KIP dan Panwaslih jangan Latah | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

KIP dan Panwaslih jangan Latah

KIP dan Panwaslih jangan Latah
Foto KIP dan Panwaslih jangan Latah

* Terkait Saran Hakim MK untuk Gugat UU Pemilu

BANDA ACEH – Pengamat politik dan keamanan Aceh, Aryos Nivada, meminta penyelenggara pemilu di Aceh (KIP dan Panwaslih) jangan sampai latah dan ikut-ikutan menggugat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Aryos menyampaikan hal tersebut menanggapi Hakim Panel Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyarankan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) agar ikut menggugat UU Pemilu.

“KIP dan Panwaslih Aceh sebaiknya tidak latah sebagai pihak yang berperkara dalam gugatan UU Pemilu. Penyelenggara harus hati-hati dalam meyikapi polemik UU Pemilu ini. Tujuannya untuk menjaga profesionalitas dan netralitas. Lebih baik buat kajian dan pahami masalah sebelum memutuskan untuk menggugat,” kata Aryos Nivada, kepada Serambi, Kamis (7/9).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam sidang perdana atas permohonan judial review UU Pemilu yang dilayangkan dua anggota DPRA, Kautsar dan Samsul Bahri di MK, Selasa (6/9), hakim menyarankan agar KIP dan Panwaslih juga melakukan gugatan yang sama. Menurut Hakim, KIP dan Panwaslih memiliki keterkaitan langsung dengan perubahan Undang-Undang Pemilu baru tersebut.

Aryos mengatakan, memang ada kasus dimana penyelenggara pemilu ikut menggugat ke MK terkait pemilu. Tapi harus dipahami, hal itu dilakukan sejauh produk UU itu berpengaruh langsung terhadap kemandirian penyelenggara pemilu, maka gugatan itu dapat dibenarkan. “Itu seperti KPU RI menggugat UU Pilkada serentak di tahun 2016 lalu ke MK,” kata Aryos.

Berbeda halnya dengan gugatan yang berlandaskan pada UUPA kali ini, dimana yang digugat adalah tentang kedudukan KIP dan Panwaslih yang merupakan hirarki dari KPU RI dan Bawaslu. “Kedudukan penyelenggara pemilu di Aceh merupakan satu kesatuan dengan penyelenggara di tingkat pusat sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 12 UUPA,” jelas Aryos.

Menurutnya, pengelenggara pemilu di Aceh dalam merespons polemik pencabutan dua pasal UUPA–pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4)—bagai dua sisi mata uang. Satu sisi, penyelenggara memiliki motif kepentingan personal dengan kehadiran UU Pemilu baru itu, sebab UU Pemilu berpotensi meminimalisir, bahkan pada tingkat tertentu dapat mereduksi kontrol dan pengaruh parlemen lokal (DPRA/DPRK) dalam mekanisme rekrutmen penyelenggara pemilu di Aceh.

“Di sisi lain, justru apabila penyelenggara tidak melibatkan diri sebagai pihak penggugat, maka penyelengara pemilu dianggap turut andil dalam proses mengkebiri kekhususan Aceh. Dimana kekhususan Aceh dalam penyelenggaraan pemilu salah satunya adalah mekanisme rekrutmen oleh parlemen lokal,” ujar Peneliti Jaringan Survey Inisiatif (JSI) ini.

Aryos Nivada juga mengingatkan agar jangan sampai ada partai politik yang menggiring penyelenggara untuk menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Aryos, memang sudah saatnya dilakukan penataan dan membenahan terhadap proses mekanisme rekrutmen penyelenggara pemilu di Aceh.

“Sebab sudah ada penelitian dan membenarkan, bahwa model rekrutmen satu pintu seperti saat ini rentan terhadap pola politik transaksional,” ungkap dosen ilmu politik Unsyiah ini.

Mekanisme rekrutmen penyelenggara melalui parlemen lokal, menurut Aryos hendak mengadopsi model rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat pusat, dimana DPR RI yang melakukan rekrutmen terhadap KPU RI.

“Namun prosesnya berbeda, mekanisme di tingkat pusat melibatkan eksekutif dan lembaga legislatif dengan prinsip kawal-imbang (checks and balances) sehingga tidak ada yang mendeterminasi dan mengintervensi,” katanya.

Berbeda dengan yang terjadi di Aceh, dimana proses rekrutmen dilakukan satu pintu. DPRA mengendalikan penuh semua proses rekrutmen, mulai dari pembentukan panitia seleksi hingga memilih penyelenggara. Oleh karena itu, daripada menggugat kedudukannya sendiri, lebih baik penyelenggara pemilu menggugat pasal UUPA yang mengatur kewenangan DPRA/DPRK dalam mengontrol rekrutmen secara penuh.

“Yang perlu digugat adalah mekanisme rekrutmen serba tertutup. Agar balance, proses rekrutmen tidak melibatkan legislatif saja, juga eksekutif serta publik. Proses rekrutmen harus bisa diakses publik terutama LSM dan media massa,” demikian Aryos Nivada.(dan) (uri/atih/artanto/RH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id