Memahami Konflik Rohingya | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Memahami Konflik Rohingya

Memahami Konflik Rohingya
Foto Memahami Konflik Rohingya

Oleh Zulfata

DUKA yang dialami oleh etnis Rohingya yang beragama Islam bukanlah yang baru, karena akar konflik Rohingya tersebut telah terjadi sekitar tahun 2012. Konflik ini kembali mencuat di berbagai media masa ketika umat muslim di dunia merayakan Idul Adha 1438 H. Kasus konflik yang belum menemukan solusinya ini mengakibatkan banyak interpretatif yang muncul dalam memahami konflik antara elite politik dan birokrasi Myanmar dengan kaum minoritas muslim rohingya. Kajian ini mencoba untuk memahami tipe dan persoalan konflik yang terjadi di Myanmar. Sehingga kompleksitas permasalahan dalam konteks ini tidak melukai makna toleransi beragama dan hak asasi manusia (HAM) yang selalu dipromosikan oleh dunia, dengan tidak menyebutnya sebagai “sandiwara” internasional semata.

Berdasarkan studi resolusi konflik, terdapat anggapan bahwa konflik akan terjadi ketika kepentingan antar kelompok manusia saling berbenturan dan tidak terkendali. Benar bahwa banyak faktor yang menyebabkan munculnya suatu konflik, di antaranya adalah faktor keagamaan, politik, ekonomi dan bencana alam. Relevansinya dengan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Myanmar dalam satu bulan terakhir ini telah menewaskan 104 orang dan warga Rohingya mengungsi ke perbatasan Bangladesh sebanyak 3.000 pengungsi (Kompas, 29/8/2017). Tidak hanya itu, rumah-rumah warga Rohingya pun ikut rusak dan terbakar dengan jumlah yang tidak sedikit yang diakibatkan oleh konflik antara militer Myanmar dengan kelompok pejuang Rohingya yang menamakannya dengan sebutan Tentara Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA).

Harus diakui, bagian konflik yang dijelaskan di atas merupakan bagian terkecil dari keseluruhan tentang konflik Myanmar. Terdapat anggapan bahwa konflik Myanmar-Rohingya bukan merupakan konflik keagamaan atau militer. Terlepas dari itu, yang jelas nilai intimidasi dan intervensi politik negara Myanmar telah mengakibatkan diskriminasi terhadap kaum minoritas muslim Rohingya, dengan bukti konkret melalui tindakan pembunuhan, pengusiran hingga tidak mengakui status warga Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Sungguh peristiwa ini tidak dapat diterima oleh nalar sehat manusia, yang semestinya negara merupakan media rakyat untuk menjaga perdamaian dalam perbedaan.

Kegaduhan informasi
Banyaknya motif konflik yang ditampilkan dalam kasus ini, secara tidak langsung telah menciptakan kegaduhan informasi tentang Rohingya di Rakhine (Myanmar). Hal ini menjadi lahan empuk tempat tumbuhnya media hoax yang ikut mewarnai publikasi konflik tersebut. Hal ini dapat dipahami melalui adanya foto-foto korban yang keliru dijadikan sebagai titik fokus pembicaraan, sehingga konflik ini bersifat tendensius terhadap warga negara di Asia seperti Indonesia dan Malaysia.

Tampaknya, kepedulian terhadap konflik Rohingya di tingkat Internasional bukan karena isu politik, ekonomi, agama atau militer. Tetapi kepedulian tersebut terjadi ketika publik tersentuh dengan nilai kemanusiaan universal yang tidak diterapkan terhadap warga Rohingya. Dari sisi lain, tidak heran kaum muslim juga ikut emosi ketika melihat tindakan diskriminasi yang dihadapi oleh etnis Rohingya yang beragama Islam. Intinya, rasa simpati dan empati publik terhadap etnis Rohingya muncul sejatinya menginginkan keadilan hukum untuk etnis Rohingya.

Namun demikian, rasa simpati dan empati publik saat ini belum membuahkan wujud keadilan hukum dan perdamaian untuk warga Rohingya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya lembaga Intersional yang berwewenang untuk menyelesaikan kasus ini secara serius. Jangankan lembaga Internasional, Indonesia sebagai warga negaranya mayoritas muslim hanya mampu melawan secara argumentasi melalui kesepakatn forum dan tulisan-tulisan belaka. Namun hal ini jauh lebih baik dari pada tidak ada respon sama sekali.

Penting untuk memetakan permasalahan konflik yang terjadi pada etnis Rohingya dengan memahami tiga faktor pemicu konflik: Pertama, faktor budaya. Pengaruh budaya suatu negara sangat menentukan karakter dan ideologi bangsanya. Dalam konteks budaya Myanmar, ada anggapan bahwa mereka sangat menjujung tinggi budaya Burmanization (baca; Mohd. Faizal). Burmanization ini menganut pola satu bahasa dan satu bangsa, layaknya pola budaya yang berkembang di Indonesia. Namun penerapan budaya Myanmar dewasa ini terkesan bersifat fundamental dan anarkis. Artinya, Myanmar tidak mengiginkan adanya budaya lain selain budaya mereka, sehingga Myanmar tidak mengakui bahwa etnis Rohingya sebagai warga negara mereka.

