Seperti Melumuri Muka dengan Kotoran Sendiri (5)   | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Seperti Melumuri Muka dengan Kotoran Sendiri (5)  

Seperti Melumuri Muka dengan Kotoran Sendiri (5)   
Foto Seperti Melumuri Muka dengan Kotoran Sendiri (5)  

URI.co.id, BANDA ACEH – Polemik pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), terletak di antara Gampong Pande dan Gampong Jawa akhirnya juga masuk ke DPR di Senayan, Jakarta.

Anggota DPR RI M Nasir Djamil menegaskan IPAL adalah simbol memalukan bagi rakyat Aceh yang selalu bangga dengan sejarah kejayaan masa lalu.

Namun ironisnya sejarah masa lalu itu kini dihargai pemerintah dengan sebuah kebijakan yang “menjijikkan”.

Baca: PENGANTAR Lipsus Proyek Tinja di Makam Ulama

“Saya sudah pernah hadir melihat langsung lokasi pembangunannya. Tentu kami dari DPR RI dan DPD akan mengangkatnya dalam diskusi. Kami melihat pembangunan proyek IPAL ini seperti muka kita dilempar dengan kotoran. Tidak ada manusia yang mau mukanya dilempar dengan kotoran,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (30/8/2017).

Hal yang amat menyakitkan, kata Nasir, adalah cara menghilangkan sejarah di Gampong Pande dan Gampong Jawa, yang tercatat sebagai pusat kerajaan Aceh yaitu dengan membangun proyek penampungan kotoran manusia.

Baca: Ide ‘Gila’ yang Dihujat dan Ditolak (4)

“Kita tidak antipembangunan, tapi pembangunan tidak boleh menghilangkan sejarah. Pembangunan penting, menyelamatkan sejarah juga penting,” tegasnya.

Menurutnya setiap pembangunan ada risiko.

Karenanya pemindahan atau penghentian pembangunan IPAL juga risiko yang harus dihadapi pemerintah.

Anggota DPD RI Khaidir juga menegaskan pembangunan IPAL harus ditinjau ulang.

”Kita melihat urgensinya tidak begitu mendesak dan tidak perlu membangunnya di tempat bersejarah. Proyek ini ditinjau kembali,” tegasnya.

Baca: IPAL dan Misteri Raja Sulaiman di Gampong Pande (3)

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) juga telah melayangkan somasi kepada Wali Kota Banda Aceh terkait pembangunan IPAL.

Salah satu isi surat itu, YARA meminta Wali Kota Banda Aceh, menghentikan proyek tersebut.

“Hentikan sementara proyek pembangunan itu sampai adanya penjelasan dan keputusan Wali Kota Banda Aceh,” kata Ketua YARA, Safaruddin SH.

Baca: Anggota DPR-RI Protes Proyek IPAL

YARA juga meminta Wali Kota Banda Aceh membuka kembali pembahasan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) terhadap pembangunan IPAL dengan melibatkan ulama, pakar sejarah, arkeolog, dan masyarakat setempat. 

“Kami menunggu jawaban dan tindakan Wali Kota Banda Aceh, paling lama dua minggu dari surat somasi ini, jika tidak diindahkan maka kami akan menempuh jalur hukum,” tegas Safaruddin.

YARA prinsipnya mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Banda Aceh dalam membangun kota.

Namun, dalam upaya tersebut, pemerintah harus memperhatikan segala aspek yang timbul akibat pembangunan IPAL.

Baca: IPAL Penting, Tapi jangan Ganggu Situs

“Baik aspek hukum, lingkungan, sosial, budaya, dan sejarah. Ini harus benar-benar diperhatikan agar tidak menimbulkan konflik,” tegasnya. (Seperti Melumuri Muka dengan Kotoran Sendiri (5)  ) (uri/homas/ebriani/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id