Polda Lepas Lima Petani Leuser | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Polda Lepas Lima Petani Leuser

Foto Polda Lepas Lima Petani Leuser

* Wadir Reskrim Um: Mereka Tetap Diproses

BANDA ACEH – Pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim Um) Polda Aceh, Rabu (23/3), melepas atau menangguhkan penahanan lima petani kawasan kaki Gunung Leuser yang sudah ditahan sejak 1 Maret 2016 atas kasus dugaan pengrusakan saat berdemo ke kantor BBTNGL Wilayah II Aceh Tenggara.

Penangguhan itu dilakukan setelah adanya jaminan dari anggota DPRA, H Muhammad Amru SPd MSp dan Bupati Aceh Tenggara, Hasanuddin Beruh.

Amatan Serambi, proses penangguhan itu tercapai setelah difasilitasi oleh Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem. Mualem datang ke Kantor Dirreskrim Um Polda Aceh sekitar pukul 13.00 dan menjumpai Wakil Direktur (Wadir Reskrimum) Polda Aceh, AKBP Drs Subakti dan kelima petani yang mengenakan baju tahanan. Pada pukul 15.00 kemarin, kelimanya dilepaskan.

Setelah pertemuan tertutup, Dir Reskrim Um akhirnya bersedia menangguh penahanan kelima petani. Mereka adalah Abu Talib (47), Bunyan Selian (45), Surdin (52), Kasri (52) dan Tomi Selian (24). Sebelumnya mereka ditetapkan sebagai tersangka atas kasus perusakan kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) Wilayah II Aceh Tenggara dalam aksi demo di kawasan itu, 6 Maret lalu. Pada 1 Maret 2016, mereka ditahan.

“Kita baru saja melakukan pertemuan dengan kawan-kawan kita dan membuat sebuah kebijakan (berupa penangguhan penahanan) agar mereka bisa kembali ke keluarga masing-masing. Sebab mereka rakyat kecil dan sudah sadar untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum,” kata Mualem kepada wartawan.

Sementara itu, DPRA, Muhammad Amru mengatakan pemberian jaminan yang diberikan kepada lima warga Aceh Tenggara lebih sebagai tanggung jawab dirinya selaku wakil rakyat dari wilayah tengah.

Menurutnya, persoalan itu dipicu karena tak jelasnya tapal batas Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), kurangnya personel dan pengawasan serta letak kantor BBTNGL di Medan, bukan di Aceh. “Kita berharap pemerintah melakukan rekontruksi tapal batas dan memindahkan kantor pusat BBNTGL ke Aceh,” ujar politisi Partai Aceh ini.

Sementara itu, Wadir Reskrim Um Polda Aceh, AKBP Drs Subakti mengatakan, meskipun para tersangka sudah ditangguhkan selama pemeriksaan, tapi proses hukum tetap berlanjut. Dia mengatakan, jaminan yang diberikan hanya berlaku sampai selesainya pemeriksaan oleh pihaknya.

“Penangguhan itu dikabulkan karena mereka sudah berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan tidak menghilangkan barang bukti. Sepanjang ada yang menjamin dan sesuai aturan itu boleh. Tapi batas waktu penangguhan sampai kita serahkan ke tahap kedua ke jaksa, setelah itu menjadi kewenangan jaksa,” katanya.

Dia menjelaskan, penahanan terhadap lima petani tersebut karena mereka diduga melakukan kerusakan saat berdemo ke kantor BBTNGL Wilayah II Aceh Tenggara. “Dan saat diperiksa mereka juga tidak koopertif sehingga dilakukan penahanan. Jika kooperatif tidak perlu kita tahan, tapi karena takut mereka melarikan diri, makanya kita lakukan penahanan,” ujarnya. (mas) (uri/anni/addad/BH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id