KEK Harus Ada Partisipasi Warga | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

KEK Harus Ada Partisipasi Warga

KEK Harus Ada Partisipasi Warga
Foto KEK Harus Ada Partisipasi Warga

LHOKSEUMAWE – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Lhokseumawe dan kawasan Dewantara serta Jamuan di Kabupaten Aceh Utara ditetapkan Presiden Joko Widodo melalui PP Nomor 5 Tahun 2017. Terkait hal tersebut Anggota DPR RI asal Aceh, Nasir Djamil mengatakan KEK harus menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.

“Kita tahu arah perekonomian Aceh meningkatkan produktivitas dan daya saing dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan partisipasi masyarakat. Jangan sampai kemudian nilai-nilai Islam, nilai keadilan dan partisipasi masyarakat berada di bawah,” kata Nasir saat Seminar Nasional soal Kawasan Ekonomi Arun di Universitas Malikus Saleh (Unimal) Aceh Utara, Kamis (7/9).

Nasir juga mengingatkan agar jangan sampai KEK Arun kemudian dikelola orang-orang di luar Aceh, namun ia tidak menampik bakal adanya keterlibatan asing di KEK Arun.

“Jangan sampai semut yang datang bukan dari Aceh tapi dari luar yang menikmati gulanya, kampus dan perguruan tinggi yang berlabel Islam harus ikut memikirkan dan masyarakat harus mengawal ini,” ujar Nasir.

Presiden Joko Widodo menetapkan sejumlah kawasan di Aceh sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 tahun 2017. Payung hukum yang diteken Jokowi 17 Februari 2017 tersebut diterbitkan setelah pemerintah menilai kawasan Kilang Arun di Kota Lhokseumawe dan kawasan Dewantara, serta kawasan Jamuan di Kabupaten Aceh Utara, Aceh sudah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai KEK.

KEK Arun Lhokseumawe sebagaimana dimaksud Jokowi, memiliki luas 2.622,48 hektare (ha), yang terletak dalam Kawasan Kilang Arun Kota Lhokseumawe, Aceh 1.840,8 ha. Lalu KEK juga berlaku di Kawasan Dewantara seluas 582,08 ha, dan Kawasan Jamuan seluas 199,6 ha.

KEK di Arun Lhokseumawe terdiri atas Zona Pengolahan Ekspor, Zona Logistik, Zona Industri, Zona Energi, dan Zona Pariwisata.

Dengan adanya PP ini, maka Gubernur Aceh diberi wewenang untuk menetapkan badan usaha pembangun dan pengelola KEK Arun Lhokseumawe dalam jangka waktu 90 hari sejak PP ini diundangkan.

Badan usaha tersebut bertanggung jawab atas pembiayaan pembangunan dan pengelolaan KEK yang memiliki sejumlah fasilitas fiskal tersebut. KEK bertugas membangun kawasan tersebut sampai dengan siap beroperasi dalam jangka waktu paling lama tiga tahun sejak PP diundangkan. (URI.co.id) (uri/leny/andraini/GC)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id