Revitalisasi Tata Kelola Wakaf Aceh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Revitalisasi Tata Kelola Wakaf Aceh

Revitalisasi Tata Kelola Wakaf Aceh
Foto Revitalisasi Tata Kelola Wakaf Aceh

Oleh Fahmi M. Nasir

POLEMIK pungutan liar dana Baitul Asyi ketika berlangsungnya pembagian dana wakaf untuk para Jamaah Calon Haji (JCH) asal Aceh di Mekkah, Aran Saudi, yang sempat menjadi berita utama di berbagai media di Aceh dan menjadi trending topic di media sosial sudah berakhir. Sisi positif dari peristiwa ini adalah melahirkan kembali atensi masyarakat Aceh terhadap keberadaan Baitul Asyi, seperti yang terjadi pada 2006 ketika pertama sekali JCH Aceh menerima pembagian dana wakaf hasil dari keuntungan pengelolaan aset wakaf yang dimiliki Baitul Asyi.

Peristiwa ini harus dijadikan sebagai momentum bagi kita untuk melihat bagaimana keberadaan institusi wakaf yang ada di Aceh. Apakah ada institusi wakaf di Aceh yang dikelola seperti halnya Baitul Asyi di Mekkah itu? Apakah ada hasil tata kelola wakaf di Aceh yang memberikan kontribusi secara finansial kepada masyarakat? Kalau tidak ada, di mana silapnya? Tentu ada mata rantai yang terputus yang perlu ditelusuri untuk merevitalisasi lembaga wakaf di Aceh.

Dilihat secara statistik tanah wakaf di Indonesia berdasarkan data dari situs Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI pada 30 Agustus 2017, luas tanah wakaf di Aceh lebih kurang 7.920,59 hektare yang terletak di 10.940 lokasi atau 16,54% dari luas tanah wakaf di seluruh Indonesia.

Sayangnya aset tanah wakaf di Aceh yang seluas itu tidak dapat memberikan kontribusi yang positif untuk sosial ekonomi masyarakat dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan. Hal ini terlihat dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh 2016 mengenai total penduduk miskin di Aceh yang mencapai 851.590 orang (17,08%) dari total penduduk Aceh yang berjumlah 5.002.000 orang.

Kondisi ini perlu segera ditangani dengan mengambil beberapa terobosan strategis seperti penguatan regulasi, penguatan sumber daya manusia (SDM) pengelola wakaf, dan mengembangkan wakaf melalui proyek percontohan.

Penguatan regulasi
Tata kelola wakaf di Aceh selama ini diatur berdasarkan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Qanun Aceh No.10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. UU Wakaf yang terdiri dari 11 Bab dan 71 Pasal itu, sebenarnya sudah cukup komprehensif untuk mengatur tata kelola wakaf di Indonesia. Misalnya saja Pasal 15 UU ini yang mengatur tentang Harta Benda Wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Luasnya cakupan jenis harta benda yang boleh diwakafkan ini merupakan peluang besar guna mengembangkan berbagai wakaf produktif untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan umat.

UU ini juga mengamahkan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Dalam Pasal 49 ayat (1) BWI, antara lain; memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap Nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Sayang sekali dalam UU ini sama sekali tidak mengatur mengenai pendataan aset wakaf. Pasal 32 hingga Pasal 39 hanya mengatur tentang pendaftaran dan pengumuman harta wakaf. Pendaftaran harta wakaf ini sangatlah berbeda dengan pendataan. Pendaftaran hanyalah dilakukan semata-mata berdasarkan informasi yang diberikan oleh Nazir wakaf kepada petugas yang berwenang atau dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Sedangkan pendataan dilakukan dengan mengajukan berbagai pertanyaan investigatif untuk mengetahui aset wakaf baik yang didaftarkan ataupun tidak.

Pendataan akan bermuara kepada adanya gambaran yang jelas tentang macam bentuk aset wakaf, nilai, pendapatan dari aset itu, potensi dan kondisi finansial harta benda wakaf. Pendataan ini nantinya akan melahirkan suatu pangkalan data tentang harta benda wakaf yang sangat penting untuk dapat menetapkan skala prioritas aset wakaf mana saja yang perlu dikembangkan terlebih dulu.

