Tim BPKP Periksa 29 Saksi | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Tim BPKP Periksa 29 Saksi

Foto Tim BPKP Periksa 29 Saksi

* Kasus Bibit Tanaman Galus 2013

BLANGKEJEREN – Tim auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh mulai melakukan pemeriksaan dengan memanggil 29 saksi. Tindakan itu terkait kasus pengadaan dan penanaman bibit tanaman di Kabupaten Gayo Lues (Galus) pada 2013 yang bersumber dari DAU dan DAK sebesar Rp 2,5 miliar di Kantor Lingkungan Hidup (LH).

Diduga telah terjadi mark-up dan penyimpangan dari kegiatan pengadaan 12 jenis bibit tanaman. Berdasarkan informasi yang diperoleh Serambi, kasus di Kantor LH Galus tersebut masih dalam tahap penyelidikan Polres Galus. Sedangkan tim auditor BPKP Aceh sudah dua hari berada di Blangkejeren untuk melakukan investigasi didamping tim penyidik Polres Galus.

Dalam penyelidikan, 29 saksi dimintai keterangan oleh tim auditor BPKP Aceh di Mapolres Galus. Para saksi yang dihadirkan itu mulai dari tukang (pekerja) penangkar bibit, pekerja tanaman hingga ke kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat yang mengeluarkan surat perintah pencairan dana (SP2D).

Kapolres Galus, AKBP Bhakti Eri N, kepada Serambi, Rabu (23/3) mengatakan, kasus dugaan korupsi pengadaan dan penanaman bibit tanaman di Kantor LH sudah ditangani dalam dua tahun terakhir ini. Dia menjelaskan tim auditor sudah melakukan audit untuk menghitung kerugian negara dan mereka telah kembali ke Banda Aceh pada Selasa (22/3) malam.

Bhakti mengatakan tim audit sebanyak empat orang yang melakukan audit dan investigasi selama tiga hari. “Saksi yang dihadirkan tim audit BPKP Aceh yakni penangkar bibit, pekerja penanam, pengangkutan, tim PHO, PPTK, KPA termasuk yang mengluarkan SP2D,” kata Kapolres Galus.

Menurut Kapolres satu ini yang merupakan mantan penyidik KPK, jika hasil audit BPKP Aceh sudah turun, terutama kerugian negara ditetapkan, maka kasus itu akan ditingkatkan dari penyelidikan ke sidik. “Hasil audit dari BPKP Aceh terkait kerugian negara belum turun, karena masih membutuhkan waktu beberapa hari lagi,” ujarnya.

Seperi dilansir sebelumnya, Polres Gayo Lues (Galus) mulai membidik Dinas Lingkungan Hidup (LH) dengan memeriksa sejumlah pegawai, terkait kasus pengadaan bibit tanaman. Pasalnya pengadaan beberapa jenis bibit tanaman disinyalir ada permainan antara rekanan dengan pihak dinas, terutama penggelembungan harga (mark-up), sehingga merugikan negara.

Kapolres Galus, AKBP Bhakti Eri N, melalui Kasat Reskrim, Ipda Suwandi, kepada Serambi, Senin (12/1/2015) mengaku sudah menangani kasus bibit tanaman di Kantor LH. Suwandi menjelaskan pihaknya masih melakukan pengumpulan bukti melalui pendataan awal, termasuk meminta keterangan sejumlah pegawai Kantor LH. Bahkan, sejumlah pejabat juga sudah diperiksa dan dimintai keterangan, tetapi belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus itu muncul karena ditanam asal-asalan, sehingga langsung mati dan yang terkesan tidak pemeliharaan maupun perawatan lanjutan. Dari 12 jenis pengadaan dan penanaman bibit, seperti mahoni, waru, jengkol, petai, nangka, palem dan lainnya ditanam di wilayah Kecamatan Blangkejeren, Blangjerango, Dabun Gelang, Tripe Jaya, Pantan Cuaca, Blangpegayon dan Rikit Gaib.(c40) (uri/nton/ariana/AM)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id