Pungli di Aceh tak Masuk 5 Besar | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pungli di Aceh tak Masuk 5 Besar

Pungli di Aceh tak Masuk 5 Besar
Foto Pungli di Aceh tak Masuk 5 Besar

BANDA ACEH – Aceh ternyata tidak masuk dalam lima besar provinsi dengan tingkat kejahatan pungutan liar (pungli) tertinggi, baik yang dilakukan oleh oknum pemerintah maupun pihak lainnya.

Sejak Otober 2016, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Aceh tercatat telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 47 kali di sejumlah kabupaten/kota.

“Aceh tidak masuk dalam lima besar. Saya lupa urutan ke berapa, datanya ada di pusat, tapi yang intinya tidak masuk dalam lima besar,” kata Kapokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Pusat, Asep Kurnia, dalam Forum Komunikasi dan Konsultasi tentang Aparatur Sipil Negara dan Pemberantasan Pungli, yang digelar Kemenko Polhukam di Hermes Hotel, Banda Aceh, Rabu (6/9).

Asep menyebutkan, urutan pertama dengan kejahatan pungli tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat, disusul DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten, dan yang keenam dalah Provinsi Lampung.

Meski Aceh tidak masuk dalam lima besar, namun jangan menganggap bahwa di Aceh tidak ada kasus pungli. “Kasusnya tetap ada, tapi relatif tidak besar seperti di daerah lain. Tapi kita tidak tahu ke depan, mungkin saja meningkat ataupun menurun dari kasus yang sudah ada” imbuhnya.

Oleh karena itu, Ketua Satgas Saber Pungli Pusat meminta semua UPP di provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia untuk terus melakukan peningkatan pengawasan, guna mencegah dan memberantas praktik-praktik pungli yang selama ini terjadi.

“Kepada semua tim diminta untuk berkoordinasi dengan pemerintah, baik dari segi penganggaran ataupun hal-hal lainnya, guna mengawasi praktik pungli ini,” ujar Asep.

Dalam kesempatan itu, Asep juga mengungkapkan, ada sepuluh instansi yang paling sering diadukan terkait praktik pungli di semua daerah. Kesepuluh intansi itu adalah Kemendikbud, Kepolisian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kemenkumham, Kemenlu, Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Keuangan, dan TNI. “Sampai saat ini, sepuluh intansi ini paling sering kita dapat laporan,” ujar Asep.

Sementara kasus pungli yang paling sering terjadi, yaitu pada pengalokasian dana desa, dana pendidikan, dan juga bidang pertanahan. Khusus untuk dana desa, hampir di semua provinsi tingkat penyelewengan dan punglinya cukup tinggi.

“Tahun ini, pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp 60 trilun, dan untuk tahun depan akan dialokasikan lagi sekitar Rp 120 triliun. Makanya Ketua Satgas meminta semua tim untuk benar-benar fokus pada pengalokasian dana desa ini,” sebut Asep.

Selain Tim Satgas yang ditugaskan untuk memberantas pungli, masyarakat juga diminta untuk bisa berperan aktif dalam pemberantasan dan pencegahan praktik kotor tersebut.

Masyarakat diminta untuk berperan langsung maupun tidak langsung dengan cara menyampaikan laporan, pengaduan, atau penyampaian data dan informasi pungli, melalui media elektronik dan non elektonik.

“Untuk pelaporan bisa di call center kita di nomor 193 atau layanan pesan 1193,” sebut Kapokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Pusat, Asep Kurnia.

Pengaduan juga bisa diinformasikan melalu media sosial Facebook, Instagram, dan Twitter melalui akun saberpungli_ri atau melalui email [email protected]

“Mari kita berperan aktif dalam mencegah dan memberantas ini, karena pungli telah merusak sendi kehidupan kita dan perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera,” pungkasnya.(dan) (uri/atrya/ratama/SP)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id