KIP-Panwaslih Disarankan Ikut Menggugat | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

KIP-Panwaslih Disarankan Ikut Menggugat

KIP-Panwaslih Disarankan Ikut Menggugat
Foto KIP-Panwaslih Disarankan Ikut Menggugat

* Sidang Perdana Gugatan Kautsar dan Tiyong di MK

* Terkait Gugatan Pasal UU Pemilu

JAKARTA – Permohonan judicial review oleh dua anggota DPR Aceh, Kautsar dari Partai Aceh (PA) dan Samsul Bahri alias Tiyong dari Partai Nanggroe Aceh (PNA), Selasa (5/9), mulai bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Agenda pendahuluan pemeriksaan permohonan.

Hakim panel yang diketuai I Dewa Gede Palguna dengan anggota Aswanto dan Wahiduddin Adam, sempat menanyakan istilah Tiyong saat kuasa hukum pemohon, Kamaruddin SH, memperkenalkan nama-nama pemohon.

“Tiyong itu adalah nama lain dari Samsul Bahri. Tiyong itu adalah nama sandi dari Samsul Bahri pada saat perjuangan dulu,” jelas Kamaruddin.

Samsul Bahri dan Kautsar yang juga hadir dalam ruang sidang tampak senyum-senyum mendengar pertanyaan hakim. “Karena yang ditanya adalah kuasa hukum, maka yang jawab pertanyaan hakim itu kuasa hukum. Kalau saya yang ditanya, pasti saya jawab,” kata Tiyong seusai sidang.

Dalam sidang perdana itu, hakim panel juga menyarankan supaya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Panwasih Aceh ikut menggugat. Menurut Hakim KIP dan Panwaslih memiliki keterkaitan langsung dengan perubahan Undang-Undang Pemilu yng baru atau UU No.7 Tahun 2017.

Terhadap usulan tersebut, Kautsar mengatakan, saran hakim sangat logis karena memang ada kaitan langsung. “Bagus kalau KIP dan Panwaslih ikut menggugat,” kata Kautsar.

Dalam kesempatan itu, hakim juga menanyakan tentang legal standing atau kedudukan hukum para pemohon, kaitannya dengan pasal UU Pemilu yang di gugat. Kuasa hukum Kamaruddin, menjelaskan, Kautsar dan Samsul Bahri adalah anggota DPR Aceh yang salah satu tugnya adalah merekrut anggota KIP Aceh dan Panwaslih Aceh.

“Dengan adanya perubahan UU Pemilu, fungsi melakukan rekrutmen itu sudah tidak ada lagi, karena semuanya beralih ke KPU dan Bawaslu,” ujar Kamaruddin.

Kautsar dan Samsul Bahri menggugat pasal 571 UU Pemilu yang menghilangkan pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Pasal 57 mengatur tentang kedudukan KIP sedangkan Pasal 60 mengatur tentang kedudukan Panwaslih di Aceh.

Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ridwan Hadi, yang dikonfirmasi tadi malam mengatakan akan mempelajari terlebih dulu terkait saran hakim panel Mahkamah Konstitusi (MK), untuk melakukan gugatan UU Pemilu tersebut. Pihaknya juga akan membahas hal itu dalam rapat pleno guna mengambil sebuah keputusan.

“Saran itu akan kita pertimbangkan, akan kita pelajari dulu. Kita ini kan lembaga, jadi ya kolektif kolegial, maka kalau memang ini disarankan kepada kita, Insya Allah kita akan bahas dulu dalam rapat pleno,” kata Ridwan Hadi.

Ridwan Hadi juga mengatakan bahwa KIP sifatnya sebuah lembaga dan tunduk kepada KPU. Secara lembaga, kata Ridwan Hadi, KIP tidak boleh menafsirkan undang-undang, dalam hal itu pihaknya tentu harus berkoordinasi dengan KPU.

“Saya rasa itu komentar singkat saya terkait hal itu, kita tentu belum bisa ambil sikap atau sebuah keputusan karena harus kita pelajari dan bahas dulu dalam pleno,” pungkas Ridwan Hadi.

Sementara itu mantan ketua Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh, Samsul Bahri yang dikonfirmasi tadi malam menyebutkan, ia secara pribadi juga tidak bisa berkomentar banyak terkait itu.

Namun Samsul mengatakan, jika hakim MK menyarankan KIP untuk melakukan gugatan itu, ia yakin KIP atau Bawaslu tidak akan melakukan itu. “Saya rasa KIP dan Bawaslu tidak akan melakukan hal itu, mereka pasti akan mendukung undang-undang yang telah disahkan itu,” pungkasnya singkat.(fik/dan) (uri/nton/ariana/AM)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id