Jadi, revisi terhadap UU Wakaf ini perlu segera dilakukan dengan memasukkan pasal mengenai survei atau pendataan aset wakaf. Dengan adanya pasal mengenai survei, maka nanti alokasi dana untuk melakukan pendataan aset wakaf bisa diplot melalui APBN atau APBD provinsi terkait. Untuk Aceh sendiri, dari 14 Bab dan 63 Pasal Qanun Aceh No.10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, hanya empat pasal saja (Pasal 30, 31, 32, dan 33) yang mengatur tentang wakaf.

Melihat minim dan sederhananya aturan tentang wakaf dalam Qanun Baitul Mal tersebut, saya merasa pesimis perkembangan wakaf Aceh, terutama wakaf produktif, dapat dipacu. Oleh karena itu, sudah sampai waktunya untuk menginisiasi pembuatan Qanun Aceh tentang Wakaf. Para pemangku kepentingan harus menjadikan penguatan regulasi sebagai satu prioritas utama untuk memberikan kepastian hukum dan menciptakan iklim yang kondusif untuk mengembangkan wakaf Aceh. Kita berharap semoga saja DPRA mau menjadikan Qanun Aceh tentang Wakaf sebagai prolega prioritas 2018 mendatang.

Selain penguatan regulasi, tahapan lain yang sangat signifikan adalah penguatan kapasitas SDM yang berkaitan dengan tata kelola wakaf. Jafri Khalil (2008) mengusulkan bahwa setiap pengelola aset wakaf haruslah memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan, memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi ummat, memiliki komitmen dalam pengembangan wakaf uang serta memiliki reputasi dan jejak rekam keuangan yang baik dalam masyarakat.

Penguatan kapasitas terhadap mereka ini harus dilakukan setiap waktu dengan memberikan berbagai pelatihan dan supervisi. Tugas ini secara nasional diemban oleh BWI, sementara di Aceh seharusnya dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dengan bersinergi bersama lembaga terkait lainnya baik BWI Provinsi Aceh ataupun Kementerian Agama Provinsi Aceh.

Proyek percontohan
Terobosan lain yang perlu segera dilakukan oleh pemangku kepentingan wakaf di Aceh adalah membangun proyek komersial di atas tanah wakaf di lokasi strategis di Banda Aceh, untuk menjadi pilot proyek. Model pembiayaan kompleks komersial ini bisa saja mengikuti model pembangunan Menara Bank Islam 34 tingkat, sebesar US$49 juta atau lebih kurang Rp 655 miliar, di atas tanah wakaf almarhum Ahmad Dawjee Dadabhoy di kawasan segi tiga emas Kuala Lumpur, Malaysia, dengan konsep bangun guna serah (BOT). Proyek yang dimulai pada Juli 2007 ini selesai pada Oktober 2010 lalu.

Pemangku kepentingan di Aceh juga dapat mencontoh inisiatif yang diambil oleh Majlis Ugama Singapura (MUIS) dengan anak perusahaannya Warees (Wakaf Real Estate Singapore) dalam membangun dua bidang tanah di Jalan Bencoolen dengan skim obligasi syariah musyarakah. Tanah yang pada awalnya berdiri masjid yang sudah tua itu dibuat gedung bertingkat yang terdiri dari sebuah masjid modern, tiga tingkat gedung komersial dan 12 tingkat apartemen yang semuanya berjumlah 84 unit.

Kedua model pembangunan tanah wakaf itu secara drastis berhasil meningkatkan nilai aset wakaf dalam waktu yang singkat. Secara otomatis pula keuntungan yang diperoleh juga meningkat tajam, sehingga dapat dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Akhirnya, semoga saja polemik mengenai pungutan liar dana wakaf Baitul Asyi dapat menjadi titik tolak pembangunan dan pengembangan wakaf di Aceh.

* Fahmi M. Nasir, peneliti, The Aceh Club Kuala Lumpur & Mahasiswa S3 Konsentrasi Tata Kelola dan Hukum Wakaf pada Fakultas Hukum International Islamic University Malaysia. Email: [email protected] (uri/nton/ariana/AM)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id