Rp 908 M Diplot untuk Jalan Tol | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Rp 908 M Diplot untuk Jalan Tol

Rp 908 M Diplot untuk Jalan Tol
Foto Rp 908 M Diplot untuk Jalan Tol

* Khusus Pembebasan Lahan Kajhu-Padang Tiji

BANDA ACEH – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah memplot Rp 908 miliar untuk pembebasan lahan jalan tol dari kawasan Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar hingga Padang Tiji, Pidie. Proyek jalan tol tahap I yang lebih dikenal rute Banda Aceh-Sigli ini 73 kilometer (Km).

Kasatker Jalan Tol Aceh, Adi Rosadi menyampaikan hal ini dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Persiapan Pengadaan Tanah Jalan Tol Aceh Ruas Sigli-Banda Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (29/8).

“Kami berharap Gubernur Aceh dapat menyelesaikan dalam waktu 30 hari proses pendataan pemilik tanah dan penetapan lokasi proyek jalan tol Aceh tahap I Sigli-Banda Aceh sepajang 73 kilometer itu, sehingga awal Oktober 2017 sudah bisa dibayar. Kemudian agar pembangunannya juga bisa dimulai tahun ini,” kata Adi.

Adi menyebutkan meski pusat sudah memplot Rp 908 miliar untuk pembebasan lahan ini, namun harganya tetap kewenangan penuh tim independen yang akan menilai.

Rakor dipimpin Asisten III Setda Aceh ini dihadiri Plt Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Mukhtaruddin, Kabid Pengadaan Tanah Kanwil BPN Aceh, Bambang Heru, pejabat instansi tehnis terkait, dan 82 keuchik serta camat dari Aceh Besar dan Pidie yang wilayah mereka masuk dalam ruas proyek jalan tersebut.

Adi Rosadi mengatakan para camat dan keuchik itu masuk sebagai anggota tim. Tugas mereka membantu tim pendataan dari Pemkab dan Pemprov mendata lahan masyarakat yang terkena proyek jalan tol tahap pertama itu.

Adi menyebutkan sesuai dokumen yang diserahkan pihak Kementerian PUPR kepada Gubernur Aceh, 25 Agustus 2017 dan diterima sekda di ruang kerjanya, luas lahan dibutuhkan sekitar 600 hektare yang panjangnya 73 Km. Jumlah ini berkurang dua kilometer dibanding hitungan awal tim pembebasan lahan proyek itu, yakni 75 Km, seperti diberitakan Serambi, 3 Juli 2017.

Diwawancarai terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Aceh, Ir Rizal Aswandi dan Kepala Balai Satuan Jalan Nasional Aceh, Ir Faturrahman mengatakan jalan tol itu sangat dibutuhkan Aceh, sehingga ia berharap semua elemen masyarakat mendukung penuh. Hal serupa disampikan Asisten III Setda Aceh, Kamaruddin Andalah.

Terkait harga pembebasan lahan, kata Rizal Aswandi akan ditetapkan dengan nilai wajar oleh tim independen, setelah mereka turun ke lapangan. Rizal berharap partisipasi aktif para camat, mukim, keuchik, masyarakat dan pemilik untuk membantu kelancaran proses pembayaran pembebasan lahan itu.

“Jika tahapan pembebasan tanah macet, maka pelaksanaan pembangunan fisiknya jadi molor. Banyak sudah kasus proyek macet di Aceh. Contoh proyek Jembatan Pango di Banda Aceh, Waduk Keureto di Aceh Utara, jalan kereta api, dan lainnya,” kata Rizal.

Selain itu, kata Rizal, Kabid Pembebasan Tanah BPN Aceh, Bambang Heru dan Plt Kadis Pertanahan Aceh, Mukhtaruddin juga sudah mengingatkan agar proses pembebasan lahan ini jangan tak tuntas, sehingga seperti proyek Waduk Keureto. (her) (uri/itri/elmeizar/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id