Dana Bantuan Parpol Lukai Hati Rakyat | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Dana Bantuan Parpol Lukai Hati Rakyat

Dana Bantuan Parpol Lukai Hati Rakyat
Foto Dana Bantuan Parpol Lukai Hati Rakyat

Pemerintah akhirnya menyetujui permintaan partai-partai politik untuk meningkatkan Dana Partai Politik (Parpol) menjadi Rp 1.000 per suara sah. Nilai itu naik hampir sepuluh kali (seribu persen) dari anggaran sebelumnya yang hanya Rp 107 per suara sah.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai pemenang pemilu 2014 misalnya, yang semula menerima bantuan Rp 2,5 miliar setiap tahun, selanjutnya akan menerima dana hingga Rp 23,7 miliar. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang berada di urutan paling buncit dalam pileg 2014, semula hanya menerima bantuan dana Rp 123,4 Juta, kini naik hingga Rp 1,1 miliar.

Jika ditotal, dana yang dihabiskan untuk 12 partai politik peserta pemilu 2014 lalu, yang sebelum kenaikan sebesar Rp 13,42 miliar, kini melonjak hingga Rp 124,92 miliar. Selisih dana parpol sebelum kenaikan dan sudah kenaikan mencapai Rp 111,5 Miliar.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Deputi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Apung Widadi, mengatakan, akan lebih baik bila dana tersebut digunakan untuk menutup defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Menkeu harus lihat, kita defisit di atas Rp 326 triliun di dalam RAPBN tahun 2018. Daripada untuk dana parpol, lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk mengurangi defisit,” kata Apung.

Alokasi dana parpol dimaksud, katanya, justru menambah beban defisit. “Kenaikan ini tidak tepat dilihat dari kondisi keuangan negara saat ini,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, partai politik harus siap diaudit BPK karena parpol mendapatkan kenaikan bantuan keuangan dari pemerintah. “Begitu memakai dana negara, pastinya BPK harus turun, harus mengaudit,” kata Agus.

Bagi kita, apapun alasannya, termasuk akan diaudit oleh KPK, kebijakan menaikkan yang mencapai 1.000 (seribu) persen sangat melukai hati rakyat. Pasalnya, pada saat yang bersamaan pemerintah justru mencabut listrik, subsidi BBM, dan juga subsidi pupuk, yang semestinya dinikmati oleh rakyat.

Pencabutan subsidi tersebut secara otomatis menyebabkan daya beli masyarakat menjadi lemah. Hal ini disebabkan penambahan pendapat masyarakat tidak ada, sementara harga barang-barang kebutuhan pokok terus naik. Akbatnya, lebih dari setengah pendapatan masyarakat hanya untuk membayar listrik, membeli BBM, dan juga membeli pupuk.

Seharusnya pemerintah berpihak kepada rakyat kecil, bukan kepada para elite pemegang kekuasaan, yang hidupnya memang sudah sejehtara walau tanpa bantuan pemerintah. Nah? (uri/leny/andraini/GC)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id