemerintah Indonesia untuk membentuk Komisi Kebenaran Nasional, dan  minimnya dukungan mereka atas inisiatif untuk membentuk komisi tersebut di

Aceh. “Padahal banyak sekali  pelanggaran HAM yang terjadi selama masa konflik, di mana terdapat antara 10.000 dan 30.000 korban jiwa, banyak di antaranya adalah penduduk
sipil,” kata Hendra.

Namun demikian, pada Desember 2013, DPRA telah mengesahkan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR A) untuk membentuk sebuah komisi kebenaran, yang menawarkan harapan bagi para korban dan keluarga  mereka.

“Saat ini sedang terjadi proses seleksi para komisioner untuk KKR Aceh tersebut. Kita ingin menegaskan, komisi kebenaran adalah sebuah langkah penting. Belajar dari masa lalu untuk memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran HAM semacam itu tidak dilakukan lagi,” pungkas Hendra. (dan) (uri/ilati/sra/MU)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id