Sisi lainnya, terdapat asumsi bahwa budaya Rohingya dipengaruhi oleh ajaran Islam yang dianggap akan berbenturan dengan budaya Myanmar. Implikasi budaya Myanmar secara tidak langsung menciptakan ideologi yang diwarnai oleh Burmanization. Ideologi ini kemudian berubah menjadi suatu praktik diskriminasi terhadap etnis muslim Rohingya. Kemungkinnya, bagi Myanmar dalam mendiskriminasi warga Rohingya merupakan sebuah perilaku yang tidak keliru dan sesuai dengan nilai-nilai budaya mereka. Sehingga tidak peduli dengan saran dan kebijakan politik luar negeri untuk menghentikan tindakan anarkis mereka.

Kedua, faktor ekonomi politik. Wilayah Rakhine merupakan bagian dari negara Myanmar yang memiliki sumber daya alam (SDA) potensial yang dihuni oleh sekitar satu juta warga muslim Rohingya (baca; Siegfried O. Wolf). Sisi lainnya, mayoritas warga yang tinggal di Rakhine masih banyak berstatus pekerja lepas dan miskin. Kondisi ini membuat warga Myanmar yang dipengaruhi budaya Burmanization merasa tersaingi dengan para pekerja dari kalangan muslim Rohingya. Hal ini dapat dijadikan sebagai asumsi dasar dalam menentukan faktor pemicu konflik Rohingya.

Ketiga, faktor agama. Secara pendekatan kebijakan politik bahwa ajaran Budha pada titik tertentu sangat jauh berbeda dengan ajaran Islam. Berkaitan dengan muslim Rohingya, ketika adanya warga muslim, tentu adanya dakwah dan syiar yang secara sosial politik akan berbenturan dengan ajaran Budha di Myanmar. Ketika hal ini terjadi, suatu hal yang logis ketika kedua pejuang kelompok tersebut saling melawan dengan mengatasnamakan ajaran masing-masing agama mereka. Dari pihak Myanmar mengatasnamakan ajaran Budha dan nasionalismenya, sementara dari pihak muslim Rohingya mengatasnamakan jihad fisabilillah (berjuang di jalan Allah).

Resolusi konflik
Berdasarkan tiga faktor pemicu konflik di atas, dapat ditarik kesimpulan awal bahwa untuk mengatasi konflik Rohingya membutuhkan pendekatan budaya, ekonomi, politik dan agama. Sejatinya tidak ada konflik yang tidak dapat diselesaikan. Selesai tidaknya suatu konflik sangat tergantung dari pendekatan strategi resolusi konflik yang diciptakan. Argumentasi ini tidaklah bersifat spekulasi dan retorika, tetapi konsepsi ini telah membuktikan wujud perdamaian seperti peristiwa perdamaian Bangladesh, Timor Leste, Ambon, Poso dan Aceh. Dengan demikian mengapa tidak konsepsi ini diterapkan untuk negara Myanmar.

Memahami konflik Rohingya bukanlah persoalan yang sederhana, karena dalam kasus ini tercium aroma peran oknum elite politik internasional yang tidak peduli terhadap HAM bagi kalangan Islam. Tanpa menuduh secara ambisius dan emosional, ketika kasus penyerangan World Trade Center (WTC) pada 2001. Pascaperistiwa itu, berbagai tindakan hukum dapat menciptakan solusi yang efektif terhadap para korban WTC tersebut dan simpati warga dunia berhamburan mengecam para pelakunya. Namun hal ini tidak berlaku untuk warga Rohingya, padahal kadua kasus ini sama-sama menelan banyak nyawa manusia.

Belum adanya solusi konkret dalam penyelesaian konflik Rohingya, tidak salahnya jika mengatakan bahwa konspirasi politik umat muslim dunia telah tidak berdaya, dengan tidak menyebutnya telah tiada. Bahkan kekuatan politik umat muslim dewasa ini tidak berbanding lurus dengan jumlah kuantitas para jamaah haji 2017. Alasannya, begitu banyak kasus-kasus diskriminasi kemanusiaan yang dialami umat muslim dewasa ini, namun belum ada satu kebijakan politik umat muslim pun yang mampu menyelesaikannya. Dan kita dapat memahami fakta ini melalui kasus Palestina dan Rohingya.

Tanggung jawab penyelesaian konflik Myanmar tidak hanya pada negara Myanmar atau negera-negara ASEAN saja, melainkan ini adalah tanggung jawab bersama. Persoalan ini erat kaitannya dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, serta kedaulatan negara. Tentunya hal ini butuh proses dan langkah hukum internasional yang bijak, sehingga kedaulatan negara Myanmar tetap terjaga dan keadilan muslim Rohingya tetap terjamin. Seperti kata bijak Aceh mengatakan, uleu beu matee, ranteeng beek patah maksudya adalah ketika menerapkan strategi penyelesaian suatu konflik harus berlandaskan nilai kebijakan dan profesionalitas. Semoga!

* Zulfata, M.Ag., alumnus pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan peminat kajian agama dan politik internasional. Email: [email protected] (uri/homas/ebriani/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id